UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya Sufmi Dasco Ahmad. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak karena pembahasan UU IKN dianggap tidak terbuka dan bertentangan dengan azas keterbukaan itu sendiri.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya siap menghadap uji materi maupun uji formil UU IKN. Sebab, DPR berkeyakinan bahwa materi maupun formil UU IKN tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga

Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN

"Tentu kami dari DPR juga menyikapi dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti kalau ada gugatan (UU IKN) di MK," kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/2).

Dasco mempersilahkan masyarakat atau kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap UU IKN ke MK. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang.

"Soal menggugat itu adalah demokrasi yang dijamin oleh undang-undang," kata Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan DPR bekerja dengan konsentrasi tinggi dalam menyusun, membahas dan akan menetapkan RUU IKN. Hal ini untuk mencegah dan mengantisipasi UU ini digugat ke Mahkamah Konstitusi seperti UU Cipta Kerja.

“Kami bekerja dengan konsentrasi tinggi, artinya kita bekerja dengan waktu yang cepat tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan,” ujar Doli kepada wartawan, Jumat (14/1).

Baca Juga

UU IKN Digugat, Setneg: Show Must Go On

Doli mengatakan, jadwal pembahasan RUU IKN memang padat, tetapi pihaknya tidak akan melewati tahapan dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

DPR, kata Ketua Komisi II ingin memastikan RUU IKN ini memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai sebuah undang-undang.

“Untuk apa? Untuk menghindari adanya pengalaman-pengalaman seperti UU Cipta Kerja,” tandas dia.

Hingga saat ini, UU IKN belum diundangkan oleh pemerintah setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022 lalu. Namun, sejumlah pihak sudah melakukan uji formil terhadap UU IKN ke MK. (Pon)

Baca Juga

Senator DKI Minta Pemerintah Tidak Jual Aset di Jakarta Ketika IKN Pindah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Jabar Temukan 70 Ribu Data Ganda Keanggotaan di Parpol Anyar
Indonesia
KPU Jabar Temukan 70 Ribu Data Ganda Keanggotaan di Parpol Anyar

Ada bagi lima partai politik (parpol) diputuskan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk melakukan perbaikan.

12 Siswa dan Guru Positif, SMA Warga Solo Lockdown
Indonesia
12 Siswa dan Guru Positif, SMA Warga Solo Lockdown

Teranyar, sebanyak 12 siswa dan guru di SMA Warga Solo dinyatakan positif COVID-19, Rabu (25/1). Akibat kejadian itu, Pemkot menghentikan PTM dan sekolah lockdown selama 14 hari terhitung mulai Kamis (26/1).

Gunung Semeru Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh 7 Km ke Arah Besuk Kobokan
Indonesia
Gunung Semeru Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh 7 Km ke Arah Besuk Kobokan

"Awan panas guguran tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 06.00 WIB jarak luncur telah mencapai 7 kilometer dari puncak ke arah Besuk Kobokan," sambungnya.

Kamera Tilang di Jakarta Bakal Diperbanyak untuk Mendisiplinkan Pengendara
Indonesia
Kamera Tilang di Jakarta Bakal Diperbanyak untuk Mendisiplinkan Pengendara

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan meningkatkan sistem penindakan tilang elektronik melalui pemantauan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Indonesia Belum Aman dari COVID-19
Indonesia
Indonesia Belum Aman dari COVID-19

“Varian XBB lebih cepat menular, kita harus waspada dan selalu proteksi diri," kata Syahril, Selasa (8/11).

Azyumardi Azra, Tokoh Pers yang Tak Gila Jabatan dan Materi
Indonesia
Azyumardi Azra, Tokoh Pers yang Tak Gila Jabatan dan Materi

Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyempatkan diri berkunjung ke kediaman almarhum Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra.

Bluebird Mulai Operasikan Mobil Listrik di Semarang
Indonesia
Bluebird Mulai Operasikan Mobil Listrik di Semarang

Armada taksi listrik di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani menjadi bentuk dukungan kepada Angkasa Pura I untuk mengadopsi konsep eco-friendly airport.

Tugas Pertama Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Setelah Dilantik Jokowi
Indonesia
Tugas Pertama Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Setelah Dilantik Jokowi

Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah 5 tahun sejak pelantikan dan setelahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi
Indonesia
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

“Kenapa dia harus diberi sanksi bahkan dipecat seperti itu?,” ucap Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/3).

[HOAKS atau FAKTA]: TikTok Bagikan Uang Rp 40 Juta Untuk Penggunanya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: TikTok Bagikan Uang Rp 40 Juta Untuk Penggunanya

Beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah pesan singkat terkait diberikannya hadiah senilai Rp 40 juta dari TikTok bagi para pengguna. Informasi ini tersebar melalui SMS.