UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Casablanca Raya, Tebet, Jakarta, Jumat (12/1/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Guru Besar Transportasi Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, Ahmad Munawar menilai, UU ini secara tidak langsung menghilangkan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

Kemudian, ANDALALIN hanya dimasukan dalam pembahasan AMDAL yang lebih sederhana sehingga akan berdampak pada lalu lintas sekitar yang bertambah macet.

“Memang akan mempercepat proses perizinan tapi berdampak pada bertambahnya kemacetan lalu lintas sekitar lokasi,” kata Munawar melalui keterangan pers di Yogyakarta, Jumat (9/10).

Baca Juga

DPR Kritisi Penangkapan Jurnalis saat Meliput Aksi Demo UU Cipta Kerja

Ia menjelaskan selama ini pembahasan ANDALALIN memang memerlukan waktu lama misalnya dalam pembangunan hotel, mal, maupun fasilitas publik lainnya. Meskipun dilakukan dalam jangka waktu lama sejauh ini ANDALALIN yang dilakukan cukup baik serta dapat mencegah kemacetan yang terjadi di sekitar bangunan yang direncanakan.

“Saya tidak yakin kalau akan ada pungli. Penghitungan fasilitas parkir, pintu masuk dan ke luar bangunan serta pengaturan arus lalu lintas di sekitarnya sangat diperlukan untuk mencegah adanya kemacetan. Perlu dilakukan survei lalu lintas yang menyeluruh di radius tertentu dari bangunan tersebut. Ini memang memerlukan waktu yang lama dan analisis yang mendalam,” urai peneliti senior dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM ini.

Kemacetan Lalu Lintas Di MT Haryono Sejumlah kendaraan terjebak macet di kawasan Jalan MT Haryono menuju Tugu Pancoran, Jakarta. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
Kemacetan Lalu Lintas Di MT Haryono Sejumlah kendaraan terjebak macet di kawasan Jalan MT Haryono menuju Tugu Pancoran, Jakarta. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Melihat kondisi tersebut, Munawar berharap jika nanti ada peninjauan kembali UU Cipta Kerja diharapkan ANDALALIN tetap dimasukkan kembali untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas.

Terpisah, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Panut menilai omnibus law merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan peluang kerja.

Baca Juga

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

"Melalui upaya peningkatan kemudahan berbisnis bagi semua kalangan pengusaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui omnibus law Cipta Kerja," ujar Panut. (Teresa Ika/Yogyakarta)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Umat Buddha Diminta Rayakan Waisak di Rumah
Indonesia
Pandemi COVID-19, Umat Buddha Diminta Rayakan Waisak di Rumah

Nyoman menyebut kegiatan rutin puja bakti yang digelar setiap hari Minggu juga akan dilaksanakan dari rumah.

Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan
Indonesia
Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan

Yang bersangkutan dicecar pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan

Nurhadi Belum Terima SPDP, Pengacara Singgung Kedekatan Haris Azhar dengan Anggota KPK
Indonesia
Nurhadi Belum Terima SPDP, Pengacara Singgung Kedekatan Haris Azhar dengan Anggota KPK

Maqdir menyangsikan status Haris bila dikaitkan dengan proses hukum berjalan

Gereja yang Adakan Perayaan Misa Malam Natal Wajib Terapkan Protokol Kesehatan Ketat
Indonesia
Gereja yang Adakan Perayaan Misa Malam Natal Wajib Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Misa offline di Katedral Jakarta akan berlangsung pada pukul 11.00 WIB

KAI Daop 6 Alihkan Perjalanan Kereta Api Imbas Jembatan Putus di Brebes
Indonesia
KAI Daop 6 Alihkan Perjalanan Kereta Api Imbas Jembatan Putus di Brebes

Perjalanan kereta api di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta dialihkan imbas robohnya pilar jembatan antara Stasiun Linggapura-Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Bawaslu Akui Aturan Penindakan Protokol Kesehatan Cakada Perlu Diubah
Indonesia
Bawaslu Akui Aturan Penindakan Protokol Kesehatan Cakada Perlu Diubah

Bawaslu janji tidak akan akan lempar tanggung jawab jika ditemuka adanya pelanggaran pidana dalam pilkada serentak

Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD
Indonesia
Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

Boyamin Saiman mengatakan Azis Syamsuddin diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1/2015.

Larangan Mudik, Kendaraan Diminta Putar Balik ke Jakarta
Indonesia
Larangan Mudik, Kendaraan Diminta Putar Balik ke Jakarta

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, larangan ini hanya berlaku bagi angkutan penumpang baik pribadi maupun umum.

ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara

PK terhadap eks Bupati Talaud semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi

Pemda Harus Bertanggung Jawab agar Tak Terjadi Lonjakan Corona saat Akhir Bulan
Indonesia
Pemda Harus Bertanggung Jawab agar Tak Terjadi Lonjakan Corona saat Akhir Bulan

Libur panjang yang bakal berlangsung mulai 28 Oktober mendatang dikhawatirkan memicu jumlah kasus COVID-19.