UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Pekerja melinting rokok sigaret kretek di salah satu industri rokok di Tulungagung, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/aww/pri.

MerahPutih.com - Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan oleh Pemerintah dinilai bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

"UU Cipta Kerja baru disahkan, belum akan berdampak tahun ini secara signifikan. Tapi dari sisi ide, konsep, dan semangatnya ingin membuka ruang penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal atau lebih besar," kata pengamat ekonomi , I Dewa Gede Karma Wisana di Jakarta, Selasa (10/11)

Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu menerangkan UU Ciptaker ini memberikan ruang kepada industri untuk merekrut tenaga kerja yang lebih banyak.

Baca Juga

Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru

Pertama, ada beberapa klaster yang dibahas secara simultan di UU Cipta Kerja sehingga beberapa aspek dalam pembukaan unit usaha, investasi, peluang bisnis yang dibangun menjadi lebih jelas dan lebih sinergis.

Selain itu, dalam UU tersebut juga merevisi soal aturan perizinan usaha, aturan ketenagakerjaan, aturan permodalan investasi, dan aturan lingkungan. Jadi UU Ini mengatur beberapa aspek secara simultan.

Saat ini, seperti dilansir Antara, yang perlu dipastikan dalam UU Cipta Kerja ada dua hal, pertama dari sisi legal atau prosedur hukumnya, yaitu peraturan pemerintah yang mendukung UU tersebut.

Baca Juga

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Kedua, dari sisi pekerjanya perlu disiapkan dan dipastikan bahwa tenaga kerjanya mendapatkan asupan keahlian, disediakan ruang-ruang tempat pendidikan, pelatihan, dan akses untuk meningkatkan keterampilan agar mampu diserap oleh industri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Mahfud MD Jawab Kritik MUI Soal Beda Penindakan Selama PSBB
Indonesia
Mahfud MD Jawab Kritik MUI Soal Beda Penindakan Selama PSBB

Mahfud menjelaskan, bahwa bandara juga diperbolehkan beroperasi untuk melayani kelompok masyarakat yang harus berpergian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan di PSBB.

DPRD DKI Pertanyakan Pembagian Bansos COVID-19 untuk TNI dan ASN
Indonesia
DPRD DKI Pertanyakan Pembagian Bansos COVID-19 untuk TNI dan ASN

"Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono

Plt Bupati Sidoarjo Meninggal Dunia, Gubernur Khofifah Sampaikan Duka Cita
Indonesia
Plt Bupati Sidoarjo Meninggal Dunia, Gubernur Khofifah Sampaikan Duka Cita

“Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kelapangan dan ketabahan hati dalam menerima cobaan ini,” tambah Khofifah

BIN Prediksi 2 Bulan Lagi Penyebaran Corona Menurun
Indonesia
BIN Prediksi 2 Bulan Lagi Penyebaran Corona Menurun

Penelitian tersebut bertujuan untuk membantu langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus virus corona

[FAKTA atau HOAKS] Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan Bagikan Uang Selama COVID-19
Indonesia
[FAKTA atau HOAKS] Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan Bagikan Uang Selama COVID-19

Dalam postingan itu terdapat aturan yang harus dilakukan, yaitu membagikan postingan tersebut ke 8 hingga 11 grup Facebook lainnya.

Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Lebaran, Bebas Januari 2021
Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Lebaran, Bebas Januari 2021

Keluarga Ba'asyir di Kabupaten Sukoharjo juga telah mendapatkan kabar baik itu.

Polda Jabar Selidiki Kasus Kecelakaan Maut di Tol Cipali
Indonesia
Polda Jabar Selidiki Kasus Kecelakaan Maut di Tol Cipali

"Saya tadi sudah melihat TKP, sekarang sedang dilakukan olah TKP oleh petugas," ujar Rudy.

Presiden Jokowi Resmi Larang Warga Mudik di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Presiden Jokowi Resmi Larang Warga Mudik di Tengah Pandemi COVID-19

Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona di Indonesia.

Massa Simpatisan Machfud-Mujiaman Terobos Masuk Halaman KPU Surabaya
Indonesia
Massa Simpatisan Machfud-Mujiaman Terobos Masuk Halaman KPU Surabaya

saat Paslon Machfud-Mujiaman masuk ke halaman KPU, massa tiba tiba ikut bergerak masuk, meski halaman KPU sudah penuh.

 Pemprov DKI: Tenaga Medis Masih Kekurangan APD dan Masker
Indonesia
Pemprov DKI: Tenaga Medis Masih Kekurangan APD dan Masker

"Bantuan yang masih dibutuhkan, antara lain alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan, disinfektan dan natura," jelas Dwi.