UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha Perkantoran jakarta. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - UU Cipta Kerja dinilai memberikan kepastian dalam revolusi lingkungan karena perusahaan besar wajib mempunyai izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) apabila ingin melanjutkan produksi.

"Dengan adanya UU ini, Amdal dimasukkan sebagai izin usaha. Supaya kalau orang yang melanggar Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami cabut," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (16/10).

Ia mengatakan, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, Amdal bukan termasuk izin usaha yang wajib dilampirkan dan pemerintah tidak punya hak untuk mencabut izin usaha yang melanggar Amdal.

Baca Juga:

Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP

Pemerintah, lanjut Bahlil, berupaya membenahi persoalan tersebut, dengan mewajibkan adanya lampiran Amdal ketika perusahaan besar mengajukan izin usaha dalam UU Cipta Kerja.

"Tidak ada risiko hukum secara kuat yang menyatakan kalau melanggar Amdal, katakanlah usahanya ditutup. Belum ada (preseden) itu, yang ada kita perbaiki terus," ujarnya.

Peraturan Amdal ini tidak berlaku bagi perusahaan kecil dan menengah. Bagi perusahaan kecil, maka cukup mengajukan surat pernyataan. Sedangkan, perusahaan menengah harus mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UPL).

Bahlil menjamin, proses pengajuan Amdal itu bisa berlangsung cepat dan tidak memakan waktu lama dengan tetap mengedepankan asas lingkungan.

Kepala BKPM Bahlil
Kepala BKPM Bahlil. (Foto: BKPM).

"Amdalnya saja yang dipangkas, (prosesnya) tidak lama. Karena apa? Karena mengurus Amdal itu bisa satu tahun enam bulan. Pabrik di Vietnam sudah produksi, kita Amdalnya belum selesai," katanya.

BKPM memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong adanya transparansi, efesiensi, mengurangi korupsi serta memangkas birokrasi yang panjang.

"Dan yang penting ialah dengan UU ini diwajibkan kepada seluruh investor baik dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia, wajib bergandengan dengan UMKM. Itulah mengapa saya katakan UU ini pro UMKM," katanya.

Baca Juga:

Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
171 Nakes RSHS Terpapar COVID-19, BOR Hampir 90 Persen
Indonesia
171 Nakes RSHS Terpapar COVID-19, BOR Hampir 90 Persen

Lonjakan pasien COVID-19 membuat sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung turut terpapar COVID-19.

Awal Februari, Puluhan Bencana Alam Terjadi di Indonesia Mayoritas Banjir
Indonesia
Awal Februari, Puluhan Bencana Alam Terjadi di Indonesia Mayoritas Banjir

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak puluhan kejadian bencana yang terjadi selama satu pekan awal di bulan Februari 2021 mayoritas adalah banjir.

Rencana Australia Bikin Kapal Selam Nuklir Bikin Panas Kawasan, Indonesia Prihatin
Dunia
Rencana Australia Bikin Kapal Selam Nuklir Bikin Panas Kawasan, Indonesia Prihatin

Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation

Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara
Indonesia
Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kapolri Pastikan Vaksinasi Drive Thru Bakal Digencarkan di Seluruh Daerah
Indonesia
Kapolri Pastikan Vaksinasi Drive Thru Bakal Digencarkan di Seluruh Daerah

Inovasi ini diharap bisa menjadi role model di wilayah lain

COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan
Indonesia
COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan

Pemda harus mengklasifikasikan kondisi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing

2.703 Warga Ajukan SIKM Jakarta, 1.079 Pemohon Ditolak
Indonesia
2.703 Warga Ajukan SIKM Jakarta, 1.079 Pemohon Ditolak

Per Minggu (9/5), ada 2.703 warga mengajukan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta.

Nonton PON Papua Bisa Lewat Aplikasi
Indonesia
Nonton PON Papua Bisa Lewat Aplikasi

Meski PON Papua belum resmi dibuka, namun pertandingan sudah mulai disiarkan secara langsung lewat aplikasi tersebut

Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet
Indonesia
Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet

Jokowi mempersatukan tiga sahabat yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno serta Muhammad Luthfi sebagai menteri atau pembantunya dalam menjalani roda pemerintahan.

Selama Ramadan, Pemkab Sleman Gelar Vaksinasi COVID-19 ke Pemuka Agama
Indonesia
Selama Ramadan, Pemkab Sleman Gelar Vaksinasi COVID-19 ke Pemuka Agama

"Mereka adalah pemimpin dari semua agama. Bukan hanya beragama muslim saja. Ada pastor dan pendeta juga," jelas Joko saat jumpa pers di kantor Bupati Sleman jalan Parasamya DIY Selasa, (6/4)