UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload' UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar)

Merahputih.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan berharap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

"Regulasi kita overloaded, kadang saling tabrakan, tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang ini (Cipta Kerja) ada kepastian hukum dalam berusaha,” ujar Cecep dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11).

Baca Juga:

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

Menurut dia, soal asas kepastian hukum selama ini menjadi masalah yang harus dipecahkan. Diharapkan dengan hadirnya UU Cipta Kerja, kata dia, persoalan kepastian hukum itu bisa diatasi.

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional,” jelas Cecep mengutip Pasal 1 UU Cipta Kerja.

Ia menilai bahwa asas dalam UU Cipta Kerja bagus sekali yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

Demo buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

Selain tujuan dan asas UU Cipta Kerja, yang juga dinilai Cecep positif adalah poin penerapan izin berbasis resiko yang diatur dalam pasal 7-10.

Banyak poin yang positif dalam UU Cipta Kerja, namun pengamat tersebut memberi catatan terkait upaya peningkatan investasi berkualitas dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penerapan UU Cipta Kerja.

“Pertama, harus memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan para pendiri bangsa. Kedua, harus meningkatkan GNP (Produk Nasional Bruto), pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kemudian harus memberikan trickle down effect dari masyarakat menengah ke masyarakat menengah bawah,” katanya.

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Adapun yang keempat, harus mampu menggerakkan sektor riil. Kelima, harus mampu memberikan efek domino bagi pajak dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi kaum marjinal. Keenam, membenahi regulasi yang berbelit-belit. Ketujuh, menjadi upaya untuk melakukan resource sharing bagi tenaga kerja dan penyerapan SDM.

“Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, nanti kalau ada tnaga kerja asing itu dimanfaatkan untuk resource sharing. Tenaga kerja kita belajar dari mereka sehingga kemudian SDM kita yang dipakai,” tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cara Tim Inafis Berhasil Identifikasi Jenazah Sriwijaya Air Okky Bisma
Indonesia
Cara Tim Inafis Berhasil Identifikasi Jenazah Sriwijaya Air Okky Bisma

Polri telah mengidentifikasi satu bagian tubuh yang ditemukan terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Penambahan Pasien COVID-19 Capai 7.751 Orang dalam 24 Jam
Indonesia
Penambahan Pasien COVID-19 Capai 7.751 Orang dalam 24 Jam

Terjadi penambahan 7.751 kasus baru COVID-19 di Indonesia yang tercatat pada Sabtu (19/12).

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Asal Sukoharjo

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris bernama Siswanto (65), warga Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI
Indonesia
Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI

Pemerintah telah memantau kasus tersebut sejak Mahkamah Agung memutuskan kasus BLBI pada Juli 2019. Dalam keputusan dijelaskan bahwa kasus tersebut tidak ada pidananya.

Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja
Indonesia
Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja

Sedikitnya 21 pesohor yang memiliki pengikut berjibun di media sosial, dikerahkan mengkampanyekan atau mejadi pendengung dengan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta
Indonesia
Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta

Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan Jakarta ini, Allah angkat virus corona

Ketahuan Selundupkan Pemudik, 5 Mobil Travel Ditindak
Indonesia
Ketahuan Selundupkan Pemudik, 5 Mobil Travel Ditindak

Mobil travel yang banyak ditindak tegas di sejumlah pos penyekatan tersebut yakni dengan plat nomor asal Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta

Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak
Indonesia
Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak

Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah

40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi
Indonesia
40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi

Tahap pertama yang sudah divaksin mencapai 179.711 lansia dan tunda 4.966 lansia

 BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan
Indonesia
BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan

"Tes cepat BIN ini merupakan inisiatif untuk mendeteksi awal terhadap penyebaran COVID – 19," kata Sri Wulandari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5).