UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku? Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional.

Dalam pembacaan amar putusan, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR, melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. Jika tidak, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Anggota DPR Fraksi PKS Netty Prasetyani Aher mengatakan, putusan MK tersebut membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional.

Baca Juga:

Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra

"Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan undang-undang," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Dikatakan Netty, PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat formil dan terbukti menghasilkan UU yang dapat merugikan buruh, membuka pintu TKA besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam, dan merusak kelestarian lingkungan.

Meskipun mengapresiasi putusan MK yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional, namun Netty mengaku heran kenapa putusan MK menyebut UU ini tetap berlaku.

Seharusnya, kata dia, jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional.

"Tapi ini aneh kenapa justru MK mengonfirmasi berlakunya UU Cipta Kerja ini? Jangan sampai MK terkesan sangat politis," tegas dia.

Baca Juga:

Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas

Ia mengingatkan bahwa MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan paling berhak memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak.

"Ibaratnya MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi," imbuhnya.

Lebih lanjut legislator asal Jawa Barat ini menyebut pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di DPR sampai dua tahun ke depan.

"Kita juga akan awasi agar dalam waktu dua tahun ke depan tidak ada Peraruran Pelaksana lagi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana keputusan MK," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Fraksi PAN: Pilihan Terbaik Pemerintah dan DPR Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anak SD di Afrika Selatan Meninggal Dunia Setelah Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anak SD di Afrika Selatan Meninggal Dunia Setelah Vaksin COVID-19

13 anak meninggal tidak berselang lama setelah menerima tembakan vax c-19 di sekolahnya.

Seorang Mahasiswi Tewas Usai Mobil yang Dikendarainya Tabrak Trotoar
Indonesia
Seorang Mahasiswi Tewas Usai Mobil yang Dikendarainya Tabrak Trotoar

Karena kurang konsentrasi, kecepatan mobil meningkat hingga menabrak trotoar

230 Pengungsi Banjir di Kampung Melayu Belum Terima Bantuan Makanan
Indonesia
230 Pengungsi Banjir di Kampung Melayu Belum Terima Bantuan Makanan

warga Kampung Melayu, RT 6/5, Ari menuturkan, hingga saat ini warga sekitar yang terdampak banjir belum mendapatkan bantuan makanan dari Pemerintah Kota Jakarta Timur.

Pasien Positif COVID-19 Selasa (23/11) Bertambah 394 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Selasa (23/11) Bertambah 394 Orang

Apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata

Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan di Perbatasan Darat, Laut, dan Udara
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan di Perbatasan Darat, Laut, dan Udara

Kebijakan karantina bagi warga negara Indonesia yang mau masuk kembali mutlak dilakukan

Cukai Rokok Naik, Legislator Demokrat Minta Pengusaha Perhatikan Nasib Petani Tembakau
Indonesia
Cukai Rokok Naik, Legislator Demokrat Minta Pengusaha Perhatikan Nasib Petani Tembakau

Didi tetap mengapresiasi pelaku usaha besar atas kontribusi terhadap pendapatan negara

MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko

Putusan tersebut diputus oleh ketua majelis hakim Supandi, dengan hakim anggota, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi

Libur Imlek, Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta Naik 50 Persen
Indonesia
Libur Imlek, Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta Naik 50 Persen

"Kenaikan penumpang kereta api sebanyak 50 persen," ujar Supriyanto, Senin (15/2).

PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu
Indonesia
PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu

Fraksi PKS menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif.