UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas. Foto: dpr.go.id

Merahputih.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas sepakat dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra terkait adanya temuan kesalahan ketik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Saya sependapat dengan Prof Yusril bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja antara pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan. Karena itu tidak mengubah substansi dan ruh UU Cipta Kerja," kata Supratman kepada wartawan Rabu (4/11).

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Yusril Ihza Mahendra baru-baru ini angkat bicara soal 'typo' pada UU Ciptaker. Yusril menyarankan agar DPR dan pemerintah berkoordinasi untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut.

Menurut Supratman, revisi undang-undang tidak perlu dilakukan. Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang.

Karena itu, ia menegaskan, DPR dan pemerintah hanya perlu mengoreksi pasal yang bermasalah. "DPR bersiap melakukan itu, jadi dilakukan koreksi yang kesalahan pengetikan saja kemudian diundangkan tanpa perlu tandatangan presiden lagi," ujarnya.

Hal tersebut tidak menyalahi Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Sebab, hal itu tidak diatur secara tegas di dalam UU PPP. "Justru kalau diatur secara tegas, kalau kita langgar itu yang bahaya dan tidak boleh," ucapnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas

Sampai saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Politikus Partai Gerindra itu berharap ada komunikasi antara DPR dan pemerintah.

"Kalau sudah ada perbaikannya kembali diundangkan. Tapi tidak perlu ditandatangan presiden karena tidak mengubah sama sekali yang menjadi napas UU Cipta Kerja. Murni kesalahan pengetikan saja," tuturnya.

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra merespons kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja.

Ia menyarankan agar Presiden, bisa diwakili menko polhukam, menkumham atau mensesneg, dan pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki kesalahan ketik itu.

"Naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi. Presiden tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu," kata Yusril.

Baca Juga:

Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh

Ia mengatakan kesalahan ketik kali ini berbeda lantaran diketahui setelah naskah tersebut ditandatangani oleh presiden. Biasanya mensesneg membaca naskah RUU secara teliti sebelum diajukan ke presiden.

Jika ditemukan ada kesalahan pengetikan, mensesneg melakukan pembicaraan informal dengan DPR untuk melakukan perbaikan teknis. "Setelah diperbaiki baru diajukan lagi ke Presiden dengan memo dan catatan dari Mensesneg," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPU Dipecat, DPR Pelajari Putusan DKPP
Indonesia
Ketua KPU Dipecat, DPR Pelajari Putusan DKPP

jangan sampai beban kerja KPU dapat terganggu dan terhambat akibat putusan tersebut, terlebih KPU baru saja melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dan perlu melakukan evaluasi.

Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Mulai Besok dengan Syarat
Indonesia
Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Mulai Besok dengan Syarat

Kepastian ini disampaikan mantan pasien COVID-19 itu dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/5).

Konser dan Rapat Umum Dilarang, Pertemuan Timses Dibatasi Maksimal 50 Orang
Indonesia
Konser dan Rapat Umum Dilarang, Pertemuan Timses Dibatasi Maksimal 50 Orang

Potensi terjadinya penambahan kasus saat gelaran Pilkada Serentak 2020 sangat mungkin terjadi.

Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman
Indonesia
Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman

elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji sebesar 47,95 persen

Pemerintah Tegaskan tidak akan Intervensi Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tidak akan Intervensi Kasus Edhy Prabowo

"Pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Mahfud MD

Buron Kelas Kakap Russ Medlin Bakal Dideportasi ke Amerika
Indonesia
Buron Kelas Kakap Russ Medlin Bakal Dideportasi ke Amerika

pelaku adalah residivis kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Amerika dan sudah didakwa dua kali pada tahun 2006 dan tahun 2008.

Novel Baswedan: Tidak Perlu Merekayasa Fakta, Lebih Baik Terdakwa Dibebaskan
Indonesia
Novel Baswedan: Tidak Perlu Merekayasa Fakta, Lebih Baik Terdakwa Dibebaskan

Bila kaidah pembuktian tidak bisa menjadi basis yang kuat untuk menghukum, maka lebih baik dibebaskan

Mudik Dilarang, Perputaran Uang Bakal Turun
Indonesia
Mudik Dilarang, Perputaran Uang Bakal Turun

Indef mencatat tambahan uang yang beredar selama 2 minggu masa Lebaran 2020 mencapai Rp114 triliun.

Tak Ada Perayaan Meriah Saat Natal hingga Tahun Baru di Jakarta
Indonesia
Tak Ada Perayaan Meriah Saat Natal hingga Tahun Baru di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta tak akan menggelar kegiatan besar perayaan malam pergantian tahun yang menimbulkan kerumunan.