UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas. Foto: dpr.go.id

Merahputih.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas sepakat dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra terkait adanya temuan kesalahan ketik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Saya sependapat dengan Prof Yusril bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja antara pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan. Karena itu tidak mengubah substansi dan ruh UU Cipta Kerja," kata Supratman kepada wartawan Rabu (4/11).

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Yusril Ihza Mahendra baru-baru ini angkat bicara soal 'typo' pada UU Ciptaker. Yusril menyarankan agar DPR dan pemerintah berkoordinasi untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut.

Menurut Supratman, revisi undang-undang tidak perlu dilakukan. Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang.

Karena itu, ia menegaskan, DPR dan pemerintah hanya perlu mengoreksi pasal yang bermasalah. "DPR bersiap melakukan itu, jadi dilakukan koreksi yang kesalahan pengetikan saja kemudian diundangkan tanpa perlu tandatangan presiden lagi," ujarnya.

Hal tersebut tidak menyalahi Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Sebab, hal itu tidak diatur secara tegas di dalam UU PPP. "Justru kalau diatur secara tegas, kalau kita langgar itu yang bahaya dan tidak boleh," ucapnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas

Sampai saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Politikus Partai Gerindra itu berharap ada komunikasi antara DPR dan pemerintah.

"Kalau sudah ada perbaikannya kembali diundangkan. Tapi tidak perlu ditandatangan presiden karena tidak mengubah sama sekali yang menjadi napas UU Cipta Kerja. Murni kesalahan pengetikan saja," tuturnya.

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra merespons kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja.

Ia menyarankan agar Presiden, bisa diwakili menko polhukam, menkumham atau mensesneg, dan pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki kesalahan ketik itu.

"Naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi. Presiden tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu," kata Yusril.

Baca Juga:

Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh

Ia mengatakan kesalahan ketik kali ini berbeda lantaran diketahui setelah naskah tersebut ditandatangani oleh presiden. Biasanya mensesneg membaca naskah RUU secara teliti sebelum diajukan ke presiden.

Jika ditemukan ada kesalahan pengetikan, mensesneg melakukan pembicaraan informal dengan DPR untuk melakukan perbaikan teknis. "Setelah diperbaiki baru diajukan lagi ke Presiden dengan memo dan catatan dari Mensesneg," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Isolasi Mandiri di Rumah Jokowi
Indonesia
Gibran Isolasi Mandiri di Rumah Jokowi

Hal itu dilakukan bukan karena dirinya terpapar COVID-19, melainkan untuk melindungi keluarga dari virus corona.

Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop
Indonesia
Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop

DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan tarik rem darurat atau kembali ke pengetatan kegiatan masyarakat bukan solusi untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19.

PN Jaksel Lanjutkan Sidang Perkara Dugaan Penggelapan
Indonesia
PN Jaksel Lanjutkan Sidang Perkara Dugaan Penggelapan

Philipus H Sitepu menerangkan, tanpa prosedur PT. GPE tiba-tiba berhenti dan tidak mau lagi mengerjakan penambangan batu bara

Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19

12 perusahaan di wilayah Jakarta Pusat, 3 Perusahaan Jakarta Barat dan 3 Perusahaan di Jakarta Utara

Jadi Relawan Vaksin, Ridwan Kamil: Kami Sudah Kelelahan
Indonesia
Jadi Relawan Vaksin, Ridwan Kamil: Kami Sudah Kelelahan

rangkaian relawan uji klinis terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama disebut V0 yang kegiatannya terdiri dari pemeriksaan kesehatan dan tes swab.

Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis
Indonesia
Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memutasi 136 perwira tinggi.

Camat Johar Baru Ungkap Kendala Atas Banjir di Wilayahnya
Indonesia
Camat Johar Baru Ungkap Kendala Atas Banjir di Wilayahnya

Camat Johar Baru, Nurhelmy Fitriyani mengungkapkan, kendala untuk mengatasi banjir di wilayahnya.

Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi
Indonesia
Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi

Argo menegaskan klarifikasi ini terkait dugaan tindak pidana pelanggaran pasal UU Kekarantinaan Kesehatan.

Indonesia Dinilai Sedang Hadapi Tantangan Transnasional Radikal
Indonesia
Indonesia Dinilai Sedang Hadapi Tantangan Transnasional Radikal

Walaupun sudah dibasmi dan dibubarkan tetapi propaganda transnasional radikal ini sudah masuk ke dalam masyarakat

Stok dan Teknis Produksi Bikin Distribusi Vaksin ke Daerah Tidak Merata
Indonesia
Stok dan Teknis Produksi Bikin Distribusi Vaksin ke Daerah Tidak Merata

Data Kementerian Kesehatan RI, sudah 61 juta penduduk yang sudah menerima vaksin. Dari 68 juta dosis vaksin yang terdistribusi, ada sisa, sekitar 5 persen.