UU Cipta Kerja Dinilai Belum Layak Diundangkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020) (ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout)

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja belum layak diundangkan.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, masih ada kesalahan di UU tersebut setelah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden seperti di pasal 5 dan 6, pasal 175 angka 6.

"Kesalahan-kesalahan yang masih tercatat pada naskah UU yang sudah ditandatangani Presiden membuktikan belum maksimalnya UU ini," kata Lucius Karus dalam diskusi "Evaluasi Kinerja DPR: Kinerja Abnormal di Era New Normal", Kamis (5/11).

Baca Juga:

Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi

Menurutnya, semakin lucu jika pemerintah mengklaim bahwa kesalahan di UU Cipta Kerja hanya kekeliruan teknis.

Sehingga, kesalahan itu sekadar kekeliruan saja agar tak dianggap serius.

"Mestinya sih semua menteri terkait dalam pembahasan dan pemberesan naskah mengundurkan diri atau dipecat karena bahkan hal sekecil urusan ketik mengetik saja mereka enggak becus," ujarnya.

Lucius menambahkan, perlu langkah konstitusional yang harus ditempuh untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Menurutnya, semua sudah paham jika UU Ciptaker ini bermasalah dan karenanya harus dibatalkan.

"MK (Mahkamah Konstitusi) harusnya sepikiran dengan publik karena mereka tentu punya pemahaman akurat soal bagaimana UU yang baik dan benar itu seharusnya," ucapnya.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar)

Lucius berpandangan, temuan kesalahan pada naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekaligus semakin menguatkan bahwa ada permasalahan dalam proses legislasi.

Padahal naskah UU Cipta Kerja tersebut diketahui baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Kesalahan masih tercatat di naskah UU yang sudah ditandatangani presiden, membuktikan kacaunya undang-undang ini," ujar Lucius.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Jokowi. Ia memastikan bahwa kekeliruan tersebut hanya bersifat teknis administrasi dan tidak mempengaruhi terhadap implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kami menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno kepada wartawan, Selasa.

Menurut Pratikno, kekeliruan tersebut menjadi catatan Kemensesneg untuk menyempurnakan kendali kualitas terhadap UU.

Ia berharap kesalahan teknis tersebut tidak terulang di kemudian hari.

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," kata dia.

Lebih lanjut, dia menyebut setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, pihaknya akan menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya karena ditemukan kekeliruan.

"Setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis. Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Sistem Kemitraan Perkuat UMKM
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Sistem Kemitraan Perkuat UMKM
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Datangi Polda Metro, Pemred Metro TV: Kasus Kematian Yodi Bakal Terungkap
Indonesia
Datangi Polda Metro, Pemred Metro TV: Kasus Kematian Yodi Bakal Terungkap

Arief yang mengenakan masker ini mengklaim sudah ada perkembangan yang baik dalam progres penyelidikan kasus tersebut.

Kiai Ponpes Khas Kempek Cirebon Divaksin COVID-19
Indonesia
Kiai Ponpes Khas Kempek Cirebon Divaksin COVID-19

Kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Khas Kempek Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjalani vaksinasi COVID-19 pada Kamis (18/3).

Kasus Jiwasraya, Bentjok Pertanyakan Dasar Perhitungan BPK Soal Kerugian Negara
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Bentjok Pertanyakan Dasar Perhitungan BPK Soal Kerugian Negara

Benny Tjokrosaputro mempertanyakan dasar perhitungan BPKtentang kerugian negara dalam pengelolaan investasi Jiwaraya.

ICW Sebut Misi Pimpinan KPK Singkirkan Pegawai Kritis dan Berintegritas Berhasil
Indonesia
ICW Sebut Misi Pimpinan KPK Singkirkan Pegawai Kritis dan Berintegritas Berhasil

Tindakan dan keputusan pimpinan KPK telah melanggar hukum. Sebab, melandaskan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang hingga kini menjadi perdebatan sebagai dasar penonaktifan pegawai.

Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan
Indonesia
Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada sebanyak 20 titik black spot atau titik rawan kecelakaan di wilayah hukumnya.

10 Nakes RSUD dan Puskesmas di Solo Terpapar COVID-19
Indonesia
10 Nakes RSUD dan Puskesmas di Solo Terpapar COVID-19

"Temuan ini berdasarkan hasil tracing pasien nakes sebelumnya. Kami lakukan tes swab ternyata positif," kata Ning

Dokter Reisa Sarankan Orang Beresiko Tinggi COVID-19 Olahraga di Rumah
Indonesia
Dokter Reisa Sarankan Orang Beresiko Tinggi COVID-19 Olahraga di Rumah

Menurut Reisa, olahraga yang berisiko rendah tertular COVID-19 adalah olahraga di rumah secara sendiri atau dengan anggota keluarga dan menggunakan alat olahraga sendiri.

PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD
Indonesia
PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD

Dengan adanya kebijakan itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyarankan untuk masyarakat yang berolahraga dilakukan di sekitar rumah dan jalur sepeda yang berada di dekat rumah.

Pemprov DKI Tegaskan Saham Bir di PT Delta Tak Naik
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Saham Bir di PT Delta Tak Naik

Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak ada penambahan saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta

Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra

Gubernur Anies Baswedan langsung menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan karena dianggap penyalahgunaan kewenangan.