UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha Perkantoran jakarta. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - UU Cipta Kerja dinilai memberikan kepastian dalam revolusi lingkungan karena perusahaan besar wajib mempunyai izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) apabila ingin melanjutkan produksi.

"Dengan adanya UU ini, Amdal dimasukkan sebagai izin usaha. Supaya kalau orang yang melanggar Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami cabut," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (16/10).

Ia mengatakan, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, Amdal bukan termasuk izin usaha yang wajib dilampirkan dan pemerintah tidak punya hak untuk mencabut izin usaha yang melanggar Amdal.

Baca Juga:

Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP

Pemerintah, lanjut Bahlil, berupaya membenahi persoalan tersebut, dengan mewajibkan adanya lampiran Amdal ketika perusahaan besar mengajukan izin usaha dalam UU Cipta Kerja.

"Tidak ada risiko hukum secara kuat yang menyatakan kalau melanggar Amdal, katakanlah usahanya ditutup. Belum ada (preseden) itu, yang ada kita perbaiki terus," ujarnya.

Peraturan Amdal ini tidak berlaku bagi perusahaan kecil dan menengah. Bagi perusahaan kecil, maka cukup mengajukan surat pernyataan. Sedangkan, perusahaan menengah harus mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UPL).

Bahlil menjamin, proses pengajuan Amdal itu bisa berlangsung cepat dan tidak memakan waktu lama dengan tetap mengedepankan asas lingkungan.

Kepala BKPM Bahlil
Kepala BKPM Bahlil. (Foto: BKPM).

"Amdalnya saja yang dipangkas, (prosesnya) tidak lama. Karena apa? Karena mengurus Amdal itu bisa satu tahun enam bulan. Pabrik di Vietnam sudah produksi, kita Amdalnya belum selesai," katanya.

BKPM memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong adanya transparansi, efesiensi, mengurangi korupsi serta memangkas birokrasi yang panjang.

"Dan yang penting ialah dengan UU ini diwajibkan kepada seluruh investor baik dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia, wajib bergandengan dengan UMKM. Itulah mengapa saya katakan UU ini pro UMKM," katanya.

Baca Juga:

Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Klaim Tak Pernah Minta Bantuan ke Pemerintah, FPI Ogah Perpanjang SKT
Indonesia
Klaim Tak Pernah Minta Bantuan ke Pemerintah, FPI Ogah Perpanjang SKT

"Terdaftar tidak berguna buat FPI, karena FPI tidak pernah minta bantuan pada pemerintah. FPI jalan sendiri tanpa mesti mendaftar," tegas Lubis

Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law
Indonesia
Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law

Dia mencontohkan agenda-agenda parlemen yang perlu komunikasi intensif sehingga terjadi kesepahaman antara lain soal rencana pembahasan omnibus law

Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Sidang ini ditunda setelah KPK memberlakukan work from home (WFH)

KPK Lelang Mobil Pajero hingga Jeep Wrangler Milik Dua Koruptor
Indonesia
KPK Lelang Mobil Pajero hingga Jeep Wrangler Milik Dua Koruptor

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan lelang tersebut akan digelar melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, pada Rabu (19/2).

Wakapolres Purbalingga Tewas Kecelakaan Tunggal dengan Luka di Kepala
Indonesia
Wakapolres Purbalingga Tewas Kecelakaan Tunggal dengan Luka di Kepala

Widodo mengalami luka di kepala hingga menyebabkan meninggal dunia di Puskesmas Karangmoncol.

PKS Puji Kebijakan 'Work From Home' Solusi Atasi Penyebaran Corona
Indonesia
PKS Puji Kebijakan 'Work From Home' Solusi Atasi Penyebaran Corona

Menurut Mardani, fakta ilmiah menunjukkan semua tempat berkumpul dapat jadi sarana penyebaran

Penumpang KRL Menumpuk, Anies Bakal Tindak Tegas Perusahaan yang Belum WFH
Indonesia
Penumpang KRL Menumpuk, Anies Bakal Tindak Tegas Perusahaan yang Belum WFH

Menutur Anies, pihaknya tidak bisa hanya mengatur akses transportasinya, tanpa mengatur akar masalahnya.

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024
Indonesia
PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum