UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkostitusional Bersayarat dan perintahkan pembuat aturan selambat-lambatnya dua tahun untuk memperbaiki UU yang dikenal dengan Omnibus Law tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin, keamanan dan kepastian investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses di Indonesia, usai putusan terkait UU Cipta Kerja keluarkan oleh MK.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

Presiden Jokowi menegaskan, putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga peraturannya, sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang batal.

Presiden menghormati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan akan melaksanakan putusan dam memerintahkan seluruh menteri koordinator untuk menindaklanjuti putusan MK secepat-cepatnya.

Presiden juga menjamin agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi akan terus berjalan dan akan memimpin langsung upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan untuk kemudahan investasi dan berusaha.

"Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural di deregulasi dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh

Dalam perkara gugatan UU Cipta Kerja, MK dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wartawan Tempo Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat
Indonesia
Wartawan Tempo Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat

Wartawan Tempo, Nurhadi, menjadi korban kekerasan oknum aparat saat menjalankan tugas jurnalistiknya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/3).

PT Jaktour Diminta Serap Tenaga Kerja di Jakarta
Indonesia
PT Jaktour Diminta Serap Tenaga Kerja di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).

Pasca OTT KPK, Bupati Probolinggo Digiring ke Jakarta
Indonesia
Pasca OTT KPK, Bupati Probolinggo Digiring ke Jakarta

Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur.

Gara-gara Hal Ini, Kawasan Kota Tua tak Jadi Dibuka untuk Masyarakat
Indonesia
Gara-gara Hal Ini, Kawasan Kota Tua tak Jadi Dibuka untuk Masyarakat

Kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, tak jadi dibuka untuk masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pada Sabtu (18/9).

Kejagung Siap Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri
Indonesia
Kejagung Siap Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri

Febrie pun tidak menyebut identitas para calon tersangka

Indonesia Butuh Pertumbuhan 6 Persen Per Tahun Keluar dari Middle Income Trap
Indonesia
Indonesia Butuh Pertumbuhan 6 Persen Per Tahun Keluar dari Middle Income Trap

Transformasi ekonomi akan dilakukan melalui total factor productivity, produktivitas modal, dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam 24 Jam, 9.135 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 9.135 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Selain itu, dalam 24 jam terakhir ada 189 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona

Dinkes DKI Temukan 1 Kasus COVID-19 Varian Baru Asal India
Indonesia
Dinkes DKI Temukan 1 Kasus COVID-19 Varian Baru Asal India

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengonfirmasi menemukan adanya kasus COVID-19 mutasi varian baru asal India B1617.

Hasil Tes COVID-19 dari 849 Pemudik yang Balik ke Jabodetabek
Indonesia
Hasil Tes COVID-19 dari 849 Pemudik yang Balik ke Jabodetabek

Sebanyak 849 orang yang memasuki wilayah Jabodetabek menjalani tes antigen COVID-19 pada beberapa titik pemeriksaan usai liburan Lebaran 2021.

Hari Pertama Ganjil-Genap Depok, Lebih dari 300 Kendaraan Diputar Balik
Indonesia