UU Ciptaker Tuai Polemik, KIP Minta Sosialisasi Draf UU Secara Benar Rapat paripurna DPR. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong DPR dan pemerintah membuka akses informasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan publik untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan peran aktif masyarakat.

"Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI telah menimbulkan dinamika, polemik, bahkan gelombang disinformasi di masyarakat," kata Ketua KI Pusat Gede Narayana, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Selasa (13/10).

Ia menilai, kondisi tersebut sangat kontraproduktif terhadap penuntasan berbagai masalah mendesak bangsa, seperti pengendalian COVID-19, penanganan masalah sosial ikutan, dan pemulihan ekonomi yang melambat akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna

KIP paling tidak, memandang perlu menyampaikan tanggapan dan pandangan terkait UU Cipta Kerja untuk memberikan kepastian transparansi dan pemenuhan hak publik atas informasi.

Tanggapan KIP tersebut tertuang dalam tujuh poin, yakni pertama, meminta DPR RI dan pemerintah dalam setiap pembuatan legislasi dan kebijakan publik wajib membuka akses informasi publik untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan peran aktif masyarakat agar terwujud akuntabilitas proses dan produk legislasi serta kebijakan.

Kedua, mendorong DPR agar membuka dan mempermudah akses informasi publik dengan menambah akses di luar yang sudah tersedia untuk mengoptimalkan hak publik atas informasi terhadap proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan draft UU Cipta Kerja.

Ketiga, mendorong Presiden atau pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat setelah pengesahan UU Cipta Kerja di DPR dengan membuka dan mempermudah akses masukan dari masyarakat pada kanal-kanal layanan informasi publik yang tersedia.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: MP/Rizky).

Keempat, pemerintah wajib menyosialisasikan draf final UU Cipta Kerja secara benar, tepat, dan tidak menyesatkan melalui kanal layanan maupun saluran informasi yang tersedia.

Kelima, mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi dari sumber-sumber resmi yang kredibel dan akurat dalam mendapatkan informasi terkait UU Cipta Kerja.

Keenam, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap isi UU Cipta Kerja agar menyampaikannya secara bertanggung jawab melalui akses publik yang tersedia.

Ketujuh, ruang partisipasi publik masih tetap terbuka dan tidak tertutup setelah disahkannya UU Cipta Kerja baik melalui proses legal konstitusi maupun perbaikan kebijakan publik.

Baca Juga:

Mahfud MD Bantah Tuding SBY dan AHY Dalang di Balik Demo UU Ciptaker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KA Bengawan Relasi Purwosari - Pasar Senen Beroperasi Hari Ini
Indonesia
KA Bengawan Relasi Purwosari - Pasar Senen Beroperasi Hari Ini

Tarif KA Bengawan dibandrol seharga Rp74 ribu sekali perjalanan.

Terbitkan Surat Telegram, Idham Azis Enggak Mau Internal Polri Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Terbitkan Surat Telegram, Idham Azis Enggak Mau Internal Polri Jadi Klaster Baru COVID-19

Polri diminta untuk membangun komunikasi dengan pemda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri
Indonesia
Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri

Dengan kata lain, sambung Riza, pasien gejala ringan yang tempat tinggalnya sempit dan berada di pemukiman padat penduduk tidak diperkenankan melakukan isolasi mandiri di rumah.

Belasan Pengunjung Black Owl Positif Narkoba
Indonesia
Belasan Pengunjung Black Owl Positif Narkoba

Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memastikan ada 14 orang pengunjung tempat hiburan Black Owl positif mengkosumsi narkoba.

Dishub DKI: Operasional Bus di Terminal Masih Normal
Indonesia
Dishub DKI: Operasional Bus di Terminal Masih Normal

"Komando operasional terminal secara berjenjang adalah dari Kadishub dan Gubernur," katanya

 PBNU Dikritik Karena Dukung Pilpres Dikembalikan ke MPR
Indonesia
PBNU Dikritik Karena Dukung Pilpres Dikembalikan ke MPR

Ulil berharap, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak menjadi bagian dari pendorong kemunduran demokrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Pecat Menkumham Yasonna Laoly
Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Pecat Menkumham Yasonna Laoly

Koalisi mengkritisi Yasonna yang datang dalam konferensi pers PDIP beberapa waktu lalu.

Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan

Pada surat soal Maulid Nabi, disebut ada sanksi jika melanggar protokol kesehatan.

Update Kasus Corona di Jakarta Senin (13/7)
Indonesia
Update Kasus Corona di Jakarta Senin (13/7)

Kasus sembuh bertambah 208 orang dari data Minggu (12/7) kemarin.

OJK Minta Data Nomor Mesin dan Rangka Kendaraan Ojol, Buat Apa?
Indonesia
OJK Minta Data Nomor Mesin dan Rangka Kendaraan Ojol, Buat Apa?

Bank/Leasing wajib melakukan penilaian dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah/debitur