UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020 Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Keputusan tersebut dianggap sebagai kemenangan bagi rakyat Indonesia.

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen

"Apapun itu putusan ini kemenangan baik bagi publik karena MK telah menyatakan ada permasalahan dalam pembentukan UU," kata Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari kepada wartawan, Kamis (25/11).

Ferry menilai, putusan yang mewajibkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja itu menarik. Sebab, kata dia, MK melalui putusannya telah membenahi tata cara pembentukan undang-undang.

Putusan tersebut, kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini, juga membuat pemerintah dan DPR ke depan berhati-hati dalam membentuk aturan.

"Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," ujarnya.

Baca Juga:

Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki

Kendati demikian, Ferry menilai terdapat tanda tanya besar pada pemberlakuan inskonstitusional bersyarat selama dua tahun dalam putusan MK apabila UU Cipta Kerja dianggap bermasalah secara prosedural.

MK semestinya membatalkan UU Cipta Kerja jika dinilai menyalahi konstitusi dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca Juga:

MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja

"Kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki," tegas dia.

Apabila MK membatalkan UU Cipta Kerja, menurut Ferry, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum. Sebab, MK dapat memberlakukan peraturan yang lama sebelum UU Cipta Kerja disahkan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Perintahkan Kerja Kolaborasi Kejar 10 Juta Produk Bersertifikat Halal
Indonesia
Menag Perintahkan Kerja Kolaborasi Kejar 10 Juta Produk Bersertifikat Halal

Target 10 juta produk halal ini bukanlah target yang mudah diraih. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kerja-kerja yang luar biasa dan kolaboratif.

Kasus COVID-19 Melandai, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada Saat Mudik
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada Saat Mudik

Pemerintah Indonesia telah mengizinkan masyarakatnya unutuk melakukan Mudik 2022, setelah beberapa tahun dilarang karena Pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Corona atau COVID-19 di Indonesia sudah melandai sehingga warga diizinkan mudik saat Lebaran.

Alasan DPRD-Pemprov DKI Bahas APBD di Puncak
Indonesia
Alasan DPRD-Pemprov DKI Bahas APBD di Puncak

penerapan protokol kesehatan di Grand Cempaka Puncak itu lebih baik ketimbang di gedung DPRD DKI

3 Alasan Fraksi PAN Tolak Anggaran Pertahanan Sebesar Rp1,7 Kuadriliiun
Indonesia
3 Alasan Fraksi PAN Tolak Anggaran Pertahanan Sebesar Rp1,7 Kuadriliiun

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana anggaran pertahanan sebesar Rp 1,7 kuadrilliun yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) guna modernisasi alutsista.

Mayoritas Asosiasi Pengusaha Diklaim Dukung Arsjad Rasjid Jadi Ketum Kadin
Indonesia
Mayoritas Asosiasi Pengusaha Diklaim Dukung Arsjad Rasjid Jadi Ketum Kadin

Pengusaha Anindya Bakrie, putera dari Aburizal Bakrie, turut mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kadin, dan bersaing dengan Arsjad Rasjid yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk.

Langgar Prokes, PTM di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan
Indonesia
Langgar Prokes, PTM di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan

turan penghentian sementara PTM ini telah dituangkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pembelajaran Campuran Tahap 1

Jokowi Lantik Kepala IKN Nusantara dari Nonparpol Pekan Depan
Indonesia
Jokowi Lantik Kepala IKN Nusantara dari Nonparpol Pekan Depan

"Ya mungkin ini, mungkin minggu depan akan kita lantik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (22/2).

Indonesia Telah Terima 8,2 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Indonesia Telah Terima 8,2 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca

Pada Jumat (11/6) siang juga akan tiba lagi 1 juta dosis vaksin Sinopharm yang akan digunakan untuk program Vaksin Gotong-Royong.

Belum Usul Nama Capres dari Internal, PPP Fokus ke Hal Ini
Indonesia
Belum Usul Nama Capres dari Internal, PPP Fokus ke Hal Ini

Menurutnya, banyak energi bangsa Indonesia yang seharusnya dijadikan produktivitas namun menjadi hal yang tidak produktif

Jakarta Kembali Macet saat PPKM Level 1
Indonesia
Jakarta Kembali Macet saat PPKM Level 1

Volume kendaraan di wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan hingga 20 persen.