UU Cipta Kerja Dinilai Belum Layak Diundangkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020) (ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout)

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja belum layak diundangkan.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, masih ada kesalahan di UU tersebut setelah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden seperti di pasal 5 dan 6, pasal 175 angka 6.

"Kesalahan-kesalahan yang masih tercatat pada naskah UU yang sudah ditandatangani Presiden membuktikan belum maksimalnya UU ini," kata Lucius Karus dalam diskusi "Evaluasi Kinerja DPR: Kinerja Abnormal di Era New Normal", Kamis (5/11).

Baca Juga:

Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi

Menurutnya, semakin lucu jika pemerintah mengklaim bahwa kesalahan di UU Cipta Kerja hanya kekeliruan teknis.

Sehingga, kesalahan itu sekadar kekeliruan saja agar tak dianggap serius.

"Mestinya sih semua menteri terkait dalam pembahasan dan pemberesan naskah mengundurkan diri atau dipecat karena bahkan hal sekecil urusan ketik mengetik saja mereka enggak becus," ujarnya.

Lucius menambahkan, perlu langkah konstitusional yang harus ditempuh untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Menurutnya, semua sudah paham jika UU Ciptaker ini bermasalah dan karenanya harus dibatalkan.

"MK (Mahkamah Konstitusi) harusnya sepikiran dengan publik karena mereka tentu punya pemahaman akurat soal bagaimana UU yang baik dan benar itu seharusnya," ucapnya.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar)

Lucius berpandangan, temuan kesalahan pada naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekaligus semakin menguatkan bahwa ada permasalahan dalam proses legislasi.

Padahal naskah UU Cipta Kerja tersebut diketahui baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Kesalahan masih tercatat di naskah UU yang sudah ditandatangani presiden, membuktikan kacaunya undang-undang ini," ujar Lucius.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Jokowi. Ia memastikan bahwa kekeliruan tersebut hanya bersifat teknis administrasi dan tidak mempengaruhi terhadap implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kami menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno kepada wartawan, Selasa.

Menurut Pratikno, kekeliruan tersebut menjadi catatan Kemensesneg untuk menyempurnakan kendali kualitas terhadap UU.

Ia berharap kesalahan teknis tersebut tidak terulang di kemudian hari.

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," kata dia.

Lebih lanjut, dia menyebut setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, pihaknya akan menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya karena ditemukan kekeliruan.

"Setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis. Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hingga Hari ini, Hampir 40 Ribu Narapidana Bebas di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Hingga Hari ini, Hampir 40 Ribu Narapidana Bebas di Tengah Pandemi COVID-19

Program asimilasi dan integrasi, akan terus dilakukan sampai status kedaruratan terhadap penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir

Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Ribuan Happy Five 'Edisi Valentine'
Indonesia
Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Ribuan Happy Five 'Edisi Valentine'

"Kita sudah mengantongi siapa operatornya (pengendali), di sini ternyata operatornya adalah narapidana di salah satu Lapas di Jakarta," ujarnya

Hati-hati, Pencurian dengan Modus Matikan Listrik
Indonesia
Hati-hati, Pencurian dengan Modus Matikan Listrik

Sempat terjadi perebutan senjata tajam antara korban dan pelaku.

UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu
Indonesia
UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu

daerah dengan UMK terendah yaitu Kabupaten Sampang, yaitu Rp1.913.321, atau dibandingkan tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Ganti Isi Sembako yang Lebih Bergizi
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Ganti Isi Sembako yang Lebih Bergizi

DPRD juga meminta kepada Pemda DKI untuk memperbaiki teknis pemberian bansos itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Sarankan Tes Virus Corona Digratiskan
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI Sarankan Tes Virus Corona Digratiskan

Sebab sejauh ini, pengambilan sampel tes COVID-19 masih sulit dijangkau oleh masyarakat lantaran keterbatasan alat dan infrastruktur yang tersedia.

Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas
Indonesia
Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas

Apa bisa kena UU Rl 6 dan UU No 4 atau KUHP

Positif COVID-19, Aa Gym Alami Gejala Batuk
Indonesia
Positif COVID-19, Aa Gym Alami Gejala Batuk

"Kondisi Aa saat ini kendalanya hanya batuk tidak ada sesak, tidak pusing berlebihan," ujar Aa Gym

Djoko Tjandra Jalani Sidang Eksepsi
Indonesia
Djoko Tjandra Jalani Sidang Eksepsi

Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Soegiarto Tjandra akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

 Kiat Bagi Orang Tua Buat Anak Betah Saat #Dirumahaja
Indonesia
Kiat Bagi Orang Tua Buat Anak Betah Saat #Dirumahaja

Tidak sedikit orang tua yang merasa bahwa hal tersebut membuat pekerjaan di rumah menjadi bertambah lantaran harus bekerja sembari mengasuh serta menjadi guru serba bisa bagi anak-anaknya di rumah.