UU Cipta Kerja Dinilai Belum Layak Diundangkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020) (ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout)

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja belum layak diundangkan.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, masih ada kesalahan di UU tersebut setelah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden seperti di pasal 5 dan 6, pasal 175 angka 6.

"Kesalahan-kesalahan yang masih tercatat pada naskah UU yang sudah ditandatangani Presiden membuktikan belum maksimalnya UU ini," kata Lucius Karus dalam diskusi "Evaluasi Kinerja DPR: Kinerja Abnormal di Era New Normal", Kamis (5/11).

Baca Juga:

Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi

Menurutnya, semakin lucu jika pemerintah mengklaim bahwa kesalahan di UU Cipta Kerja hanya kekeliruan teknis.

Sehingga, kesalahan itu sekadar kekeliruan saja agar tak dianggap serius.

"Mestinya sih semua menteri terkait dalam pembahasan dan pemberesan naskah mengundurkan diri atau dipecat karena bahkan hal sekecil urusan ketik mengetik saja mereka enggak becus," ujarnya.

Lucius menambahkan, perlu langkah konstitusional yang harus ditempuh untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Menurutnya, semua sudah paham jika UU Ciptaker ini bermasalah dan karenanya harus dibatalkan.

"MK (Mahkamah Konstitusi) harusnya sepikiran dengan publik karena mereka tentu punya pemahaman akurat soal bagaimana UU yang baik dan benar itu seharusnya," ucapnya.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar)

Lucius berpandangan, temuan kesalahan pada naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekaligus semakin menguatkan bahwa ada permasalahan dalam proses legislasi.

Padahal naskah UU Cipta Kerja tersebut diketahui baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Kesalahan masih tercatat di naskah UU yang sudah ditandatangani presiden, membuktikan kacaunya undang-undang ini," ujar Lucius.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Jokowi. Ia memastikan bahwa kekeliruan tersebut hanya bersifat teknis administrasi dan tidak mempengaruhi terhadap implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kami menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno kepada wartawan, Selasa.

Menurut Pratikno, kekeliruan tersebut menjadi catatan Kemensesneg untuk menyempurnakan kendali kualitas terhadap UU.

Ia berharap kesalahan teknis tersebut tidak terulang di kemudian hari.

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," kata dia.

Lebih lanjut, dia menyebut setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, pihaknya akan menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya karena ditemukan kekeliruan.

"Setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis. Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Satgas Tinombala Kepung Pelaku Pembantaian di Sigi Sulteng
Indonesia
Satgas Tinombala Kepung Pelaku Pembantaian di Sigi Sulteng

Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melalui Satgas Operasi Tinombala.

Tiga Wajib Cegah Tertular COVID-19
Indonesia
Tiga Wajib Cegah Tertular COVID-19

"Kami Satgas COVID-19 mencoba merancang berbagai konten yang bisa mencegah tertular COVID-19. Salah satunya seperti Tiga Wajib," ucapnya

Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba
Indonesia
Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon positif pembentukan Kampung Tangguh Narkoba yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

Kemenkeu Pastikan Ekonomi Jauh Membaik di Triwulan III 2021
Indonesia
Kemenkeu Pastikan Ekonomi Jauh Membaik di Triwulan III 2021

Pemerintah juga mendorong ekspor dan mendorong belanja pemerintah sebagaimana yang tercermin pada APBN 2021.

Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 22 Wilayah Ini
Indonesia
Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 22 Wilayah Ini

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir dan angin kencang.

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Bubarkan Aksi Bela Palestina di Solo dengan Umbar Tembakan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Bubarkan Aksi Bela Palestina di Solo dengan Umbar Tembakan

Akun bernama Masitoh Januar Ali mengunggah sebuah video situasi saat aksi bela Palestina di Solo.

Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi
Indonesia
Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi

Kebijakan integrasi sistem penjualan tiket dengan aplikasi PeduliLindungi dilaksanakan per 1 September mendatang.

Peneliti Belanda Ingatkan Pentingnya Waspada Penurunan Tanah di Cekungan Bandung
Indonesia
Peneliti Belanda Ingatkan Pentingnya Waspada Penurunan Tanah di Cekungan Bandung

Rien A.C. Dam yang pernah mengerjakan tesis S2 dan disertasi S3 di Bandung itu menyampaikan bahwa Cekungan Bandung merupakan daerah yang spesial.