UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload' UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar)

Merahputih.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan berharap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

"Regulasi kita overloaded, kadang saling tabrakan, tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang ini (Cipta Kerja) ada kepastian hukum dalam berusaha,” ujar Cecep dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11).

Baca Juga:

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

Menurut dia, soal asas kepastian hukum selama ini menjadi masalah yang harus dipecahkan. Diharapkan dengan hadirnya UU Cipta Kerja, kata dia, persoalan kepastian hukum itu bisa diatasi.

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional,” jelas Cecep mengutip Pasal 1 UU Cipta Kerja.

Ia menilai bahwa asas dalam UU Cipta Kerja bagus sekali yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

Demo buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

Selain tujuan dan asas UU Cipta Kerja, yang juga dinilai Cecep positif adalah poin penerapan izin berbasis resiko yang diatur dalam pasal 7-10.

Banyak poin yang positif dalam UU Cipta Kerja, namun pengamat tersebut memberi catatan terkait upaya peningkatan investasi berkualitas dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penerapan UU Cipta Kerja.

“Pertama, harus memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan para pendiri bangsa. Kedua, harus meningkatkan GNP (Produk Nasional Bruto), pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kemudian harus memberikan trickle down effect dari masyarakat menengah ke masyarakat menengah bawah,” katanya.

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Adapun yang keempat, harus mampu menggerakkan sektor riil. Kelima, harus mampu memberikan efek domino bagi pajak dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi kaum marjinal. Keenam, membenahi regulasi yang berbelit-belit. Ketujuh, menjadi upaya untuk melakukan resource sharing bagi tenaga kerja dan penyerapan SDM.

“Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, nanti kalau ada tnaga kerja asing itu dimanfaatkan untuk resource sharing. Tenaga kerja kita belajar dari mereka sehingga kemudian SDM kita yang dipakai,” tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro
Indonesia
TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro

Perang ini harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah mengurangi laju penyebaran virus," kata Budi Gunadi.

Tak Mudah Lakukan Rem Darurat PSBB, Wagub DKI: Upayakan Cari Jalan Terbaik
Indonesia
3 Anggota DPRD Solo Positif Corona, Satgas Usul Ruang Komisi III Dilockdown
Indonesia
3 Anggota DPRD Solo Positif Corona, Satgas Usul Ruang Komisi III Dilockdown

"Yang kita lockdown hanya kantor ruang Komisi III DPRD Solo. Kalau gedung DPRD tetap buka," kata dia.

Akhir Pekan Ini Pedagang Pasar Klewer Solo Dapat Vaksin Perdana di Jateng
Indonesia
Akhir Pekan Ini Pedagang Pasar Klewer Solo Dapat Vaksin Perdana di Jateng

Target di Jawa Tengah ada sekitar 5,5 juta penerima vaksin

Perempuan Tani HKTI Bagikan 1.000 Paket Sembako
Indonesia
Perempuan Tani HKTI Bagikan 1.000 Paket Sembako

Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membagikan 1.000 paket sembako di wilayah Jabodetabek sebagai bentuk solidaritas terhadap mereka yang membutuhkan bantuan selama masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Perkara Penghapusan 'Red Notice', Bareskrim Periksa Anak Buah Yasonna
Indonesia
Perkara Penghapusan 'Red Notice', Bareskrim Periksa Anak Buah Yasonna

Penyidik bakal meminta keterangan terhadap saksi soal kronologi surat penyampaian penghapusan 'red notice' Interpol atas nama Djoko Soegiarto Tjandra

Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi
Indonesia
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi

Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Pemprov DKI Siapkan Tempat Layak untuk Pelestarian Ondel-ondel
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Tempat Layak untuk Pelestarian Ondel-ondel

Pemprov DKI Jakarta menyebut akan menyiapkan tempat yang layak untuk kesenian ondel-ondel agar tidak disalahgunakan untuk mengamen.

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus, LaNyalla: Apa Urgensinya?
Indonesia
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus, LaNyalla: Apa Urgensinya?

"Tetapi urgensinya apa? Itu kan yang harus kita perhatikan dengan seksama. Saya belum menemukan urgensi pembentukan lembaga ini," kata Senator Dapil Jawa Timur ini.

[HOAKS atau FAKTA] Sekumpulan Orang di Bekasi Ditangkap saat Hendak Salat Idul Adha
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Sekumpulan Orang di Bekasi Ditangkap saat Hendak Salat Idul Adha

Beredar di media sosial ungggahan video berdurasi 10 detik dengan klaim penangkapan sekumpulan orang saat hendak melaksanakan salat Idul Adha.