UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. (ANTARA/HO-DPP Partai Golkar)

MerahPutih.com - Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, majelis hakim menerangkan UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

Putusan MK tersebut membuat publik salah persepsi. Hal itu coba diluruskan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani. Ia menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam waktu dua tahun ke depan sebagaimana ditetapkan oleh MK.

Baca Juga

Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh

"Supaya publik jangan salah persepsi, seolah-olah putusan MK ini menyatakan bahwa aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tidak berlaku. Ini yang perlu diluruskan,” ujar Christina dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/11).

Ia menyebut, keterangan itu demi meluruskan persepsi sejumlah pihak yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja tidak lagi berlaku setelah majelis hakim MK memutuskan beleid itu sementara inkonstitusional sampai adanya revisi dalam waktu dua tahun.

Ia kembali menegaskan putusan MK, yang menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional, tidak tepat jika dipahami sebagai pembatalan undang-undang.

“Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja dan (majelis hakim MK) menyatakannya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu revisi selama dua tahun," katanya.

Baca Juga

Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra

Dengan demikian, tegasnya, persepsinya harus jelas dulu sehingga jangan sampai keliru.

Christina juga mendorong pemerintah segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas revisi UU Cipta Kerja.

“Ini tentu harus segera dilakukan,” tegas dia.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (25/11) menetapkan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

Walaupun demikian, Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan menyampaikan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai pemerintah dan DPR RI membuat perbaikan dalam waktu paling lama dua tahun.

Jika pemerintah dan DPR tidak membuat perbaikan itu, maka UU Cipta Kerja akan inkonstitusional secara tetap atau permanen (Knu)

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang
Indonesia
Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang

BMKG memprakirakan, cuaca di semua wilayah Jakarta cerah berawan pada Senin (1/3) sejak pagi.

57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN
Indonesia
57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN

Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keputusan (SK) pemberhentian dari lembaga antirasuah.

Bima Arya Minta Wisata Malam Kebun Raya Bogor Dihentikan
Indonesia
Bima Arya Minta Wisata Malam Kebun Raya Bogor Dihentikan

Wali Kota Bima Arya meminta pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menghentikan operasional wisata malam dengan cahaya lampu atau glow.

Solo Operasikan Delapan Mobil Listrik Klasik Rp 1,4 Miliar untuk City Tour
Indonesia
Solo Operasikan Delapan Mobil Listrik Klasik Rp 1,4 Miliar untuk City Tour

Pemerintah Kota Solo resmi mendapatkan delapan unit mobil listrik klasik senilai Rp 1,4 miliar.

Profesi Gembong Teroris di Aceh, dari Pengusaha Kafe sampai ASN
Indonesia
Profesi Gembong Teroris di Aceh, dari Pengusaha Kafe sampai ASN

Densus 88 Antiteror Mabes Polri telah mengamankan lima terduga teroris di sejumlah lokasi di wilayah Aceh, yakni di Kota Langsa, Banda Aceh dan di Aceh Besar.

 PSI Sebut Giring Ungkapkan Kebenaran Bukan Kebencian
Indonesia
PSI Sebut Giring Ungkapkan Kebenaran Bukan Kebencian

Nanang menegaskan, pernyataan Giring ditopang data yang kuat. Misalnya terkait dana Rp 1 triliun sebagai commitment fee yang diambil dari APBD selama 5 tahun untuk ajang Formula E.

Pemkot Solo Siapkan Dua Lokasi Isoter untuk Pendatang yang Positif COVID-19
Indonesia
Pemkot Solo Siapkan Dua Lokasi Isoter untuk Pendatang yang Positif COVID-19

Lokasi isoter diperuntukan bagi pendatang masuk Solo yang hasil tes swab antigen atau PCR positif Corona.

KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Tidak Dihentikan
Indonesia
KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Tidak Dihentikan

"Kami memastikan penyelidikan KPK terhadap penyelenggaran Formula E masih berproses. Tim Penyelidik masih terus mendalami berbagai data dan informasi, serta mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan," kata Ali dalam keterangannya, Senin (15/11).

Kinerja DPR 2021 Versi Formappi: Tumpul, Tak Kritis dan Hanya Jadi 'Stempel'
Indonesia
Kinerja DPR 2021 Versi Formappi: Tumpul, Tak Kritis dan Hanya Jadi 'Stempel'

Hampir semua bisa dibahas secara singkat dan tanpa perdebatan hingga waktu pengesahan

PKL Kota Bandung Mendapat Bantuan Beras
Indonesia
PKL Kota Bandung Mendapat Bantuan Beras

Ada 1.116 PKL binaan yang telah terdata, hingga saat ini bantuan berupa beras yang telah didistribusikan sebanyak 986 paket.