UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020 Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Keputusan tersebut dianggap sebagai kemenangan bagi rakyat Indonesia.

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen

"Apapun itu putusan ini kemenangan baik bagi publik karena MK telah menyatakan ada permasalahan dalam pembentukan UU," kata Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari kepada wartawan, Kamis (25/11).

Ferry menilai, putusan yang mewajibkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja itu menarik. Sebab, kata dia, MK melalui putusannya telah membenahi tata cara pembentukan undang-undang.

Putusan tersebut, kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini, juga membuat pemerintah dan DPR ke depan berhati-hati dalam membentuk aturan.

"Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," ujarnya.

Baca Juga:

Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki

Kendati demikian, Ferry menilai terdapat tanda tanya besar pada pemberlakuan inskonstitusional bersyarat selama dua tahun dalam putusan MK apabila UU Cipta Kerja dianggap bermasalah secara prosedural.

MK semestinya membatalkan UU Cipta Kerja jika dinilai menyalahi konstitusi dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca Juga:

MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja

"Kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki," tegas dia.

Apabila MK membatalkan UU Cipta Kerja, menurut Ferry, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum. Sebab, MK dapat memberlakukan peraturan yang lama sebelum UU Cipta Kerja disahkan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan KPK Lili Pantauli Bantah Bicarakan Perkara dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
Pimpinan KPK Lili Pantauli Bantah Bicarakan Perkara dengan Walkot Tanjungbalai

"Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," kata Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/4).

BKN Perintahkan PNS Dan Pejabat Mutakhirkan Data Kepegawaian Secara Mandiri
Indonesia
BKN Perintahkan PNS Dan Pejabat Mutakhirkan Data Kepegawaian Secara Mandiri

"Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021

Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia

H meninggal dunia lantaran trauma inhalasi dan luka bakar grade tiga

Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta

Dalam 24 jam terakhir, ada 207 orang yang tutup usia

Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM
Indonesia
Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM

Rupanya, korban sudah mengadukan peristiwa ini ke Komnas HAM

Dua Bulan Terakhir, Kasus COVID-19 Meningkat 130 Persen
Indonesia
Dua Bulan Terakhir, Kasus COVID-19 Meningkat 130 Persen

Komisi VIII meminta Satgas Penanganan COVID-19 memperkuat koordinasi

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua

“Kita memburu para teroris, bukan organisasi Papua tetapi orang-orang Papua yang melakukan teror, by name,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD

Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN
Indonesia
Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN

Mabes Polri berencana akan menjadikan Novel Baswedan dan 52 rekannya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan KPK menjadi aparatur sipil negara Polri.

IPB Catat 12 Dampak Dari Implementasi UU Cipta Kerja
Indonesia
IPB Catat 12 Dampak Dari Implementasi UU Cipta Kerja

Tim Kajian IPB melakukan telaah secara obyektif, baik sisi sisi positif maupun potensi resiko, serta dampaknya terhadap lingkungan, petani, nelayan, dan masysarakat adat.