UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Pemerintah mengajak para pemangku kepentingan atau stakeholder ketenagakerjaan duduk bersama untuk memberi masukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

"Kami mengajak stakeholder ketenagakerjaan seperti pengusaha dan pekerja, kita duduk bersama untuk menyempurnakan kembali peraturan pemerintahnya. Saya berharap dengan duduk bersama kita bisa memastikan perlindungan pekerja," ungkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10).

Ia menegaskan, masalah perlindungan pekerja yang kini diresahkan para buruh bisa diatasi dengan merumuskan bersama-sama Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja.

Baca Juga:

ST Kapolri Keluar, Seluruh Polda Diminta Tidak Ragu Tindak Demo Buruh

"Bukan revisi (UU), tapi undang-undang memerintahkan agar diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah. Kita sepakat, teman-teman akan memberi masukan. Misalkan teman-teman pekerja memberikan masukan di peraturan pemerintahnya," tuturnya dikutip Antara.

Menaker engajak para pekerja agar membaca kembali poin-poin UU Cipta Kerja yang menurutnya sudah mengakomodir aspirasi para pekerja.

"Saya berharap teman-teman baca kembali RUU Cipta Kerja ini. Saya mengajak teman-teman membuka kembali, melihat kembali dengan tentang RUU Cipta Kerja ini. Di sana tuntutan kami akomodasi," kata Ida.

Ia menganggap aksi turun ke jalan yang kini dilakukan para pekerja tak relevan, mengingat sudah diakomodirnya sebagian besar keinginan kaum pekerja.

"Saya berharap ketika semua sudah akomodasi semaksimal mungkin, buruh turun ke jalan menjadi tidak relevan," ujarnya.

Menaker Ida Fauziah
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: kemenaker)

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menilai UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan pandangan pendiri bangsa dan mengesampingkan perlindungan kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.

Penyusunan undang-undang, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner. Namun, dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

"Pembuatan undang-undang atau hukum yang sekarang kita hadapi ini adalah menunjukkan ada masalah yang harus disikapi dan direspons dengan kritis dengan harapan kita bisa memperbaiki seluruh kekurangan yang ada," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto, Selasa (6/10).

Baca Juga:

UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat
Indonesia
Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat

Dirinya mengatakan, sebaiknya jangan terburu-buru menilai oknum pendidik tersebut, sampai kemudian melakukan pemecatan.

Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

“Menyatakan Terperiksa (Firli Bahuri) bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean

Gempa Majene, Tiga Warga Meninggal Dunia, 24 Orang Luka-luka
Indonesia
Gempa Majene, Tiga Warga Meninggal Dunia, 24 Orang Luka-luka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju, Sulawesi Barat, melaporkan sebanyak tiga warga meninggal dunia dan 24 lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 6,2 Magnitudo pada Jumat (15/1) dini hari WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Ombak Laut Menyentuh Awan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Ombak Laut Menyentuh Awan

Akun Twitter bernama ‘RADICALISM – BROKEN WING’ (@LordADF2020) mengunggah status berupa video ombak yang menyentuh awan.

Perma Koruptor Rp100 M Dibui Seumur Hidup Bisa Akselerasi Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Perma Koruptor Rp100 M Dibui Seumur Hidup Bisa Akselerasi Pemberantasan Korupsi

Perma itu tetap menjaga independensi, profesional dan integritas hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yudisial peradilan.

Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa
Indonesia
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa

Anies Baswedan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pelanggaran protokol kesehatan.

Sidang Etik Penyidik Robin, Dewas KPK Panggil Azis Syamsuddin
Indonesia
Sidang Etik Penyidik Robin, Dewas KPK Panggil Azis Syamsuddin

KPK menduga pertemuan keduanya terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020

Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit
Indonesia
Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit

Puluhan pendemo di Harmoni, Jakarta Pusat terkapar setelah aparat kepolisian memukul mundur menggunakan gas air mata.

Aliansi Pendidik Tolak Kampus Jadi Lembaga Stempel Pemerintah
Indonesia
Aliansi Pendidik Tolak Kampus Jadi Lembaga Stempel Pemerintah

Koordinator P2G/Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru, Satriawan Salim menuturkan, imbauan agar kampus ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja justru mengandung kontradiksi yang mendalam.

Kasus COVID-19 Tambah 8.369 Orang, Polisi Soroti Kerumunan Akhir-akhir Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 Tambah 8.369 Orang, Polisi Soroti Kerumunan Akhir-akhir Ini

Jumlah pasien virus corona di Indonesia bertambah 8.369 orang, per Kamis (3/12).