UU Ciptaker Bikin UMKM Mudah Naik Kelas ke Sektor Formal Ilustrasi UMKM. (KemenKop UMKM).

MerahPutih.com - UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pemerintan dan sedang menunggu aturan turunannya, bakal mendorong Usaha Mikro Kecil (UMK) semakin berkembang dan bertransformasi menjadi sektor formal.

Saat ini, dari 64,19 juta UMKM, 64,13 juta atau 99,98 persen merupakan UMKM di sektor informal. Padahal, UMKM adalah penopang ekonomi Indonesia.

"Melalui UU Ciptaker, pemerintah memberikan sembilan kemudahan bagi UMK dalam kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan," kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Ahmad Zabadi, Senin (30/11).

Baca Juga:

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

Ia menegaskan, melalui UU Ciptaker, bakal ada ada izin tunggal bagi UMK seperti pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik.

NIB ini, kata ia, berlaku untuk semua kegiatan usaha yaitu izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi produk halal.

"Kemudian kemudahan pembiayaan, kemitraan UMK hingga produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah minimal 40 persen," katanya dikutip Antara.

Sementara Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian Lestari Indah mengatakan, pemerintah kini menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: Kemenkop UMKM)

Adapun jenis perizinan nomor induk berusaha (NIB) bagi usaha berisiko rendah, sertifikat standar bagi usaha berisiko menengah serta izin bagi usaha berisiko tinggi yaitu pemenuhan semua persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam bentuk izin.

"Pemerintah fokus dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko tinggi, serta mendorong kementerian dan lembaga mempunyai standar pelaksanaan usaha dan memastikan pelaku usaha memenuhi standar usaha," katanya. (*)

Baca Juga:

Buka Warung, Restoran, Minimarket, Usaha Keluarga Lebih Mudah Dengan UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Kepala BNN, Petrus Golose Punya Harta Rp12,54 M
Indonesia
Jadi Kepala BNN, Petrus Golose Punya Harta Rp12,54 M

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 27 November 1965 itu tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp12,54 miliar.

PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari

KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra

KPK masih mempelajari dalam berkas dokumen itu

Ratusan Eks Napi Asimilasi COVID-19 Kembali Berbuat Kejahatan
Indonesia
Ratusan Eks Napi Asimilasi COVID-19 Kembali Berbuat Kejahatan

Mereka mendapatkan program asimilasi dari Menkumham Yasonna Laoly karena khawatir terkena virus corona.

DPRD Solo Kirim Surat Pelantikan Gibran-Teguh ke Mendagri
Indonesia
DPRD Solo Kirim Surat Pelantikan Gibran-Teguh ke Mendagri

Pengiriman surat usulan pelantikan pada Mendagri tersebut dilakukan karena masa jabatan Rudy dan Purnomo berakhir pada 17 Februari 2021

Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen
Indonesia
Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen

"Kita dibolehkan untuk melakukan transisi dalam standar dunia (WHO) bila angka positifnya 10 persen," ungkapnya.

Tim Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ribut dengan Polisi di PN Jakarta Timur
Indonesia
Tim Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ribut dengan Polisi di PN Jakarta Timur

im kuasa hukum terdakwa, Rizieq Shihab bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur karena tak diizinkan masuk ke ruang persidangan.

 Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan
Indonesia
Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan

"Ini agar dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat, apabila kegiatan perekonomian sudah mulai bisa berjalan lancar," sebut politikus Golkar ini.

Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen
Indonesia
Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen

Tito sudah memerintahkan bahwa dalam waktu dua minggu kepala dinas kependudukan dan catatan sipil harus berada di daerah-daerah