UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan Kebakaran Huran. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Selain isu ketenagakerjaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyoroti dua isu lainnya, mengapa partai tersebut menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

Anggota DPR Slamet menilai, ada dua isu besar yang tak tepat bila RUU ini disahkan yakni, beleid ini, melanggar beberapa hal prinsip seperti terancamnya kelestarian lingkungan dan kedaulatan pangan.

Sesuai bidang kerja komisi di DPR di Komisi IV, Slamet mengingatkan kepada mitra kerja Pemerintah terutama kementerian pertanian dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Kerja agar tidak keluar dari rambu-rambu Undang-Undang dasar NRI 1945.

Baca Juga:

Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja

“Meskipun pembahasan RUU ini dilakukan di badan legislasi DPR, bukan di komisi, namun karena isunya menyangkut pembahasan komisi, sehingga kewajiban kami untuk selalu mengingatkan pemerintah agar tetap pada rambu dan jalan yang memihak pada rakyat dan bangsa”, tutur Slamet dalam keterangangya di laman resmi PKS yang dikutip Selasa (6/12).

Legislator asal Sukabumi ini menjabarkan, bahwa Isu-isu yang berkaitan dengan ketentuan WTO yang mengakibatkan panja RUU Cipta kerja harus mereformulasi ketentuan 4 Undang-undang existing seperti UU Perlindungan dan pemberdayaan petani, UU Hortikultura, UU peternakan dan kesehatan hewan dan UU pangan.

“Bagi kami kedaulatan pangan adalah hal yang sangat krusial khusunya ditengah ketidak-pastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19,” tegasnya.

Slamet menegaskan, strategis kedaulatan pangan ini merupakan perlindungan kepentingan dalam negeri untuk menjaga dan memperkuat pangan nasional. Untuk itu, sektor pangan ini tidak boleh dilemahkan.

“Hal teknis yang mesti dijaga adalah, impor harus tetap dibatasi jika masih bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Selain itu pembatasan impor juga akan menyelamatkan petani kecil yang selama ini sangat terpukul akibat kebijakan impor yang ugal-ugalan” kritis Slamet.

Anggota Komisi IV ini menunjukkan, RUU cipta kerja yang kini menjadi Undang-Undang telah menghapus ketentuan pelarangan orang perorangan atau korporasi untuk mengimpor pangan saat kondisi pangan dalam negeri masih mencukupi begitu juga dengan sanksinya.

“Ini akan semakin menunjukan bahwa visi kedaulatan pangan hanya menjadi isapan jempol belaka”, tegasnya.

Berkaitan dengan isu Lingkungan, penghapusan ketentuan luasan hutan minimum 30 persen juga menjadi perhatian Slamet di Poksi IV FPKS.

“Memang betul saat ini tidak semua daerah proporsi hutannya ada yang sudah dibawah 30%. Namun itu bukan menjadi alasan untuk menghilangkan batas minimum tersebut karena luasan tersebut bisa dialihan ke ruang terbuka hijau”, Kata Slamet.

Kebakaran Hutan
Kebakaran Hutan. (BNPB).

Ia menyayangkan, usulan fraksinya berkaitan dengan pasal 67 dan 68 di UU Perkebunan diabaikan pemerintah. Bahkan pasal 67 yang terlah dihapus ini sebelumnya mewajibkan pelaku usaha membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Setiap pelaku usaha, lanjut Slamet, pada undang-undang yang kini di hapus ada ketentuan harus memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Ini alasan yang sangat wajar, kenapa Fraksi kami FPKS menolak RUU Cipta Kerja secara Substantif.

"Banyak hal-hal di masa depan yang akan mengganggu keberpihakan kepada rakyat dan bangsa ini, terutama yang akan mendompleng kepentingan-kepentingan asing,” katanya. (Knu)

Baca Juga:

Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saefullah Meninggal, Tito Doakan yang Terbaik untuk Keluarga
Indonesia
Saefullah Meninggal, Tito Doakan yang Terbaik untuk Keluarga

Saefullah merupakan pria kelahiran Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, 11 Februari 1964

PDIP Kembali Bahas Calon Kepala Daerah Sejumlah Wilayah Pekan Depan
Indonesia
PDIP Kembali Bahas Calon Kepala Daerah Sejumlah Wilayah Pekan Depan

DPP PDI Perjuangan akan melanjutkan rapat untuk membahas dan memutuskan sejumlah nama calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Serentak 2020.

Yusril Dianggap Berikan Alternatif Solusi COVID-19
Indonesia
Yusril Dianggap Berikan Alternatif Solusi COVID-19

Beberapa kali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah karena dianggap terlambat dalam menangani COVID-19.

Pidato Kemenangan Biden: Janji Jadi Presiden Kedua Kubu Terpecah Setelah Pilpres
Indonesia
Pidato Kemenangan Biden: Janji Jadi Presiden Kedua Kubu Terpecah Setelah Pilpres

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris menyapaikan pidato kemenangan mereka di Delaware, Sabtu (8/11) waktu setempat.

PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres
Indonesia
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

Anies Pastikan Sekolah di Jakarta Belum Dibuka Meski Zona Hijau
Indonesia
Anies Pastikan Sekolah di Jakarta Belum Dibuka Meski Zona Hijau

"Sampai kondisi wabah di DKI benar-benar terkendali dan aman untuk anak-anak. Jadi sampai dengan saat ini, kita belum melihat bahwa sudah aman, belum," terang dia.

 Dandim Kuala Kapuas yang Meninggal Dalam Kecelakaan Speedboat Dimakamkan di TMP Klaten
Indonesia
Dandim Kuala Kapuas yang Meninggal Dalam Kecelakaan Speedboat Dimakamkan di TMP Klaten

Hadir dalam pelayat satuan Dandim dari Soloraya dan Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana AD tampak memadati rumah duka. Upacara kebaktian tersebut diikuti jemaat GKJ Ketandan Klaten.

Update COVID-19 Selasa (6/10): 311.176 Positif, 236.437 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (6/10): 311.176 Positif, 236.437 Sembuh

Pada periode 5 - 6 Oktober 2020, ada penambahan 121 pasien COVID-19 yang tutup usia

LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan
Indonesia
LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

KPK Siap Tindaklanjuti 'Nyanyian' Wahyu Setiawan soal Kecurangan Pemilu
Indonesia
KPK Siap Tindaklanjuti 'Nyanyian' Wahyu Setiawan soal Kecurangan Pemilu

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan dan menganalisis pengajuan tersebut sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.