UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. ANTARA/HO-DPD RI/am.

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan jangan sampai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19.

Senator asal Bengkulu ini menjelaskan, secara mekanisme UU yang diklaim sebagai bentuk reformasi perpajakan itu seperti cantrang yang tidak peduli dengan ukuran dan jenis ikan bahkan berpotensi merusak terumbu karang yang dijaring.

"Kebijakan seperti ini tentu sangat resisten dan berisiko bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi kelompok mayoritas dalam struktur sosial kita," ujar Sultan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/10).

Baca Juga:

PPN Naik Berlaku 1 April 2022, UU HPP Bikin Pajak Bertambah Rp 150 Triliun

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini memberikan contoh, salah satu aturan dalam UU tersebut bahwa penghasilan yang terkena pajak di mulai dari angka Rp 4.500.000.

"Tentu kita akan prihatin jika masyarakat khususnya milenial yang berpenghasilan Rp 5 juta harus menanggung beban fiskal negara dengan menyetor 5 persen gaji bulanannya," ujarnya.

"Di saat yang sama mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak biaya konsumsi di tahun depan karena dipangkasnya subsidi bahan bakar gas melon 3 kg," sambung dia.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)
Layanan Pajak. (Foto: Antara)

Oleh karena itu, Baktiar berharap jangan sampai UU ini menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat sedang diuji dengan pandemi COVID-19.

Apalagi, yang selama ini terindikasi memanipulasi laporan atau bahkan enggan membayar pajak adalah subjek pajak menengah ke atas.

"Bahayanya lagi ketentuan tax amnesty dalam UU HPP hanya bersifat sukarela. Ini sangat tidak adil dan melemahkan marwah UU dan negara di hadapan subjek pajak bandel," tegasnya.

Baca Juga:

Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak

Namun demikian, karena UU ini sudah sah dan sebentar lagi akan berlaku. Ia pun mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama dan bergotong-royong bersama pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

"Kami memaknai ini sebagai ujian kebangsaan yang harus kita lewati Bersama. Sebagai bangsa kita tentu tidak ingin negara ini colaps akibat defisit anggaran," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Fraksi PKS Belum Menerima RUU HPP Dibawa ke Paripurna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digugat Perusahaan Panama Terkait Kasus Asabri, Kejagung Tidak Masalah
Indonesia
Indonesia Jadi Mitra Pameran Industri Jerman Secara Daring
Indonesia
Indonesia Jadi Mitra Pameran Industri Jerman Secara Daring

"Dan akhirnya di 2021 ini, akan menjadi partner untuk pameran yang untuk pertama kalinya dilangsungkan secara digital. Ini akan terus berlanjut sampai 2023 nanti," kata Dubes Oegroseno

Revitalisasi Stasiun Bekasi Harus Rampung di Akhir 2021
Indonesia
Revitalisasi Stasiun Bekasi Harus Rampung di Akhir 2021

Dengan "headway" yang lebih singkat menjadi 5 menit, kapasitas Stasiun Bekasi akan meningkat menjadi 400.000 .

Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024
Indonesia
Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024

Berbeda dengan Anies Baswedan yang hanya didukung oleh basis-basis tertentu saja.

BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia
Indonesia
BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai seleksi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah dokumen rahasia.

KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?
Indonesia
KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?

Polri memastikan keamanan di Papua dapat dikendalikan. Sehingga agenda kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Oktober 2021 tetap berjalan sesuai rencana.

Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri Terkait Kelakuan Buruk Anak Buahnya
Indonesia
Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri Terkait Kelakuan Buruk Anak Buahnya

Kelakuan buruk sejumlah oknum anggota polisi dalam beberapa bulan terakhir mendapatkan perhatian serius dari Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja?
Indonesia
PAN Gabung Koalisi untuk Muluskan Program Pemerintah
Indonesia
PAN Gabung Koalisi untuk Muluskan Program Pemerintah

"Nah kelihatannya itu yang menjadi agenda yang harus digolkan," pungkasnya.

26 Orang Saksi Diperiksa dalam Kasus Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa
Indonesia
26 Orang Saksi Diperiksa dalam Kasus Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa

Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan orang saksi dan tiga saksi ahli terkait kasus ketidakpatuhan mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa atas perintah OJK.