UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA Ilustrasi: Lobster jenis Mutiara berumur kurang lebih dua minggu di Mapolda Lampung, Jumat (5/5/2017). (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

MerahPutih.com - Pengacara Senior Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan judicial review (JR) atau uji materi, serta meminta kepada Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan ekspor benih lobster (benur). IHZA LAW FIRM mengajukan JR sebagai kuasa hukum PT Kreasi Bahari Mandiri dan beberapa petani kecil di Nusa Tenggara Barat.

"Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berwenang melarang ekspor barang dan jasa, meskipun yang diekspor adalah benih lobster," kata Yusril, dalam rilis yang diterima Senin (18/10).

Baca Juga

Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Disebut Titip Kuota Ekspor Benur ke Edhy Prabowo

Yusril mengakui Menteri KP berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan awalnya memang memiliki kewenangan. Namun, lanjut dia, dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law, kewenangan itu telah dicabut dan diambil alih langsung Presiden.

MA
/media/19/50/db/1950db4db6cbf4a9bf7b3649b15c0940.jpg

Menurut Yusril, Presiden telah mengatur sendiri barang dan jasa apa saja yang boleh diekspor dan diimpor melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 untuk melaksanakan Omnibus Law.

Melalui PP Nomor 29 Tahun 2021 itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai jenis-jenis barang dan jasa yang boleh diekspor dan diimpor.

Baca Juga:

Dicokok KPK di Bandara, Menteri Edhy Tersandung Ekspor Benur

Dengan aturan ini, Yusril mengatakan Menteri KP telah bertindak di luar kewenangannya membuat peraturan yang melarang ekspor benih lobster. "Tindakan di luar kewenangan seperti itu menimbulkan ketidakpastian hukum," tegas dia.

Selain kewenangan, Yusril juga mendalilkan larangan ekspor benur itu bertentangan dengan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

“Menteri KP seharusnya lebih dulu menyatakan bahwa lobster adalah binatang langka atau jenis binatang yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990. Atas pertimbangan lobster adalah hewan langka yang dilindungi, baru dapat dilakukan pelarangan ekspor,” beber dia, dilansir Antara.

Yusril
Yusril Ihza Mahendra, saat menjadi Ketua tim kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokow-Ma'aruf Amin pada medio 2019 silam. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Namun, dalam Peraturan Menteri KP sampai yang terakhir diterbitkan, yakni Permen KP Nomor 1 Tahun 2021 yang menyebutkan adanya 19 jenis ikan yang dilindungi, ternyata tidak memasukkan lobster sebagai binatang langka atau terancam punah yang dilindungi oleh negara. “Jadi, jelas kiranya bahwa larangan ekspor benih lobster ini adalah aturan yang mengada-ada,” kata Yusril.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu berpandangan kebijakan Menteri KP juga telah membuat pengusaha perikanan dan nelayan kecil terombang-ambing. Mereka telah melakukan investasi dan mengurus izin penangkapan, penangkaran, dan ekspor benih lobster dengan biaya tidak sedikit.

“Mereka juga telah melakukan perjanjian ekspor dengan mitra-dagang di luar negeri, yang akhirnya gagal untuk dilaksanakan. Segala jerih payah itu tiba-tiba dilarang tanpa adanya aturan peralihan untuk mengatasi kerugian pengusaha dan nelayan kecil,” tegas Profesor Hukum Tata Negara itu. (*)

Baca Juga

Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Penyebab Utama Penambahan Omicron di Indonesia
Indonesia
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Penyebab Utama Penambahan Omicron di Indonesia

Kementerian Kesehatan terus mencatat penambahan konfirmasi Omicron di Indonesia.

Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kader partai politik (parpol) rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Anies Diminta Lupakan Formula E
Indonesia
Anies Diminta Lupakan Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melupakan mimpi penyelenggaraan Formula E di ibu kota. Anies juga diminta untuk tidak terus menerua membohongi rakyat terkait event Formula E

Polda Jateng Swab Antigen Ratusan Suporter Pasoepati Nekat Konvoi
Indonesia
Polda Jateng Swab Antigen Ratusan Suporter Pasoepati Nekat Konvoi

Polda Jawa Tengah menindak tegas teehadap ratusan suporter Persis Solo, Pasoepati yang nekat menggelar konvoi dan membuat kerumunan.

PTM Jabar Dimulai Awal September, Berikut Daerah-daerahnya
Indonesia
PTM Jabar Dimulai Awal September, Berikut Daerah-daerahnya

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menyebutkan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) sudah mulai dilakukan awal September 2021.

Bandara YIA Dipadati Nyaris 10 Ribu Penumpang Arus Balik Mudik
Indonesia
Bandara YIA Dipadati Nyaris 10 Ribu Penumpang Arus Balik Mudik

Angkasa Pura 1 sebagai pengelola bandara YIA mencatat bandara ini dipenuhi nyaris 10 ribu penumpang perhari yang datang dan berangkat.

Pemprov DKI Siapkan 3 Lokasi Vaksin Keliling Sekolah pada Kamis (12/8)
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 3 Lokasi Vaksin Keliling Sekolah pada Kamis (12/8)

Pemprov DKI Jakarta makin menggencarkan program vaksinasi guna menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Omicron BA.4 dan BA.5 Menular Lebih Cepat, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Omicron BA.4 dan BA.5 Menular Lebih Cepat, Masyarakat Diminta Waspada

Juru Bicara Pemerintah, Reisa Broto Asmoro, menyatakan sub varian ini penyebarannya sangat cepat.

Dispertan KPP Solo Terjunkan 60 Orang Personel Pantau Hewan Kurban
Indonesia
Dispertan KPP Solo Terjunkan 60 Orang Personel Pantau Hewan Kurban

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan (Dispertan KPP) Solo menerjunkan sebanyak 60 personel untuk memantau kondisi hewan kurban, baik yang diperjualbelikan maupun yang akan dipotong menjelang Hari Raya Idul Adha.

Stok Vaksin COVID-19 di Indonesia Berlimpah, Keterisian Rumah Sakit Menurun
Indonesia
Stok Vaksin COVID-19 di Indonesia Berlimpah, Keterisian Rumah Sakit Menurun

Program vaksinasi secara nasional terus berjalan dan secara bertahap Indonesia juga kedatangan sejumlah vaksin COVID-19.