UU BPJS Digugat Lantaran Kurangi Hak Para Pensiunan Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.Com - RS Kamso pensiunan PNS golongan IV B mengatakan pemberian tunjangan kepada PNS pada hari tua merupakan bentuk penghargaan.

Untuk itu, dia meminta, kepada pemerintah agar tidak mengurangi hak berupa tunjangan yang akan diterima pensiunan PNS tersebut.

Baca Juga:

Sejumlah Pasal di BPJS bakal Diuji Materi karena Dianggap Sulitkan Pensiunan

"Pemberian tabungan hari tua diberikan atas hak, jasa, pengabdian selaku pegawai negeri," kata dia, dalam sesi jumpa pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

BPJS digugat pensiunan PNS karena menyulitkan mereka
Kampanye "Ayo Bergabung Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan" di Lhokseumawe, Aceh, Rabu (23/8). (ANTARA FOTO/Rahmad)

Dia merasa keberatan apabila tunjangan yang diterima sama besarnya dengan apa yang didapat oleh pegawai swasta ataupun PNS yang golongan kepangkatan lebih rendah dari dirinya.

"Kami pengabdian kepada pemerintah dan negara. Sementara, mereka tidak ada," kata dia.

RS Kamso merupakan salah satu pemohon dari total 18 pemohon uji materi Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sementara itu, Andi Muhammad Asrun, kuasa hukum pemohon menambahkan jaminan sosial bagi PNS itu merupakan penghargaan dari negara kepada pegawai negeri.

"Jaminan sosial bagi PNS itu penghargaan negara bagi pegawai negeri," tambahnya.

Permohonan uji materi tersebut teregistrasi di nomor perkara 72/PUU-XVII/2019.

Baca Juga:

Jenis Program dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2018

Upaya uji materi UU BPJS itu dilakukan karena pemohon yaitu pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), dan PNS aktif mengeluhkan perubahan program jaminan sosial.

PT Askes untuk perlindungan kesehatan berubah ke BPJS Kesehatan. PT Taspen yang selama ini bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS bertransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan.(Knu)

Baca Juga:

Kenaikan Iuran BPJS Hanya Menambah Beban Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini, Baru 100 Ribu APD Distribusikan ke Wilayah Skala Prioritas COVID-19
Indonesia
Hari Ini, Baru 100 Ribu APD Distribusikan ke Wilayah Skala Prioritas COVID-19

25 ribu unit APD didistribusikan untuk wilayah Jawa Barat, Bogor dan Banten

[HOAKS atau FAKTA] Indomie Rasa Saksang Babi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Indomie Rasa Saksang Babi

"Indomie seleraku Rasa babi emmm endull"

[HOAKS atau FAKTA]: Menkes Terawan minta Kematian Dokter Tak Dibesar-besarkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkes Terawan minta Kematian Dokter Tak Dibesar-besarkan

Di poster asli, teksnya berbunyi “Dokter Bukan Stok Gudang”, yang berasal dari kritikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, terhadap pernyataan Terawan soal tenaga kesehatan cadangan di tengah pandemi Covid-19.

Semarang Dikepung Banjir, Bandara dan Stasiun Kena Imbas
Indonesia
Semarang Dikepung Banjir, Bandara dan Stasiun Kena Imbas

Rute perjalanan diubah melewati wilayah Yogyakarta- Solo karena Stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol dan beberapa titik di Jalur KA lintas utara sebagian terendam air dan tidak bisa dilewati KA.

Pagebluk Corona, Pemkot Solo Ringankan Pembayaran Retribusi 42 Pasar Tradisional
Indonesia
Pagebluk Corona, Pemkot Solo Ringankan Pembayaran Retribusi 42 Pasar Tradisional

Sejumlah pedagang pasar tradisional meminta diberikan keringanan akibat omzetnya turun drastis setelah Solo berstatus KLB COVID-19.

Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya
Indonesia
Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi TNI di lingkungan TNI. Mutasi dilakukan di lingkungan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Rapid Test Memungkinkan Hasil Positif COVID-19 Lebih Tinggi
Indonesia
Rapid Test Memungkinkan Hasil Positif COVID-19 Lebih Tinggi

Terdapat 2 prosedur pelaksanaan rapid test

Tak Lagi Umumkan Penambahan Kasus COVID-19, Pemerintah Dinilai Tutupi Rasa Malu
Indonesia
Tak Lagi Umumkan Penambahan Kasus COVID-19, Pemerintah Dinilai Tutupi Rasa Malu

Ujang melihat, kalau diumumkan terus menerus dengan grafik terus meningkat, pemerintah akan dianggap gagal oleh rakyat.

[HOAKS atau FAKTA]:  Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial

Beredar unggahan video melalui Facebook dengan narasi bahwa tol Jakarta - Bandung sudah tidak melakukan pembatasan sosial.

KPK Patok Target IPK Indonesia Jadi 45 di 2024
Indonesia
KPK Patok Target IPK Indonesia Jadi 45 di 2024

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan upaya itu dilakukan dengan fokus menaikkan salah satu indikator IPK yakni, world justice project yang tahun lalu mendapat nilai 21.