UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Pemerintah mengajak para pemangku kepentingan atau stakeholder ketenagakerjaan duduk bersama untuk memberi masukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

"Kami mengajak stakeholder ketenagakerjaan seperti pengusaha dan pekerja, kita duduk bersama untuk menyempurnakan kembali peraturan pemerintahnya. Saya berharap dengan duduk bersama kita bisa memastikan perlindungan pekerja," ungkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10).

Ia menegaskan, masalah perlindungan pekerja yang kini diresahkan para buruh bisa diatasi dengan merumuskan bersama-sama Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja.

Baca Juga:

ST Kapolri Keluar, Seluruh Polda Diminta Tidak Ragu Tindak Demo Buruh

"Bukan revisi (UU), tapi undang-undang memerintahkan agar diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah. Kita sepakat, teman-teman akan memberi masukan. Misalkan teman-teman pekerja memberikan masukan di peraturan pemerintahnya," tuturnya dikutip Antara.

Menaker engajak para pekerja agar membaca kembali poin-poin UU Cipta Kerja yang menurutnya sudah mengakomodir aspirasi para pekerja.

"Saya berharap teman-teman baca kembali RUU Cipta Kerja ini. Saya mengajak teman-teman membuka kembali, melihat kembali dengan tentang RUU Cipta Kerja ini. Di sana tuntutan kami akomodasi," kata Ida.

Ia menganggap aksi turun ke jalan yang kini dilakukan para pekerja tak relevan, mengingat sudah diakomodirnya sebagian besar keinginan kaum pekerja.

"Saya berharap ketika semua sudah akomodasi semaksimal mungkin, buruh turun ke jalan menjadi tidak relevan," ujarnya.

Menaker Ida Fauziah
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: kemenaker)

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menilai UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan pandangan pendiri bangsa dan mengesampingkan perlindungan kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.

Penyusunan undang-undang, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner. Namun, dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

"Pembuatan undang-undang atau hukum yang sekarang kita hadapi ini adalah menunjukkan ada masalah yang harus disikapi dan direspons dengan kritis dengan harapan kita bisa memperbaiki seluruh kekurangan yang ada," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto, Selasa (6/10).

Baca Juga:

UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JK Tegaskan Tantangan Seluruh Elemen Bangsa Lepaskan Diri dari COVID-19
Indonesia
JK Tegaskan Tantangan Seluruh Elemen Bangsa Lepaskan Diri dari COVID-19

Semua orang punya peluang dan semangat yang sama untuk berkembang

Ridwan Kamil: Warga Jakarta Jangan Dulu Berwisata ke Jabar
Indonesia
Ridwan Kamil: Warga Jakarta Jangan Dulu Berwisata ke Jabar

Kang Emil mengimbau kepada warga Provinsi DKI Jakarta agar jangan dulu bepergian atau berwisata ke Provinsi Jabar.

Insiator KAMI Diperlakukan bak Teroris, Jimly: Penjara Bukan untuk yang Beda Pendapat
Indonesia
Insiator KAMI Diperlakukan bak Teroris, Jimly: Penjara Bukan untuk yang Beda Pendapat

Maka, lanjut Jimly, peruntukkanlah penjara bagi para penjahat saja, bukan untuk orang yang berbeda pendapat.

PKS DKI Berikan Bantuan APD
Indonesia
PKS DKI Berikan Bantuan APD

"Kami mendoakan agar warga Jakarta diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini serta berharap mentaati kebijakan PSBB," ucap Sakhir.

Kronologi Pengeroyokan Dua Anggota TNI Versi Puspom TNI
Indonesia
Kronologi Pengeroyokan Dua Anggota TNI Versi Puspom TNI

Keduanya memotong jalan salah satu peserta konvoi

Operator Arum Jeram Coba Bertahan Disaat Pandemi
Indonesia
Operator Arum Jeram Coba Bertahan Disaat Pandemi

Berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998 lalu, objek wisata arung jeram malah dipenuhi wisatawan yang ingin menghilangkan stres, tapi akibat COVID-19 semua kegiatan pariwisata terhenti.

Wali Kota Solo Sarankan Jokowi Angkat Kembali Susi Pudjiastuti
Indonesia
Wali Kota Solo Sarankan Jokowi Angkat Kembali Susi Pudjiastuti

Rudy menilai Susi memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negara.

  Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona
Indonesia
Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona

Johnny mengatakan pihaknya belum melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks terkait virus Corona. Saat ini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif.

Fadli Zon Tantang Menteri Yasonna Akhiri Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Fadli Zon Tantang Menteri Yasonna Akhiri Pelarian Djoko Tjandra

"Kalau prestasi itu terus-menerus, mereka yang buron ditangkapi, bukan kemudian ada peristiwa ini baru menonjol jadinya," ucap dia.

 ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019 Menurun Signifikan
Indonesia
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019 Menurun Signifikan

"Hasil pemantauan ICW menemukan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2019 menurun terutama kasus korupsi yang ditindak oleh kepolisian dan kejaksaan jika dibandingkan dari tahun 2017 dan 2018