UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkostitusional Bersayarat dan perintahkan pembuat aturan selambat-lambatnya dua tahun untuk memperbaiki UU yang dikenal dengan Omnibus Law tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin, keamanan dan kepastian investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses di Indonesia, usai putusan terkait UU Cipta Kerja keluarkan oleh MK.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

Presiden Jokowi menegaskan, putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga peraturannya, sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang batal.

Presiden menghormati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan akan melaksanakan putusan dam memerintahkan seluruh menteri koordinator untuk menindaklanjuti putusan MK secepat-cepatnya.

Presiden juga menjamin agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi akan terus berjalan dan akan memimpin langsung upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan untuk kemudahan investasi dan berusaha.

"Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural di deregulasi dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh

Dalam perkara gugatan UU Cipta Kerja, MK dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tjahjo Kumolo Akan Dimakamkan di TMP Kalibata
Indonesia
Tjahjo Kumolo Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Jenazah Tjahjo Kumolo akan dibawa ke rumah duka di Kompleks Rumah Dinas Widya Chandra 4 No 2, Jakarta.

Penutupan Jalan Saat Parade MotoGP Hanya Berlangsung Satu Jam
Indonesia
Penutupan Jalan Saat Parade MotoGP Hanya Berlangsung Satu Jam

Dorna Sport yang menjadi pemegang hak komersial MotoGP menyatakan kehadiran pebalap-pebalap ini di Jakarta sebelum bertolak ke Mandalika menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia.

Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi

Kondisi Yahya Waloni sudah dinyatakan membaik dan diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan.

KPK Lakukan Penggeledahan di Dua Lokasi Terkait Suap Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
KPK Lakukan Penggeledahan di Dua Lokasi Terkait Suap Bupati Penajam Paser Utara

Lembaga antirasuah itu melakukan penggeledakan di dua lokasi, yakni Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jawaban di Balik Hakim Vonis Jumhur Hidayat Bersalah tanpa Ditahan
Indonesia
Jawaban di Balik Hakim Vonis Jumhur Hidayat Bersalah tanpa Ditahan

Hakim secara gamblang menegaskan Jumhur tidak perlu ditahan, meskipun terbukti bersalah.

Eks Penyidik KPK AKP Robin Didakwa Terima Duit Rp 11,5 Miliar
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Didakwa Terima Duit Rp 11,5 Miliar

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima duit Rp 11 miliar dan 36 ribu dolar AS atau setara Rp 11,538 miliar.

Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT
Indonesia
Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

Bareskrim Polri langsung bergerak menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan umat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah
Indonesia
Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah

Persiapan sejumlah gereja dalam perayaan Natal saat PPKM Level 3 mendatang terus dilakukan.

Wamenkumham Jelaskan Alasan belum Serahkan Draf RKUHP ke DPR
Indonesia
Wamenkumham Jelaskan Alasan belum Serahkan Draf RKUHP ke DPR

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penempatan Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob Untuk Permudah Pemeriksaan
Indonesia
Penempatan Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob Untuk Permudah Pemeriksaan

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan belum ada penetapan tersangka terhadap Ferdy.