UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas. Foto: dpr.go.id

Merahputih.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas sepakat dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra terkait adanya temuan kesalahan ketik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Saya sependapat dengan Prof Yusril bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja antara pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan. Karena itu tidak mengubah substansi dan ruh UU Cipta Kerja," kata Supratman kepada wartawan Rabu (4/11).

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Yusril Ihza Mahendra baru-baru ini angkat bicara soal 'typo' pada UU Ciptaker. Yusril menyarankan agar DPR dan pemerintah berkoordinasi untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut.

Menurut Supratman, revisi undang-undang tidak perlu dilakukan. Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang.

Karena itu, ia menegaskan, DPR dan pemerintah hanya perlu mengoreksi pasal yang bermasalah. "DPR bersiap melakukan itu, jadi dilakukan koreksi yang kesalahan pengetikan saja kemudian diundangkan tanpa perlu tandatangan presiden lagi," ujarnya.

Hal tersebut tidak menyalahi Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Sebab, hal itu tidak diatur secara tegas di dalam UU PPP. "Justru kalau diatur secara tegas, kalau kita langgar itu yang bahaya dan tidak boleh," ucapnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas

Sampai saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Politikus Partai Gerindra itu berharap ada komunikasi antara DPR dan pemerintah.

"Kalau sudah ada perbaikannya kembali diundangkan. Tapi tidak perlu ditandatangan presiden karena tidak mengubah sama sekali yang menjadi napas UU Cipta Kerja. Murni kesalahan pengetikan saja," tuturnya.

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra merespons kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja.

Ia menyarankan agar Presiden, bisa diwakili menko polhukam, menkumham atau mensesneg, dan pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki kesalahan ketik itu.

"Naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi. Presiden tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu," kata Yusril.

Baca Juga:

Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh

Ia mengatakan kesalahan ketik kali ini berbeda lantaran diketahui setelah naskah tersebut ditandatangani oleh presiden. Biasanya mensesneg membaca naskah RUU secara teliti sebelum diajukan ke presiden.

Jika ditemukan ada kesalahan pengetikan, mensesneg melakukan pembicaraan informal dengan DPR untuk melakukan perbaikan teknis. "Setelah diperbaiki baru diajukan lagi ke Presiden dengan memo dan catatan dari Mensesneg," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Provokator Demo Pengemudi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diciduk Polisi
Indonesia
Provokator Demo Pengemudi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diciduk Polisi

Polda Metro Jaya menangkap tiga pelaku yang memprovokasi para pelaku usaha transportasi untuk melakukan aksi demonstrasi di dalam Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Bareskrim Hari Ini Lakukan Gelar Perkara Kasus Penganiayaan M Kece
Indonesia
Bareskrim Hari Ini Lakukan Gelar Perkara Kasus Penganiayaan M Kece

Pra-rekonstruksi tersebut dihadiri oleh saksi kejadian dan calon tersangka

Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD
Indonesia
Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Jakarta Bergerak melakukan aksi demonstrasi menolak rencana Gubernur Anies Baswedan menghelat mobil balap Formula E,

Airlangga: Minimal Capres Kita Harus Menang
Indonesia
Airlangga: Minimal Capres Kita Harus Menang

Airlangga bakal dicalonkan menjadi capres di partai yang berkuasa saat orde baru itu.

KPK Ultimatum Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Ultimatum Azis Syamsuddin

KPK mengultimatum Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin agar kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Jakarta Lewati Masa Genting Pandemi, Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai
Indonesia
Jakarta Lewati Masa Genting Pandemi, Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai

“Kita merasa bersyukur bahwa setahap demi setahap masalah pandemi di Jakarta terurai, tetapi perjuangan kita belum selesai,” ucap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Dinas Perumahan Tidak Tahu Lahan Munjul Dijadikan Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Dinas Perumahan Tidak Tahu Lahan Munjul Dijadikan Rumah DP 0 Rupiah

Baru dua lahan yakni di Cilangkap dan Pondok Kelapa yang sudah dibangun untuk dirombak menjadi program rumah tanpa DP.

'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU
Indonesia
'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU

Pertanyaan ini logis karena memang setidaknya ada empat nama di dalam Timsel yang jabatannya berada di bawah struktur presiden.

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor  Per 14 Hari
Indonesia
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor Per 14 Hari

Mengingat donor yang diambil berupa plasma, khusus donor konvalesen ini bisa dilakukan per dua minggu.

ITB Semester Depan tak ada Lagi Ujian, Sidang, dan Pratikum Daring
Indonesia
ITB Semester Depan tak ada Lagi Ujian, Sidang, dan Pratikum Daring

ITB berencana menerapkan kembali sistem perkuliahan 100 persen di kampus.