UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku Sidang MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tekah mengeluarkan putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan tersebut, dinilai inkonstitusional bersyarat dan memeritahkan pemerintah dan DPR, untuk melakukan revisi dalam 2 tahun.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja atau hanya revisi hukum formilnya.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, DPR: Beri Waktu Kami Membuat Kajian

"Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," katanya di Jakarta, Kamis (25/11).

Hariyadi menjelaskan, putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, hanya menilai karena tidak tercantum dalam UU 12/2011. Berdasarkan putusan tersebut, tidak ada keberatan atau keputusan yang mencabut materi dalam UU Cipta Kerja.

"Jadi ini direvisi dan diberikan waktu dua tahun untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil, nah itu yang harus diperbaiki. Tapi tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut," imbuhnya.

Hariyadi mengakui, memang ada klausul bahwa amar putusan terkait turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan agar ditunda sambil menunggu revisi. Namun, aturan yang sudah terbit akan tetap berjalan, termasuk aturan soal upah minimum.

"Itu pemahaman kami dari amar putusan itu. Termasuk yang terkait dengan upah minimum. Ini kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya, karena sudah keluar ya itu tetap berjalan kecuali yang belum keluar," katanya.

Sidang MK. (Foto: Antara)
Sidang MK. (Foto: Antara)

Dalam perkara gugatan UU Cipta Kerja, MK dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahanan Meninggal di Polsek Lubuklinggau, LPSK: Tersangka Wajib Dilindungi
Indonesia
Tahanan Meninggal di Polsek Lubuklinggau, LPSK: Tersangka Wajib Dilindungi

eristiwa tewasnya Hermanto di tahanan Polsek Lubuklinggau Utara harus diusut tuntas. Jika terbukti ada perbuatan yang mengarah ke penyiksaan oleh oknum anggota, segera proses hukum.

Hakim Peringatkan Azis Syamsuddin Jujur di Persidangan
Indonesia
Hakim Peringatkan Azis Syamsuddin Jujur di Persidangan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah, Senin (17/1).

Kelompok Remaja Ini Tawuran Demi 'Cuan'
Indonesia
Kelompok Remaja Ini Tawuran Demi 'Cuan'

Memang sengaja dilakukan menggunakan medsos dan dibuat live di IG

Gelar Demo Masak Tanpa Minyak, PDIP Tegaskan Banyak Alternatif Cara Memasak
Indonesia
Gelar Demo Masak Tanpa Minyak, PDIP Tegaskan Banyak Alternatif Cara Memasak

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebenarnya kekayaan kuliner Indonesia sangat luar biasa. Ada aneka makanan beserta beraneka cara mengolah yang tak hanya menggoreng.

BI Sudah Siapkan Bauran Kebijakan Hadapi Dampak Perang Rusia-Ukraina
Indonesia
BI Sudah Siapkan Bauran Kebijakan Hadapi Dampak Perang Rusia-Ukraina

Bank Indonesia (BI) menyatakan, bauran kebijakan senantiasa diterapkan, sudah mengantisipasi tekanan terhadap stabilitas perekonomian akibat risiko geopolitik.

[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup

BPKH dalam penjelasannya hanya mengingatkan jika menarik dana saat ini, masyarakat yang ingin haji kemudian hari harus kembali pada antrean awal, dimana dibutuhkan antrean yang sangat panjang untuk itu.

Mayoritas Asosiasi Pengusaha Diklaim Dukung Arsjad Rasjid Jadi Ketum Kadin
Indonesia
Mayoritas Asosiasi Pengusaha Diklaim Dukung Arsjad Rasjid Jadi Ketum Kadin

Pengusaha Anindya Bakrie, putera dari Aburizal Bakrie, turut mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kadin, dan bersaing dengan Arsjad Rasjid yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk.

Ke Luar Negeri Pertama saat Pandemi, Jokowi Bakal Bahas UMKM hingga Investasi
Indonesia
Ke Luar Negeri Pertama saat Pandemi, Jokowi Bakal Bahas UMKM hingga Investasi

Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Roma selama kurang lebih 13 jam.

Ketum Golkar Airlangga Sebut Andika Perkasa Kuasai Dunia Siber
Indonesia
Ketum Golkar Airlangga Sebut Andika Perkasa Kuasai Dunia Siber

Masyarakat Indonesia sangat berharap Andika mampu menjaga dan meningkatkan profesionalisme TNI, baik dalam menjalankan tugas sesuai undang-undang, maupun meningkatkan kesatuan antarmatra di tubuh TNI.

Gubernur Bali Hapus Kebijakan Ganjil Genap di Sanur dan Kuta
Indonesia
Gubernur Bali Hapus Kebijakan Ganjil Genap di Sanur dan Kuta

Kebijakan itu sebelumnya telah berjalan sejak 25 September 2021.