UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, DPR: Beri Waktu Kami Membuat Kajian Sidang MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan jika Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pihaknya bakal mempelajari putusan MK sebelum mengambil keputusan terkait nasib UU tersebut.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020

"Putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu sebelum kemudian DPR mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang ada untuk mentaati putusan tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Dasco menyebut, DPR akan membuat kajian mengenai putusan MK yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

"Karena itu mohon juga diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut dengan utuh, sehingga kami juga dapat mengambil langkah langkah yang tepat," ujarnya.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menambahkan, DPR menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

"Tentunya kami menghormati keputusan MK," tutup Dasco.

Sidang MK. (Foto: Antara)
Sidang MK. (Foto: Antara)

Dalam perkara gugatan UU Cipta Kerja, MK dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Pon)

Baca Juga:

MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cari iPhone 12 di Sungai Kalimas, Seorang Pemuda Kehilangan Nyawa
Indonesia
Cari iPhone 12 di Sungai Kalimas, Seorang Pemuda Kehilangan Nyawa

Mereka memperoleh informasi dari salah satu penjaga parkir lokasi sekitar bahwa semalam ada sepasang kekasih terlibat pertengkaran hingga membuang iPhone 12 di sungai tersebut.

Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK
Indonesia
Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK

Jaksa menyebut Ferdy Yuman menyembunyikan Nurhadi dan Rezky saat menjadi buronan KPK.

Ini Selisih Upah Minimum Kab dan Kota Bogor dengan Jakarta
Indonesia
Ini Selisih Upah Minimum Kab dan Kota Bogor dengan Jakarta

80 Persen perusahaan di Kabupaten Bogor, tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan.

Ledakan Bom di Makassar, Ketua Fraksi PAN: Melukai Kita Semua
Indonesia
Ledakan Bom di Makassar, Ketua Fraksi PAN: Melukai Kita Semua

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, aksi bom bunuh diri merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh semua agama.

Terlibat Keributan, Warga Nigeria Tewas di Kalideres
Indonesia
Terlibat Keributan, Warga Nigeria Tewas di Kalideres

Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial KC tewas diduga usai terlibat keributan yang terjadi di Kantor Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI
Indonesia
Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI

“Pendaftaran (nama dan logo) dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merk dan logo Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/4)

Ribuan Kendaraan Diputar Balik Polresta Bogor Saat Hari Libur
Indonesia
Ribuan Kendaraan Diputar Balik Polresta Bogor Saat Hari Libur

Kendaraan roda empat yang banyak diputarbalikkan arah adalah kendaraan dengan pelat nomor B, yakni dari Jakarta dan sekitarnya.

KPK Tetapkan 4 Eks Anggota DPRD Jambi Tersangka Suap "Ketok Palu"
Indonesia
KPK Tetapkan 4 Eks Anggota DPRD Jambi Tersangka Suap "Ketok Palu"

Keempat eks legislator Jambi itu, yakni Fahrurrozi (FR), Arrakmat Eka Putra (AEP), Wiwid Iswhara (WI), dan Zainul Arfan (ZA).

PPKM Darurat Berlaku, Mal Hingga Jalanan Surabaya Nampak Sunyi
Indonesia
PPKM Darurat Berlaku, Mal Hingga Jalanan Surabaya Nampak Sunyi

Ruas JL. Tunjungan dan JL.Basuki Rahmat yang menjadi jantung kota Surabaya ini berubah 180 derajat

Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor
Indonesia
Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor

Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tahun 2021.