UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. ANTARA/HO-DPD RI/am.

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan jangan sampai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19.

Senator asal Bengkulu ini menjelaskan, secara mekanisme UU yang diklaim sebagai bentuk reformasi perpajakan itu seperti cantrang yang tidak peduli dengan ukuran dan jenis ikan bahkan berpotensi merusak terumbu karang yang dijaring.

"Kebijakan seperti ini tentu sangat resisten dan berisiko bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi kelompok mayoritas dalam struktur sosial kita," ujar Sultan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/10).

Baca Juga:

PPN Naik Berlaku 1 April 2022, UU HPP Bikin Pajak Bertambah Rp 150 Triliun

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini memberikan contoh, salah satu aturan dalam UU tersebut bahwa penghasilan yang terkena pajak di mulai dari angka Rp 4.500.000.

"Tentu kita akan prihatin jika masyarakat khususnya milenial yang berpenghasilan Rp 5 juta harus menanggung beban fiskal negara dengan menyetor 5 persen gaji bulanannya," ujarnya.

"Di saat yang sama mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak biaya konsumsi di tahun depan karena dipangkasnya subsidi bahan bakar gas melon 3 kg," sambung dia.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)
Layanan Pajak. (Foto: Antara)

Oleh karena itu, Baktiar berharap jangan sampai UU ini menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat sedang diuji dengan pandemi COVID-19.

Apalagi, yang selama ini terindikasi memanipulasi laporan atau bahkan enggan membayar pajak adalah subjek pajak menengah ke atas.

"Bahayanya lagi ketentuan tax amnesty dalam UU HPP hanya bersifat sukarela. Ini sangat tidak adil dan melemahkan marwah UU dan negara di hadapan subjek pajak bandel," tegasnya.

Baca Juga:

Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak

Namun demikian, karena UU ini sudah sah dan sebentar lagi akan berlaku. Ia pun mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama dan bergotong-royong bersama pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

"Kami memaknai ini sebagai ujian kebangsaan yang harus kita lewati Bersama. Sebagai bangsa kita tentu tidak ingin negara ini colaps akibat defisit anggaran," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Fraksi PKS Belum Menerima RUU HPP Dibawa ke Paripurna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Rilis Label Halal Baru Berlaku Nasional, Pahami Makna Filosofisnya!
Indonesia
Kemenag Rilis Label Halal Baru Berlaku Nasional, Pahami Makna Filosofisnya!

Huruf Arab penyusun kata halal yang terdiri atas ha, lam alif, dan lam disusun dalam bentuk menyerupai gunungan pada wayang.

Direkomendasikan WFH, ASN Pemkot Solo Tetap Masuk Kantor pada 9 Mei Besok
Indonesia
Direkomendasikan WFH, ASN Pemkot Solo Tetap Masuk Kantor pada 9 Mei Besok

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno menegaskan sejauh ini belum ada surat edaran (SE) resmi terkait kebijakan Kemenapan RB yang mengharuskan WFH bagi PNS dan ASN setelah libur Lebaran 2022.

Marak Praktik Tying, KPPU Kumpulkan Belasan Pelaku Usaha Minyak Goreng
Indonesia
Marak Praktik Tying, KPPU Kumpulkan Belasan Pelaku Usaha Minyak Goreng

Praktik tying atau pembelian minyak goreng bersyarat dengan barang tertentu marak dilakukan distributor minyak goreng curah di Kota Solo, Jawa Tengah.

Biar Warga Mau Dikarantina, Pemkot Bandung Cari Istilah Baru Rumah Isolasi COVID-19
Indonesia
Biar Warga Mau Dikarantina, Pemkot Bandung Cari Istilah Baru Rumah Isolasi COVID-19

Dari 30 kecamatan di Kota Bandung, sudah ada 15 kecamatan yang mampu menghadirkan tempat isolasi mandiri dengan standar cukup.

Puluhan Calon Penumpang KRL Terpapar COVID-19
Indonesia
Puluhan Calon Penumpang KRL Terpapar COVID-19

Pelacakan terhadap warga positif COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya di stasiun Kereta Rel Listrik (KRL).

Kini, Indonesia Punya Lembaga Yang Kelola Dana Bencana
Indonesia
Kini, Indonesia Punya Lembaga Yang Kelola Dana Bencana

Pada tahap awal, PFB memiliki dana kelolaan awal sekitar Rp 7,3 triliun yang tujuannya untuk menutup celah pendanaan atau financing gap dan mempercepat proses penanganan bencana.

Polda Jateng Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Minyak Goreng Oplosan
Indonesia
Polda Jateng Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Minyak Goreng Oplosan

Polda Jawa Tengah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus menjual belikan minyak goreng oplosan di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

[HOAKS atau FAKTA]: Resep Tiongkok, Berkumur Air Garam Mampu Musnahkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Resep Tiongkok, Berkumur Air Garam Mampu Musnahkan COVID-19

Beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa terjadi penurunan jumlah pasien COVID-19 di Tiongkok karena warganya rajin berkumur dengan air garam 3 kali sehari, dilanjutkan dengan meminum air hangat.

[HOAKS atau FAKTA] Air Rebusan Rumput Paragis Bisa Sembuhkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Air Rebusan Rumput Paragis Bisa Sembuhkan Kanker

Beredar informasi di Facebook tentang manfaat rumput paragis untuk mengobati beberapa penyakit salah satunya kanker ovarium atau miom.

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Rachel Vennya Kamis Depan
Indonesia
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Rachel Vennya Kamis Depan

Penyidik Polda Metro Jaya dijadwalkan akan memeriksa selebgram Rachel Vennya pada Kamis (21/10) untuk dimintai keterangan lantaran kabur saat menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari luar negeri.