UU IKN Tidak Hapuskan Kekhususan Jakarta Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah disahkan oleh DPR menunggu dicatatkan di lembaran negara. Setelahnya,proses perpindahan ibu kota dari Jakarta akan dimulai.

Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa menekankan, UU IKN tidak membatalkan kekhususan Jakarta.

Baca Juga:

Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem

"Tidak batal, kan undang-undang kekhususan DKI tidak kita batalkan, tidak otomatis. Ini kan dua undang-undang yang berbeda," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).

UU IKN mengatur mengenai pengalihan status DKI Jakarta kepada ibu kota negara yang baru, yakni Nusantara. Dalam Pasal 4 Ayat 2 berbunyi, "Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara".

Pasal 39 menjelaskan, kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara tepat berada di Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dengan keputusan Presiden.

Sedangkan kekhususan DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi Undang-Undang Ibu Kota (Negara) ini tidak berpengaruh terhadap Undang-Undang yang ada DKI. Nanti setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota, kita akan melabeli DKI seperti apa sebagai kota daerah yang punya nilai historis," ungkap Saan.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini, Jakarta memiliki nilai dan peran penting terhadap Indonesia sebagai ibu kota negara hingga saat ini. Kekhususan Jakarta, akan segera dibicarakan, mengingat RUU IKN sudah disahkan menjadi undang-undang.

"Jadi nanti kita akan bicarakan, karena kemarin di Pansus semua sepakat untuk DKI ini pasca tidak jadi ibu kota nanti statusnya akan kita bicarakan," tutup Saan. (Pon)

Baca Juga:

UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasdem Harap Jokowi Tunjuk Kepala Otorita yang Tak Buat Mangkrak Proyek IKN
Indonesia
Nasdem Harap Jokowi Tunjuk Kepala Otorita yang Tak Buat Mangkrak Proyek IKN

Iya nanti kita serahkan ke presiden saja siapa yang paling pas

Survei PRC: Masyarakat Lebih Percaya Polri Dibandingkan KPK
Indonesia
Survei PRC: Masyarakat Lebih Percaya Polri Dibandingkan KPK

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diklaim lebih tinggi. Khususnya dari delapan lembaga tinggi negara lainnya.

Pegawai Muda Kementerian PUPR Bawa Ilmu Smart City Busan ke IKN
Indonesia
Pegawai Muda Kementerian PUPR Bawa Ilmu Smart City Busan ke IKN

Generasi Muda PUPR, untuk mengambil kesempatan belajar guna meningkatkan kompetensi bidang konstruksi dalam pembangunan IKN.

24 Negara Belum Laporkan Kematian Akibat COVID-19 Subvarian XBB
Indonesia
24 Negara Belum Laporkan Kematian Akibat COVID-19 Subvarian XBB

Sebanyak delapan kasus terdeteksi saat Kemenkes memantau perkembangan kasus positif COVID-19 yang dalam kurun waktu tiga hari belakangan.

3.175 Tenaga Medis Layani Korban Gempa Cianjur
Indonesia
3.175 Tenaga Medis Layani Korban Gempa Cianjur

Ada sebanyak 3.175 tenaga medis yang tersebar pada 194 lokasi pengungsian.

Delegasi G20 Dikirab Naik Andong dan Dihibur Event Batik Solo Carnival
Indonesia
Delegasi G20 Dikirab Naik Andong dan Dihibur Event Batik Solo Carnival

para tamu undangan dan warga dihibur dengan aksi peragaan busana dari sejumlah model dengan kostum berbagai bentuk nan unik

Akui Gunakan Gas Air Mata Kedaluwarsa saat Insiden Kanjuruhan, Polri Klaim Tak Berbahaya
Indonesia
Akui Gunakan Gas Air Mata Kedaluwarsa saat Insiden Kanjuruhan, Polri Klaim Tak Berbahaya

Gas air mata yang digunakan Polri saat insiden kerusuhan Kanjuruhan Malang menuai kontroversi. Kandungan gas disebut sudah kedaluwarsa sejak 2021 lalu.

Badai Angin Kencang Masih Ancam Jabodetabek Hingga Dua Hari Lagi
Indonesia
Badai Angin Kencang Masih Ancam Jabodetabek Hingga Dua Hari Lagi

BMKG menilai kejadian badai angin dipicu sistem awan konvektif jenis cumulonimbus

Pemerintah Ajak Masyarakat Kampanyekan Kesehatan Jiwa
Indonesia
Pemerintah Ajak Masyarakat Kampanyekan Kesehatan Jiwa

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kampanye pentingnya menjaga kesehatan jiwa.

Mendiknas Era Gus Dur Meninggal Dunia
Indonesia
Mendiknas Era Gus Dur Meninggal Dunia

Sebelum diangkat menjadi menteri, pria kelahiran 17 Mei 1943 itu adalah dosen di FISIP UGM.