UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren Santriwan Ponpes Al-Mizan Jatiwangi Majalengka. (MP/Mauritz)

Merahputih.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat (DPW PKB Jabar) mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama mengenai pondok pesantren terkait dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Pondok pesantren atau ponpes di seluruh Jawa Barat perlu mendapatkan prioritas pembangun. Kalau Jabar ingin berhasil, ya salah satu elemen yang harus didukung penuh adalah pondok pesantren termasuk seluruh jaringannya alumninya. Inilah sumberdaya yang sesungguhnya bisa diwujudkan di Jawa Barat," ujar Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Baca Juga

PA 212 Duga Wahyu Setiawan Ikut 'Bermain' Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Usulan tersebut disampaikan Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam acara dialog virtual bertema "1.000 Ulama Untuk Perda Pesantren" dalam Harlah PKB yang ke-22.

Syaiful Huda yang juga duduk sebagai Ketua Komisi X DPR RI mengatakan Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren yang sedang dibahas di DPRD Jabar ini adalah langkah maju karena seringkali pemerintah berdalih ketika ingin membina atau memfasilitasi pondok pesantren, tidak ada regulasinya.

Perda ini akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah dalam mengembangkan memfasilitasi proses pendidikan, dakwah Islam, termasuk pemberdayaan ekonomi santri maupun masyarakat secara luas di Jawa Barat.

Semua elemen pesantren sejatinya berharap perda tersebut secepatnya bisa disahkan dan saat ini tinggal dorongan dari masyarakat terhadap pemerintah pusat khususnya, agar PP kemudian disusul Keputusan Menteri Agama RI tentang pondok pesantren segera dikeluarkan untuk memudahkan lahirnya peraturan daerah tentang pondok pesantren.

"Jadi kendala yang ada saat ini adalah legal standingnya di pusat, yang mengakibatkan perda ini terpending (tertunda)" ucap Huda.

Ilustrasi: Pekerja membereskan kopi kemasan gelas khas kopi dari Garut di Pondok Pesantren Najahan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (25/09/2019). (ANTARA/HO Pesantren Najahan)

Ia menyebutkan seluruh ponpes dan santrinya harus terlibat aktif dalam pembangunan di tempatnya masing-masing.

Sementara itu, Ketua Pansus Perda Pondok Pesantren DPRD Jabar Sidkon Djampi menjelaskan tujuan dibentuknya Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren agar fungsi dakwah dan pendidikan berjalan secara sistematis sesuai dengan undang-undang dan soal fungsi pemberdayaan ekonomi, bukan hanya untuk santri, tetapi masyarakat secara luas di luar pesantren.

"Serta connecting antar pesantren juga bisa terjalin. Dan perda ini bisa menjadi landasan pencapaian target Jabar juara lahir batin tentunya," beber Sidkon yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar ini.

Baca Juga

Pengamat Sebut Wapres Ma'ruf Amin Tak Sekuat JK

Sidkon menuturkan perda ini diharapkan bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh pemerintah provinsi dan daerah di Indonesia terkait perhatiannya terhadap pesantren.

"Oleh karena itu, kami ingin mengetuk pintu para wakil rakyat khususnya di Komisi VIII DPR RI bahwa di Jawa Barat dan juga daerah lain sangat membutuhkan cantolan hukum untuk membentuk perda tentang pesantren ini," ujar dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Penimbunan Masker Itu Kejahatan Ekonomi dan Bisa Dipidanakan
Indonesia
Penimbunan Masker Itu Kejahatan Ekonomi dan Bisa Dipidanakan

"Kalau tujuannya tidak jelas, tiba-tiba memborong barang, lalu dijual dengan sangat mahal, itu bisa dicarikan pasal-pasal pidananya," ucap dia.

Di Tengah Guyuran Hujan, Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Banjir di Kalsel
Indonesia
Di Tengah Guyuran Hujan, Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Banjir di Kalsel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Pakauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1)

Bioskop Kembali Buka, Warga DKI Wajib Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Bioskop Kembali Buka, Warga DKI Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

"Jarak antar kursi penonton diatur berselang-seling satu kursi, yakni kursi yang terisi akan diselingi dengan satu kursi kosong," ujar Cucu

Kasus Positif COVID-19 Masih Tinggi, Bamsoet Minta PSBB Diperketat Bukan Dilonggarkan
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Masih Tinggi, Bamsoet Minta PSBB Diperketat Bukan Dilonggarkan

Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dari pusat hingga daerah, untuk tetap fokus pada penanganan COVID-19 dan memperketat PSBB.

PSBB Jakarta tak Berjalan Mulus, Penegakan Hukum Dianggap Tanggung
Indonesia
PSBB Jakarta tak Berjalan Mulus, Penegakan Hukum Dianggap Tanggung

Trubus mengatakan, perihal penegakkan sanksinya harus diperberat. Hal itu dimaksud agar para pelanggar jera.

PSBB Dilonggarkan Picu Kenaikan Kasus Positif COVID-19
Indonesia
PSBB Dilonggarkan Picu Kenaikan Kasus Positif COVID-19

Dia mengatakan tren kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia selama ini belum pernah turun

Aliansi Pendidik Tolak Kampus Jadi Lembaga Stempel Pemerintah
Indonesia
Aliansi Pendidik Tolak Kampus Jadi Lembaga Stempel Pemerintah

Koordinator P2G/Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru, Satriawan Salim menuturkan, imbauan agar kampus ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja justru mengandung kontradiksi yang mendalam.

Kemacetan di Ruas Tol Arah Bandara Soetta Capai 7 Kilometer
Indonesia
Kemacetan di Ruas Tol Arah Bandara Soetta Capai 7 Kilometer

Jasa Marga menyebut ada penumpukan kendaraan di ruas Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo arah Bandara Soekarno-Hatta padat. Panjanganya antrean mencapai 7 km pada pagi ini.

Ledakan Tabung Gas 3 Kg di Johar Baru Tewaskan Kakak Beradik
Indonesia
Ledakan Tabung Gas 3 Kg di Johar Baru Tewaskan Kakak Beradik

Mereka meninggal karena mengalami luka bakar yang memenuhi hampir sekujur tubuh.

Klaster Secapa COVID TNI-AD Terus Berkurang
Indonesia
Klaster Secapa COVID TNI-AD Terus Berkurang

Berkurangnya pasien positif tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) pada swab test lanjutan yang memperlihatkan bahwa mereka negatif.