UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas. Foto: dpr.go.id

Merahputih.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas sepakat dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra terkait adanya temuan kesalahan ketik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Saya sependapat dengan Prof Yusril bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja antara pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan. Karena itu tidak mengubah substansi dan ruh UU Cipta Kerja," kata Supratman kepada wartawan Rabu (4/11).

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Yusril Ihza Mahendra baru-baru ini angkat bicara soal 'typo' pada UU Ciptaker. Yusril menyarankan agar DPR dan pemerintah berkoordinasi untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut.

Menurut Supratman, revisi undang-undang tidak perlu dilakukan. Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang.

Karena itu, ia menegaskan, DPR dan pemerintah hanya perlu mengoreksi pasal yang bermasalah. "DPR bersiap melakukan itu, jadi dilakukan koreksi yang kesalahan pengetikan saja kemudian diundangkan tanpa perlu tandatangan presiden lagi," ujarnya.

Hal tersebut tidak menyalahi Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Sebab, hal itu tidak diatur secara tegas di dalam UU PPP. "Justru kalau diatur secara tegas, kalau kita langgar itu yang bahaya dan tidak boleh," ucapnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas

Sampai saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Politikus Partai Gerindra itu berharap ada komunikasi antara DPR dan pemerintah.

"Kalau sudah ada perbaikannya kembali diundangkan. Tapi tidak perlu ditandatangan presiden karena tidak mengubah sama sekali yang menjadi napas UU Cipta Kerja. Murni kesalahan pengetikan saja," tuturnya.

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra merespons kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja.

Ia menyarankan agar Presiden, bisa diwakili menko polhukam, menkumham atau mensesneg, dan pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki kesalahan ketik itu.

"Naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi. Presiden tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu," kata Yusril.

Baca Juga:

Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh

Ia mengatakan kesalahan ketik kali ini berbeda lantaran diketahui setelah naskah tersebut ditandatangani oleh presiden. Biasanya mensesneg membaca naskah RUU secara teliti sebelum diajukan ke presiden.

Jika ditemukan ada kesalahan pengetikan, mensesneg melakukan pembicaraan informal dengan DPR untuk melakukan perbaikan teknis. "Setelah diperbaiki baru diajukan lagi ke Presiden dengan memo dan catatan dari Mensesneg," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1 Mal di Jakarta Dijaga 30 Personel TNI-Polri
Indonesia
Varian Baru Virus Corona Telah Masuk Rusia
Indonesia
Varian Baru Virus Corona Telah Masuk Rusia

Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland, melakukan penguncian ketat selama tiga hari setelah jenis virus ganas yang menyebabkan COVID-19.

Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat
Indonesia
Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat

Dirinya mengatakan, sebaiknya jangan terburu-buru menilai oknum pendidik tersebut, sampai kemudian melakukan pemecatan.

Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah COVID-19 Bertambah Jadi 31 Orang
Indonesia
Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah COVID-19 Bertambah Jadi 31 Orang

Sebelumnya sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka pengambilan paksa jenazah pasien PDP virus corona atau COVID-19 di Sulawesi Selatan.

Buzzer Penikmat Duit Negara
Indonesia
Buzzer Penikmat Duit Negara

Kementerian Pariwisata menjadi kementerian yang paling banyak menerima anggaran. Sebanyak Rp77,66 miliar telah dihabiskan kementerian yang dinakhodai Wishnutama Kusubandio itu untuk pengadaan 22 paket.

Polda Lampung Konfirmasi Penangkapan Artis VS Terkait Prostitusi Daring
Indonesia
Polda Lampung Konfirmasi Penangkapan Artis VS Terkait Prostitusi Daring

Ada dua orang lainnya yang ditangkap bersama artis VA.

LPSK Ajukan Permohonan Kompensasi Bagi Wiranto Rp 65 Juta
Indonesia
LPSK Ajukan Permohonan Kompensasi Bagi Wiranto Rp 65 Juta

Abu Rara didakwa merencanakan pemufakatan jahat

Pulangkan Kombatan ISIS dari Suriah Bangkitkan Kelompok Teroris di Indonesia
Indonesia
Pulangkan Kombatan ISIS dari Suriah Bangkitkan Kelompok Teroris di Indonesia

Potensi-potensi ancaman yang diperkirakan bisa menjadi nyata yang bersumber dari kelompok teroris ISIS perlu dipertimbangkan.

Dinkes DKI Rekrut 1.174 Tenaga Medis, Segini Besaran Insentifnya
Indonesia
Dinkes DKI Rekrut 1.174 Tenaga Medis, Segini Besaran Insentifnya

"Hadir ditengah-tengah kita ada 655 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Widyastuti

69 Perkara Pilkada 2020 Masuk ke Ranah Penyidikan
Indonesia
69 Perkara Pilkada 2020 Masuk ke Ranah Penyidikan

Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan atau menerima banyak dugaan pelanggaran di Pilkada Serentak 2020.