UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload' UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar)

Merahputih.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan berharap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

"Regulasi kita overloaded, kadang saling tabrakan, tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang ini (Cipta Kerja) ada kepastian hukum dalam berusaha,” ujar Cecep dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11).

Baca Juga:

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

Menurut dia, soal asas kepastian hukum selama ini menjadi masalah yang harus dipecahkan. Diharapkan dengan hadirnya UU Cipta Kerja, kata dia, persoalan kepastian hukum itu bisa diatasi.

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional,” jelas Cecep mengutip Pasal 1 UU Cipta Kerja.

Ia menilai bahwa asas dalam UU Cipta Kerja bagus sekali yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

Demo buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

Selain tujuan dan asas UU Cipta Kerja, yang juga dinilai Cecep positif adalah poin penerapan izin berbasis resiko yang diatur dalam pasal 7-10.

Banyak poin yang positif dalam UU Cipta Kerja, namun pengamat tersebut memberi catatan terkait upaya peningkatan investasi berkualitas dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penerapan UU Cipta Kerja.

“Pertama, harus memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan para pendiri bangsa. Kedua, harus meningkatkan GNP (Produk Nasional Bruto), pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kemudian harus memberikan trickle down effect dari masyarakat menengah ke masyarakat menengah bawah,” katanya.

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Adapun yang keempat, harus mampu menggerakkan sektor riil. Kelima, harus mampu memberikan efek domino bagi pajak dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi kaum marjinal. Keenam, membenahi regulasi yang berbelit-belit. Ketujuh, menjadi upaya untuk melakukan resource sharing bagi tenaga kerja dan penyerapan SDM.

“Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, nanti kalau ada tnaga kerja asing itu dimanfaatkan untuk resource sharing. Tenaga kerja kita belajar dari mereka sehingga kemudian SDM kita yang dipakai,” tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang

“Innalilahi Wainnailahi Rojiun, 48 Orang Meninggal Usai Divaksin Corona”

KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah advokat Lucas bepergian ke luar negeri.

Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Tiongkok Disimpan di Bio Farma Bandung
Indonesia
Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Tiongkok Disimpan di Bio Farma Bandung

Pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, rangkaian kendaraan pengangkut vaksin mulai berjalan menuju Bio Farma.

Penyidik Stepanus Pattuju Terima Gratifikasi Rp 10 Miliar Lebih Selama Kerja di KPK
Indonesia
Penyidik Stepanus Pattuju Terima Gratifikasi Rp 10 Miliar Lebih Selama Kerja di KPK

Dalam perkara Lampung Tengah yang terkait saudara Aliza Gunado, terperiksa menerima uang dari Azis Syamsuddin lebih kurang sejumlah Rp 3.150.000.000

Jusuf Kalla Luncurkan Program Sentra Vaksinasi COVID-19 di Yogyakarta
Indonesia
Jusuf Kalla Luncurkan Program Sentra Vaksinasi COVID-19 di Yogyakarta

Penyelesaian pandemi COVID-19 ini menurutnya tidak dapat dilakukan sendirian oleh pemerintah dan dilakukan secara parsial

Anji Ungkap Perlakuan Polisi Terhadapnya Selama Diperiksa
Indonesia
Anji Ungkap Perlakuan Polisi Terhadapnya Selama Diperiksa

Ronaldo belum bisa mengungkap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut

Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021
Indonesia
Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021

Pemerintah melakukan perubahan dua hari libur nasional. Bahkan, juga meniadakan 1 hari cuti bersama tahun 2021. Kebijakan ini dilakukan usai melonjaknya kasus COVID-19 di Tanah Air.

Warga Terdampak Banjir di Banjar Dievakuasi
Indonesia
Warga Terdampak Banjir di Banjar Dievakuasi

Warga terdampak banjir di Desa Sungai Raya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dievakuasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin.

Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi
Indonesia
Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi

Mereka yang sudah lapor diri untuk bisa bersabar mendapatkan informasi selanjutnya dari pihak sekolah melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor telepon CPDB yang didaftarkan

Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri
Indonesia
Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri

Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal