UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload' UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar)

Merahputih.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan berharap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

"Regulasi kita overloaded, kadang saling tabrakan, tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang ini (Cipta Kerja) ada kepastian hukum dalam berusaha,” ujar Cecep dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11).

Baca Juga:

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

Menurut dia, soal asas kepastian hukum selama ini menjadi masalah yang harus dipecahkan. Diharapkan dengan hadirnya UU Cipta Kerja, kata dia, persoalan kepastian hukum itu bisa diatasi.

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional,” jelas Cecep mengutip Pasal 1 UU Cipta Kerja.

Ia menilai bahwa asas dalam UU Cipta Kerja bagus sekali yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

Demo buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

Selain tujuan dan asas UU Cipta Kerja, yang juga dinilai Cecep positif adalah poin penerapan izin berbasis resiko yang diatur dalam pasal 7-10.

Banyak poin yang positif dalam UU Cipta Kerja, namun pengamat tersebut memberi catatan terkait upaya peningkatan investasi berkualitas dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penerapan UU Cipta Kerja.

“Pertama, harus memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan para pendiri bangsa. Kedua, harus meningkatkan GNP (Produk Nasional Bruto), pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kemudian harus memberikan trickle down effect dari masyarakat menengah ke masyarakat menengah bawah,” katanya.

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Adapun yang keempat, harus mampu menggerakkan sektor riil. Kelima, harus mampu memberikan efek domino bagi pajak dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi kaum marjinal. Keenam, membenahi regulasi yang berbelit-belit. Ketujuh, menjadi upaya untuk melakukan resource sharing bagi tenaga kerja dan penyerapan SDM.

“Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, nanti kalau ada tnaga kerja asing itu dimanfaatkan untuk resource sharing. Tenaga kerja kita belajar dari mereka sehingga kemudian SDM kita yang dipakai,” tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud Minta Polri Transparan Usut Kasus Brigjen Prasetijo
Indonesia
Mahfud Minta Polri Transparan Usut Kasus Brigjen Prasetijo

"Kita tunggu aja tindakan dari Polri,” kata Mahfud

PP Muhammadiyah: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai
Indonesia
PP Muhammadiyah: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai

Program ini ditayangkan langsung melalui TV dan jaringan media sosial Muhammadiyah

Berbagi Sesama di Tengah Pandemi COVID-19, Pajang Makanan Gratis di Jemuran Baju
Indonesia
Berbagi Sesama di Tengah Pandemi COVID-19, Pajang Makanan Gratis di Jemuran Baju

Tri Purwadi tergugah melakukan berbagi makanan gratis dengan tema "Jemuran Berbagi".

Jawaban Rizieq Ditanya Mengapa Dua Kali Mangkir Panggilan Polisi
Indonesia
SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum
Indonesia
SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum

SK Gubernur 237/2020 tentang Reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Perda tentang RDTR dan Zonasi

Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan
Indonesia
Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan

Burhanuddin berkantor di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan.

Ratusan WNA Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Ratusan WNA Dilarang Masuk Indonesia

Alasan penolakan di antaranya karena pernah berada di episentrum penyebaran virus corona di Tiongkok.

Polresta Surakarta Bentuk Kampung Siaga COVID-19 di Dekat Rumah Jokowi
Indonesia
Polresta Surakarta Bentuk Kampung Siaga COVID-19 di Dekat Rumah Jokowi

Pembentukan Kampung Siaga COVID-19 bertujuan untuk memberikan edukasi pada warga dalam mencegah virus corona

Update Corona DKI Rabu (10/6): 8.423 Positif, 3.517 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Rabu (10/6): 8.423 Positif, 3.517 Orang Sembuh

"Dari 8.423 orang positif, 3.517 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 551 orang meninggal dunia," kata Widyastuti

 Klaim Sesuai Konstitusi, PDIP Siap Habis-habisan untuk Golkan Omnibus Law
Indonesia
Klaim Sesuai Konstitusi, PDIP Siap Habis-habisan untuk Golkan Omnibus Law

"PDI Perjuangan memberikan dukungan atas RUU Cipta Kerja sebagai landasan seluruh kebijakan di dalam menjalankan perintah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945