UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menilai bahwa kesalahan dalam pengesahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi dibatalkan.

Hal ini terjadi jika aturan tersebut memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

"Meskipun, selama ini belum pernah ada presedennya. Namun, saya yakin MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini," ucap dia kepada wartawan, Kamis (5/11).

Baca Juga

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Menurutnya, jika suatu aturan sudah diundangkan dan diberi nomor, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki naskah tersebut selain melalui proses revisi undang-undang (perubahan) melalui forum resmi antara DPR dan pemerintah.

Namun demikian, dalam prosesnya, pengujian di Mahkamah Konstitusi masih sangat dimungkinkan karena objek hukum tersebut telah sah secara konstitusi.

"Kalau sudah diundangkan berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitasnya, baik proses pembentukan maupun materi muatannya. Tidak perlu menunggu revisi," katanya

Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna
Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna

Ia menyebut kesalahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Jokowi tidak dapat diterima.

Menurut dia, tidak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran secara politik maupun akademik.

"Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun akademik," kata Palguna.

Meski banyak langkah lain untuk membuktikan kekurangan dalam penyusunan UU tersebut, tetapi itu tidak akan memiliki dampak legal apapun terhadap berlakunya UU yang sudah disahkan.

Menurut Palguna, hanya MK yang bisa memutuskan bahwa pembentukan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, agar seluruh UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

Pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui kesalahan dalam penyusunannya. Namun, kata dia, kesalahan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap substansi undang-undang itu.

Menurut Pratikno, kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknis penulisan. Pemerintah bersama Sekjen DPR pun disebutnya telah sepakat untuk melakukan perbaikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Pelajari Putusan MA, Pemerintah Akui Menaikkan Iuran BPJS Jadi Opsi Terbaik
Indonesia
Pelajari Putusan MA, Pemerintah Akui Menaikkan Iuran BPJS Jadi Opsi Terbaik

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan menaikkan iuran itu adalah opsi terbaik dibandingkan hanya memberikan penambahan uang kepada BPJS Kesehatan

Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani
Indonesia
Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani

Target pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2020 sebanyak 1,4 juta ton setara beras. Jumlah tersebut sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Rahayu Saraswati Copot APK Muhamad-Saraswati yang Dipaku ke Pohon
Indonesia
Rahayu Saraswati Copot APK Muhamad-Saraswati yang Dipaku ke Pohon

Ketika Rahayu melihat APK Muhamad-Saraswati dipasang di pohon dia menghentikan sepedanya, dan mencopot APK itu, menggulung dan menyimpannya.

3000 Polisi Amankan Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dan HIP
Indonesia
3000 Polisi Amankan Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dan HIP

"Kedua massa itu kita akan pisahkan baik sebelah kiri dari DPR MPR maupun sebelah kanan dari Mandala Wanabakti," ujar Sambodo kepada wartawan, Kamis, 16 Juli 2020.

Tujuh Donatur Sumbang Alat Medis dan Sembako untuk Jabar
Indonesia
Tujuh Donatur Sumbang Alat Medis dan Sembako untuk Jabar

Bantuan kesehatan dari berbagai pihak ini membuat kesiapan peralatan penanggulangan COVID-19 di Jabar sudah cukup memadai.

Dinas LH DKI Kumpulkan 1 Ton Lebih Masker Bekas di Tengah Pandemi
Indonesia
Dinas LH DKI Kumpulkan 1 Ton Lebih Masker Bekas di Tengah Pandemi

Dinas LH DKI bekerjasama dengan pihak pengolah limbah B3 berizin untuk pemusnahannya

Demo Tolak Penetapan RUU Cipta Kerja, Polisi Sekat Buruh di Tangerang
Foto
Demo Tolak Penetapan RUU Cipta Kerja, Polisi Sekat Buruh di Tangerang

Aparat Kepolisian dan personil Brimob POLRI melakukan penyekatan kepada massa buruh yang ingin melakukan unjuk rasa menolak penetapan RUU Cipta Kerja oleh DPR di perbatasan Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang, Banten

Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta
Indonesia
Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta

KPU DIY telah berkordinasi dengan KPU 3 Kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak yakni KPU Gunungkidul, Sleman, dan Bantul.

Hakim Pengadil Kasus E-KTP dan Eks Dirut Pertamina Kini Jabat Komisaris
Indonesia
Hakim Pengadil Kasus E-KTP dan Eks Dirut Pertamina Kini Jabat Komisaris

Anwar telah mengajukan pengunduran diri usai ditetapkan sebagai komisaris di anak usaha PT Pertamina.

Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil
Indonesia
Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil

Utang dari Menteri Keuangan itu harus dikelola dengan baik.