UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi Layanan pelabuhan, (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disetujui DPR RI dan sedang menunggu pengesahan Presiden Joko Widodo diyakii dapat memperkuat pondasi ekonomi Indonesia.

“Kita berharap ini merupakan langkah untuk memperkuat pondasi ekonomi Indonesia sehingga dari sisi produktivitas dan kompetitif akan meningkat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 di Jakarta, Kamis (23/10).

Omnibus Law UU Ciptaker dinilai melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Baca Juga:

Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM

“Dengan demikian kemampuan kita untuk terus menjaga peningkatan dan pemulihan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dalam kesejahteraan rakyat akan bisa terjadi secara sustainable,” ujarnya.

Sri Mulyani memastikan, terus menjaga kebijakan fiskal dalam rangka untuk tetap mencapai target-target kesejahteraan masyarakat. Target-target kesejahteraan rakyat meliputi target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, perbaikan indeks kualitas manusia dan ketimpangan.

“Ini yang akan kita gunakan terus dari sisi fiscal policy kita dalam rangka terus mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan struktural ekonomi kita,” tegasnya.

Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).

Ia menegaskan Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian dalam masa sulit akibat krisis pandemi sekaligus membangun kembali ekonomi kita secara lebih kuat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan saat pandemi COVID-19 seperti yang diungkapkan oleh Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).

Para kepala daerah diminta benar-benar mencermati data pasokan dan permintaan bahan pangan setiap harinya, untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

"Segera perkuat data pangan, di pusat ada pusat informasi harga strategis, di daerah dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya," katanya.

Baca Juga:

Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pintu Kaca Minimarket Pecah akibat Emak-Emak Berebut Minyak Goreng
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pintu Kaca Minimarket Pecah akibat Emak-Emak Berebut Minyak Goreng

Kaca minimarket pecah tersebut karena panic buying emak-emak membeli minyak goreng.

[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tak Mematikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] COVID-19 Tak Mematikan

”SUDAH SAATNYA AKHIRI DRAMA SINETRON COVID’19.(CORONA)

Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Pembobolan Dana Nasabah BTPN
Indonesia
Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Pembobolan Dana Nasabah BTPN

Polda Metro Jaya membongkar kasus pembobolan dengan modus ilegal akses terhadap belasan orang nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum

Pagar pembatas tersebut memisahkan bagian pusat perbelanjaan di supermarket yang hanya bisa dimasuki oleh pengunjung yang telah divaksin.

Pelajar Luar Bandung Berpeluang Dapat Vaksin-COVID-19 di Kota Bandung
Indonesia
Pelajar Luar Bandung Berpeluang Dapat Vaksin-COVID-19 di Kota Bandung

Pelaksanaan PTM tergantung dari akselerasi proses vaksinasi karena vaksin disediakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemkot Bandung pun meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hal tersebut.

Yogyakarta Buka Pusat Vaksinasi Difabel
Indonesia
Yogyakarta Buka Pusat Vaksinasi Difabel

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan pusat vaksin yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Sikapi Peraturan Menteri Keuangan, APDESI Minta Dukungan DPD
Indonesia
Sikapi Peraturan Menteri Keuangan, APDESI Minta Dukungan DPD

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menemui Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung
Indonesia
Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung

Wisata Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan bersiap untuk dibuka melayani pengunjung menikmati berbagai jenis satwa di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM).

DPR Sebut Kebijakan Pemerintah Soal BBM Tidak Jelas
Indonesia
DPR Sebut Kebijakan Pemerintah Soal BBM Tidak Jelas

Kebijakan pemerintah tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana disebutkan Perpres nomor 117 tahun 2021 dianggap tidak jelas.

Dilaporkan ke Propam Gegara Pengamanan Sengketa Tanah, Ini Kata Kapolres Jakbar
Indonesia
Dilaporkan ke Propam Gegara Pengamanan Sengketa Tanah, Ini Kata Kapolres Jakbar

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo menegaskan, pihaknya sudah bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP) ihwal sengketa tanah di samping Gereja Yesus Kristus.