UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA Ilustrasi: Lobster jenis Mutiara berumur kurang lebih dua minggu di Mapolda Lampung, Jumat (5/5/2017). (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

MerahPutih.com - Pengacara Senior Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan judicial review (JR) atau uji materi, serta meminta kepada Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan ekspor benih lobster (benur). IHZA LAW FIRM mengajukan JR sebagai kuasa hukum PT Kreasi Bahari Mandiri dan beberapa petani kecil di Nusa Tenggara Barat.

"Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berwenang melarang ekspor barang dan jasa, meskipun yang diekspor adalah benih lobster," kata Yusril, dalam rilis yang diterima Senin (18/10).

Baca Juga

Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Disebut Titip Kuota Ekspor Benur ke Edhy Prabowo

Yusril mengakui Menteri KP berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan awalnya memang memiliki kewenangan. Namun, lanjut dia, dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law, kewenangan itu telah dicabut dan diambil alih langsung Presiden.

MA
/media/19/50/db/1950db4db6cbf4a9bf7b3649b15c0940.jpg

Menurut Yusril, Presiden telah mengatur sendiri barang dan jasa apa saja yang boleh diekspor dan diimpor melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 untuk melaksanakan Omnibus Law.

Melalui PP Nomor 29 Tahun 2021 itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai jenis-jenis barang dan jasa yang boleh diekspor dan diimpor.

Baca Juga:

Dicokok KPK di Bandara, Menteri Edhy Tersandung Ekspor Benur

Dengan aturan ini, Yusril mengatakan Menteri KP telah bertindak di luar kewenangannya membuat peraturan yang melarang ekspor benih lobster. "Tindakan di luar kewenangan seperti itu menimbulkan ketidakpastian hukum," tegas dia.

Selain kewenangan, Yusril juga mendalilkan larangan ekspor benur itu bertentangan dengan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

“Menteri KP seharusnya lebih dulu menyatakan bahwa lobster adalah binatang langka atau jenis binatang yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990. Atas pertimbangan lobster adalah hewan langka yang dilindungi, baru dapat dilakukan pelarangan ekspor,” beber dia, dilansir Antara.

Yusril
Yusril Ihza Mahendra, saat menjadi Ketua tim kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokow-Ma'aruf Amin pada medio 2019 silam. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Namun, dalam Peraturan Menteri KP sampai yang terakhir diterbitkan, yakni Permen KP Nomor 1 Tahun 2021 yang menyebutkan adanya 19 jenis ikan yang dilindungi, ternyata tidak memasukkan lobster sebagai binatang langka atau terancam punah yang dilindungi oleh negara. “Jadi, jelas kiranya bahwa larangan ekspor benih lobster ini adalah aturan yang mengada-ada,” kata Yusril.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu berpandangan kebijakan Menteri KP juga telah membuat pengusaha perikanan dan nelayan kecil terombang-ambing. Mereka telah melakukan investasi dan mengurus izin penangkapan, penangkaran, dan ekspor benih lobster dengan biaya tidak sedikit.

“Mereka juga telah melakukan perjanjian ekspor dengan mitra-dagang di luar negeri, yang akhirnya gagal untuk dilaksanakan. Segala jerih payah itu tiba-tiba dilarang tanpa adanya aturan peralihan untuk mengatasi kerugian pengusaha dan nelayan kecil,” tegas Profesor Hukum Tata Negara itu. (*)

Baca Juga

Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan KPK Tutup Rapat Nama 51 Pegawai yang Akan Dipecat
Indonesia
Pimpinan KPK Tutup Rapat Nama 51 Pegawai yang Akan Dipecat

Sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat.

Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga
Indonesia
Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga

Satu jenazah korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Rudhi alias Cangak bin Ong Eng Cue diserahkan kepada pihak keluarga setelah berhasil teridentifikasi.

Ketahuan Mudik, Ratusan Pegawai Pemkot Semarang Dipecat
Indonesia
Ketahuan Mudik, Ratusan Pegawai Pemkot Semarang Dipecat

Satuan Tugas COVID-19 mencatat, telah terjadi tren kenaikan tingkat keterisian tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 dalam dua minggu setelah lebaran.

Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos
Indonesia
Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno
Indonesia
Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah

Indonesia Bakal Kedatangan 80 Juta Vaksin di Bulan September
Indonesia
Indonesia Bakal Kedatangan 80 Juta Vaksin di Bulan September

Indonesia akan kedatangan banyak vaksin COVID-19 pada September mendatang. Ada puluhan juta dosis vaksin yang masuk ke Tanah Air dari berbagai merek.

Petugas Dishub dan Satpol PP Jabar Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Petugas Dishub dan Satpol PP Jabar Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan melaksanakan vaksinasi massal bagi aparatur sipil negara (ASN).

STRP tak Berlaku Lagi, Syarat Perjalanan Diganti Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
STRP tak Berlaku Lagi, Syarat Perjalanan Diganti Aplikasi PeduliLindungi

Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) dinyatakan tidak berlaku lagi mulai Selasa (7/9). Kini, syarat perjalanan diganti aplikasi PeduliLindungi.

Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung
Indonesia
Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Bayar Saat ke Kamar Kecil, Erick Perintahkan Pertamina Gratiskan Toilet di SPBU
Indonesia
Bayar Saat ke Kamar Kecil, Erick Perintahkan Pertamina Gratiskan Toilet di SPBU

Saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin (SPBU) swasta yang di bawah Pertamina toiletnya tidak boleh bayar, harus gratis," ujar Erick Thohir.