UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menilai bahwa kesalahan dalam pengesahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi dibatalkan.

Hal ini terjadi jika aturan tersebut memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

"Meskipun, selama ini belum pernah ada presedennya. Namun, saya yakin MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini," ucap dia kepada wartawan, Kamis (5/11).

Baca Juga

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Menurutnya, jika suatu aturan sudah diundangkan dan diberi nomor, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki naskah tersebut selain melalui proses revisi undang-undang (perubahan) melalui forum resmi antara DPR dan pemerintah.

Namun demikian, dalam prosesnya, pengujian di Mahkamah Konstitusi masih sangat dimungkinkan karena objek hukum tersebut telah sah secara konstitusi.

"Kalau sudah diundangkan berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitasnya, baik proses pembentukan maupun materi muatannya. Tidak perlu menunggu revisi," katanya

Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna
Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna

Ia menyebut kesalahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Jokowi tidak dapat diterima.

Menurut dia, tidak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran secara politik maupun akademik.

"Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun akademik," kata Palguna.

Meski banyak langkah lain untuk membuktikan kekurangan dalam penyusunan UU tersebut, tetapi itu tidak akan memiliki dampak legal apapun terhadap berlakunya UU yang sudah disahkan.

Menurut Palguna, hanya MK yang bisa memutuskan bahwa pembentukan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, agar seluruh UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

Pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui kesalahan dalam penyusunannya. Namun, kata dia, kesalahan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap substansi undang-undang itu.

Menurut Pratikno, kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknis penulisan. Pemerintah bersama Sekjen DPR pun disebutnya telah sepakat untuk melakukan perbaikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung
Indonesia
Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung

"Sekitar 30 persen dari total CHA di tahap ini bermasalah atau diragukan independensinya," kata Anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Erwin Natosmal Oemar

Pemkot Bandung Nyatakan Perang Pada Rentenir Pinjaman Online
Indonesia
Pemkot Bandung Nyatakan Perang Pada Rentenir Pinjaman Online

saat ini rentenir sudah semakin canggih dan mereka mampu beradaptasi dengan zaman. Mulai dari berpura-pura membuka koperasi simpan pinjam padahal isinya praktik rentenir. Termasuk memanfaatkan teknologi digital atau kerap disebut pinjaman online (pinjol).

NTT Diterjang Siklon Seroja, Pertanda Wilayah Indonesia Alami Anomali Iklim
Indonesia
NTT Diterjang Siklon Seroja, Pertanda Wilayah Indonesia Alami Anomali Iklim

Kepala daerah yag diusung PDI Perjuangan diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim global.

Tekan Penyebaran COVID-19, Jokowi Disarankan Terapkan Lockdown Akhir Pekan
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, Jokowi Disarankan Terapkan Lockdown Akhir Pekan

"Sebaiknya pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Salah satu di antaranya adalah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Diyakini, lockdown akhir pekan dapat menurunkan dan menekan laju penyebaran virus Corona," kata Saleh

Sudah 16 Hari Isolasi Mandiri, Anies Masih Positif COVID-19
Indonesia
Sudah 16 Hari Isolasi Mandiri, Anies Masih Positif COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan masih dinyatakan positif virus corona dari hasil pemeriksaan COVID-19 sebanyak 2 kali.

Pemprov DKI Bakal Pindahkan Warga Pancoran Buntu II Jaksel
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Pindahkan Warga Pancoran Buntu II Jaksel

Riza meminta, warga di Pancoran Buntu II untuk legowo pindah dari lokasi tersebut yang merupakan tanah milik PT Pertamina. Kini pemerintah tengah mencarikan jalan keluar untuk merelokasi warga tersebut.

Daftar Wilayah yang Berada di PPKM Level 3 dan 4 COVID-19
Indonesia
Daftar Wilayah yang Berada di PPKM Level 3 dan 4 COVID-19

Berdasarkan Inmendagri yang dikeluarkan pada Selasa (20/7), pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat dan Mikro, melainkan PPKM Level 3 dan 4.

Gas CO2 di Gunung Merapi Melonjak
Indonesia
Gas CO2 di Gunung Merapi Melonjak

Selama awal November hingga 20 November 2020 konsentrasi CO2 menunjukkan nilai yang cukup konstan, yaitu rata-rata 525 ppm.

Kasus Bansos COVID-19, KPK Geledah Rumah Eks Kadis Sosial Bandung Barat
Indonesia
Kasus Bansos COVID-19, KPK Geledah Rumah Eks Kadis Sosial Bandung Barat

Heri Partomo saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Bandung Barat

Resmi Dipenjara, Pembanting Mahasiswa Ditahan di Ruangan Khusus
Indonesia
Resmi Dipenjara, Pembanting Mahasiswa Ditahan di Ruangan Khusus

Kondisi Faris (MFA) sampai dengan siang ini dalam keadaan stabil dan baik