UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/12/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara bakal segera berakhir setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.

Wakil Gubenur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya legowo mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemindahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Juga

Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota

"Kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat bersama DPR terkait dengan IKN memang sudah disahkan DKI Jakarta," ujar Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/1).

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan, Jakarta masih akan menjadi provinsi khusus yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta, walaupun 2024 nanti ibu kota pindah ke Kalimantan.

"Kita berusaha Jakarta akan menjadi pusat perekonomian perdagangan di Indonesia dan menjadi pusat pendidikan dan juga pusat kesehatan di samping pusat lainnya tentu bisa menjadi pusat seni budaya dan sebagainya," papar Riza.

Baca Juga

Nama Kepala Badan Otorita IKN Sudah di Kantong Jokowi

Sekalipun berpindah ke Kaltim, Kata Riza, pihaknya pastikan proses transisi status ibu kota Jakarta ke Kalimantan berjalan dengan baik.

"Insya Allah butuh dukungan dan kerja sama semua kebijakan yg sdh diambil oleh pemerintah tentu punya tujuan maksud yang baik di antaranya adanya pemerataan mengurangi kemacetan kemudian juga supaya muka tanah tidak turun terus dsb," ungkap Riza.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).

Dengan disahkannya RUU tersebut, rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal menjadi kenyataan.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani dalam acara tersebut yang disiarkan secara virtual, Selasa (18/01).

"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir. (Asp)

Baca Juga

Tak Ada Pilkada di IKN Nusantara

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tjahjo Pantau Pakaian Pegawai Pemerintah
Indonesia
Tjahjo Pantau Pakaian Pegawai Pemerintah

"Seluruh ASN diwajibkan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pusat dan juga pada instansi masing-masing," ujar Menteri Tjahjo.

Berstatus PPKM Level 4, Kota Yogyakarta Tetap Gelar PTM
Indonesia
Berstatus PPKM Level 4, Kota Yogyakarta Tetap Gelar PTM

Pemerintah Kota Yogyakarta mengizinkan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas.

Tinjau Progres Program Solo Smart City, Kakorlantas Polri Temui Gibran
Indonesia
Tinjau Progres Program Solo Smart City, Kakorlantas Polri Temui Gibran

Polri menjadikan Polresta Surakarta, Jawa Tengah sebagai Percontohan penerapan program Solo Smart City.

Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau
Indonesia
Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau

Taman Satwa Cikembulan telah lama gigit jari di masa pandemi COVID-19. Sejak awal, taman satwa seluas 5 hektare ini mengalami banyak pembatasan sosial.

Kekhawatiran Terbukti, Jumlah Pasien COVID-19 RSHS Melonjak Setelah Lebaran
Indonesia
Kekhawatiran Terbukti, Jumlah Pasien COVID-19 RSHS Melonjak Setelah Lebaran

Kekhawatiran libur lebaran memicu lonjakan kasus COVID-19 terbukti. Pasien Corona di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada awal Juni ini melonjak tajam.

Sembilan Titik di Jakarta Diberlakukan Crowd Free Night Setiap Hari
Indonesia
Sembilan Titik di Jakarta Diberlakukan Crowd Free Night Setiap Hari

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menerapkan kebijakan Crowd Free Night di kawasan DKI Jakarta dalam rangka mengurangi kerumunan di tengah naiknya kasus COVID-19.

PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara
Indonesia
PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Djoko Soegiarto Tjandra.

Kemenag Jelaskan Pernyataan Menag Soal Azan yang Dianggap Kontroversial
Indonesia
Kemenag Jelaskan Pernyataan Menag Soal Azan yang Dianggap Kontroversial

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah menuai sorotan. Hal ini karena ucapannya soal suara azan.

TNI Miliki Tim Cepat Insiden Keamanan Siber
Indonesia
TNI Miliki Tim Cepat Insiden Keamanan Siber

Sebesar 62 persen anomali trafik di Indonesia merupakan infeksi malware, 10 persen berasal dari aktivitas trojan, dan 9 persen berasal dari upaya pengumpulan informasi target.

Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan
Indonesia
Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan

Untuk mengawasi masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan tata kelola yang memicu kelangkaan pangan