UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menilai bahwa kesalahan dalam pengesahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi dibatalkan.

Hal ini terjadi jika aturan tersebut memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

"Meskipun, selama ini belum pernah ada presedennya. Namun, saya yakin MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini," ucap dia kepada wartawan, Kamis (5/11).

Baca Juga

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Menurutnya, jika suatu aturan sudah diundangkan dan diberi nomor, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki naskah tersebut selain melalui proses revisi undang-undang (perubahan) melalui forum resmi antara DPR dan pemerintah.

Namun demikian, dalam prosesnya, pengujian di Mahkamah Konstitusi masih sangat dimungkinkan karena objek hukum tersebut telah sah secara konstitusi.

"Kalau sudah diundangkan berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitasnya, baik proses pembentukan maupun materi muatannya. Tidak perlu menunggu revisi," katanya

Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna
Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna

Ia menyebut kesalahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Jokowi tidak dapat diterima.

Menurut dia, tidak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran secara politik maupun akademik.

"Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun akademik," kata Palguna.

Meski banyak langkah lain untuk membuktikan kekurangan dalam penyusunan UU tersebut, tetapi itu tidak akan memiliki dampak legal apapun terhadap berlakunya UU yang sudah disahkan.

Menurut Palguna, hanya MK yang bisa memutuskan bahwa pembentukan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, agar seluruh UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

Pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui kesalahan dalam penyusunannya. Namun, kata dia, kesalahan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap substansi undang-undang itu.

Menurut Pratikno, kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknis penulisan. Pemerintah bersama Sekjen DPR pun disebutnya telah sepakat untuk melakukan perbaikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sahkan UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Sahkan UU Cipta Kerja

Sebelumnya penutupan masa sidang tersebut dijadwalkan pada Kamis (8/10) namun dipercepat menjadi Senin (5/10) dan memutuskan membawa RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU.

Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

"Dari masyarakat ada sembilan orang, lima petugas gereja dan empat anggota jemaah. Kejadian saat pelaksanaan Misa Mu Minggu Palma," kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Merdisyam

Kualitas Siswa SMK Melek Digital Marketing Masih Rendah
Indonesia
Kualitas Siswa SMK Melek Digital Marketing Masih Rendah

Guru disekolah kebanyakan hanya tau teori digital marketing saja. Tapi mereka sendiri kesulitan dan ketinggalan ilmu untuk mempraktekannya.

Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3
Indonesia
Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3

Jumlah perkara diteruskan ke Polri 54 perkara

Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Bertambah
Indonesia
Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Bertambah

Pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami penambahan.

[Hoaks atau Fakta]: Merokok Bisa Lawan Corona
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Merokok Bisa Lawan Corona

Setelah dilakukan penelusuran Mafindo, informasi tersebut dibantah oleh dokter spesialis paru Feni Fitriani, Ketua Pokja Masalah Rokok Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020
Indonesia
228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020

Densus 88 Antiteror telah menangkap 228 terduga teroris selama tahun 2020.

Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis
Indonesia
Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis

Masyarakat Kota Bandung untuk lebih bijak beraktivitas. Mengingat potensi transmisi virus corona kini tengah meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan Justice Collaborator yang diajukan terdakwa Suharjito dalam perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi pukul 04:00 hingga 22:00 WIB.