UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Pekerja melinting rokok sigaret kretek di salah satu industri rokok di Tulungagung, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/aww/pri.

MerahPutih.com - Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan oleh Pemerintah dinilai bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

"UU Cipta Kerja baru disahkan, belum akan berdampak tahun ini secara signifikan. Tapi dari sisi ide, konsep, dan semangatnya ingin membuka ruang penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal atau lebih besar," kata pengamat ekonomi , I Dewa Gede Karma Wisana di Jakarta, Selasa (10/11)

Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu menerangkan UU Ciptaker ini memberikan ruang kepada industri untuk merekrut tenaga kerja yang lebih banyak.

Baca Juga

Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru

Pertama, ada beberapa klaster yang dibahas secara simultan di UU Cipta Kerja sehingga beberapa aspek dalam pembukaan unit usaha, investasi, peluang bisnis yang dibangun menjadi lebih jelas dan lebih sinergis.

Selain itu, dalam UU tersebut juga merevisi soal aturan perizinan usaha, aturan ketenagakerjaan, aturan permodalan investasi, dan aturan lingkungan. Jadi UU Ini mengatur beberapa aspek secara simultan.

Saat ini, seperti dilansir Antara, yang perlu dipastikan dalam UU Cipta Kerja ada dua hal, pertama dari sisi legal atau prosedur hukumnya, yaitu peraturan pemerintah yang mendukung UU tersebut.

Baca Juga

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Kedua, dari sisi pekerjanya perlu disiapkan dan dipastikan bahwa tenaga kerjanya mendapatkan asupan keahlian, disediakan ruang-ruang tempat pendidikan, pelatihan, dan akses untuk meningkatkan keterampilan agar mampu diserap oleh industri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepak Terjang Djoko Tjandra Buka Borok Penegak Hukum
Indonesia
Sepak Terjang Djoko Tjandra Buka Borok Penegak Hukum

Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya

Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota

Pemprov DKI Jakarta memastikan, tidak ada tambahan biaya dari APBD dalam penataan kantor perangkat kerja/unit kerja di Balai Kota DKI.

Update COVID-19 DKI Jakarta Senin (3/8): 22.443 Positif, 14.165 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Jakarta Senin (3/8): 22.443 Positif, 14.165 Orang Sembuh

WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu

Mabes Polri Minta Polres Kepsul Tak Reaktif Tanggapi Guyonan Gus Dur
Indonesia
Mabes Polri Minta Polres Kepsul Tak Reaktif Tanggapi Guyonan Gus Dur

Pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Kabidhumas Polda Malut

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek
Indonesia
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek

PKPU 13/2020 telah diundangkan pada Rabu (23/9)

RS Rujukan Sering Telat Masukan Data Pasien COVID-19
Indonesia
RS Rujukan Sering Telat Masukan Data Pasien COVID-19

Jakarta berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk memangkas cuti bersama di akhir tahun 2020.

Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta

Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan memberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen bagi karyawan swasta di wilayah Ibu Kota.

DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021
Indonesia
DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021

"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. ini bukan gaji dewan," tegas M. Taufik

Dalang di Balik Mundur Massal Pegawai KPK
Indonesia
Dalang di Balik Mundur Massal Pegawai KPK

Sosok-sosok idealis yang tersisa di KPK, seperti penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo dalam waktu dekat juga akan mengikuti jejak Febri.

Dua Penyuap Bekas Mensos Juliari Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Dua Penyuap Bekas Mensos Juliari Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Kewenangan penahanan keduanya dilanjutkan oleh JPU selama 20 hari ke depan