UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/12/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara bakal segera berakhir setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.

Wakil Gubenur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya legowo mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemindahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Juga

Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota

"Kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat bersama DPR terkait dengan IKN memang sudah disahkan DKI Jakarta," ujar Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/1).

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan, Jakarta masih akan menjadi provinsi khusus yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta, walaupun 2024 nanti ibu kota pindah ke Kalimantan.

"Kita berusaha Jakarta akan menjadi pusat perekonomian perdagangan di Indonesia dan menjadi pusat pendidikan dan juga pusat kesehatan di samping pusat lainnya tentu bisa menjadi pusat seni budaya dan sebagainya," papar Riza.

Baca Juga

Nama Kepala Badan Otorita IKN Sudah di Kantong Jokowi

Sekalipun berpindah ke Kaltim, Kata Riza, pihaknya pastikan proses transisi status ibu kota Jakarta ke Kalimantan berjalan dengan baik.

"Insya Allah butuh dukungan dan kerja sama semua kebijakan yg sdh diambil oleh pemerintah tentu punya tujuan maksud yang baik di antaranya adanya pemerataan mengurangi kemacetan kemudian juga supaya muka tanah tidak turun terus dsb," ungkap Riza.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).

Dengan disahkannya RUU tersebut, rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal menjadi kenyataan.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani dalam acara tersebut yang disiarkan secara virtual, Selasa (18/01).

"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir. (Asp)

Baca Juga

Tak Ada Pilkada di IKN Nusantara

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei SMRC Temukan Dua Isu Perlemah Penilaian Publik atas Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei SMRC Temukan Dua Isu Perlemah Penilaian Publik atas Kinerja Jokowi

Hasil survei menunjukkan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.

Gibran Dapat Banyak Wejangan dalam Pertemuan Tertutup dengan Megawati
Indonesia
Gibran Dapat Banyak Wejangan dalam Pertemuan Tertutup dengan Megawati

Pemanggilan itu dilakukan setelah sehari sebelumnya Megawati bertemu Gibran saat menghadiri acara resepsi pernikahan Kaesang dan Erina.

Persiapan Piala Dunia U-20, Pemkot Solo Perbaiki 4 Lapangan Latihan
Indonesia
Persiapan Piala Dunia U-20, Pemkot Solo Perbaiki 4 Lapangan Latihan

"Perbaikan empat lapangan latihan ini sebagai persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20," kata Rini, Selasa (10/1).

Kebo Bule Kyai Slamet Keraton Surakarta Mati Positif PMK Jelang Kirab 1 Suro
Indonesia
Kebo Bule Kyai Slamet Keraton Surakarta Mati Positif PMK Jelang Kirab 1 Suro

Total ada 18 kebo bule Kyai Slamet milik Keraton surakarta dipelihara di kandang barat, timur, dan Sitinggil kawasan Alkid.

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Izin Keramaian
Indonesia
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Izin Keramaian

Airlangga Hartarto menegaskan, Presiden Jokowi minta vaksinasi booster COVID-19 Digenjot

Besok, PKS Daftar Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK
Indonesia
Besok, PKS Daftar Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada Rabu (6/7).

Pemerintah Jual Kedelai Impor Rp 10.000 per Kg Turunkan Harga Tahu dan Tempe
Indonesia
Pemerintah Jual Kedelai Impor Rp 10.000 per Kg Turunkan Harga Tahu dan Tempe

Bulog akan mengimpor kedelai dengan harga sekitar Rp 11.000 per kg dan akan dijual di dalam negeri sebesar Rp 10.000, sehingga pemerintah mensubsidi sisa harganya.

Alasan Gibran Belum Tengok Anak Ketiga Kahiyang Ayu
Indonesia
Alasan Gibran Belum Tengok Anak Ketiga Kahiyang Ayu

"Saya juga baru sembuh COVID-19, ketemu bayi (ponakan) nanti malah bahaya," katanya.

Gelombang Baru COVID-19 Beijing, Pelanggar Aturan Pandemi Diancam Penjara
Dunia
Gelombang Baru COVID-19 Beijing, Pelanggar Aturan Pandemi Diancam Penjara

Kenaikan kasus COVID-19 tersebut mendorong otoritas di ibu kota Tiongkok itu mulai menjatuhkan sanksi tegas.

Polda Metro Ungkap Penyebab Jalanan di Jakarta Macet saat Ramadan
Indonesia
Polda Metro Ungkap Penyebab Jalanan di Jakarta Macet saat Ramadan

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo membeberkan penyebab kemacetan parah di Jakarta selama bulan Ramadan.