Utang PLN Rp 500 T, Erick Thohir Minta Subholding Cari Dana Mandiri Tangkapan layar Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk subholding di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Subholding ini harus bekerja mandiri mencari dana dalam pengembangan transmisi listrik secara besar-besaran.

PLN masih terlilit utang sebesar RP 500 triliun. Bila subholding masih membebankan uang ke PLN, dipastikan hutang makin menumpuk.

"Kita enggak bisa tambah utang lagi. Maka subholding ini harus cari alternatif pendanaan lain, apakah aksi korporasi atau apa," kata Menteri BUMN Erick Thohir melalui siaran pers virtual melalui Instagram Kementerian BUMN, Rabu (19/1).

Baca Juga:

Pengembangan Kinerja, Kementerian BUMN Bentuk Holding PLN

Tapi aksi korporasi ini, kata Erick, bukan berarti PLN akan menjual aset negara. Bukan tidak mungkin strategi serupa atau aksi korporasi bisa dilakukan juga pada subholding PLN pembangkit.

"Karena enggak mungkin kita minta utang lagi atau PMN terus. Aksi korporasi harus kita pikirkan salah satunya," tutur Erick.

Dalam kajian pembentukan subholding ini, Erick mengungkapkan, pihaknya telah melakukan benchmarking dengan sejumlah negara seperti Korea, Italia, Prancis, juga Malaysia.

Baca Juga:

Usai Gempa Banten, PLN Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Aman

Erick melanjutkan, dari awal pemerintah akan melakukan spin-off usaha pembangkit listrik menjadi subholding tersendiri. Hal ini penting lantaran akan ada transisi besar-besaran pembangkit listrik fosil ke energi baru dan terbarukan.

Pembentukan subhoding ini merupakan bentuk transformasi yang seluruh transisi ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.

"Kita akan tuntaskan di tahun ini, 6 bulan sebelum akhir tahun ada virtual calling. Full transisi kita harap 2025 kalau bisa lebih cepat 2024. Tergantung kondisi," pungkas Erick. (Asp)

Baca Juga:

Presiden Perintahkan Sanksi Perusahaan Ogah Pasok Batu Bara ke PLN

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akhir Pekan Ini, Jokowi Resmikan Tol Pertama di Manado
Indonesia
Akhir Pekan Ini, Jokowi Resmikan Tol Pertama di Manado

Tersambungnya seluruh ruas mulai dari Manado hingga Bitung, akan semakin mempercepat arus pergerakan barang dan orang di wilayah Sulawesi Utara.

Anies Beri Beasiswa Anak Yatim Piatu akibat COVID-19
Indonesia
Anies Beri Beasiswa Anak Yatim Piatu akibat COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri vaksinasi dan menyerahkan secara langsung beasiswa untuk yatim piatu karena COVID-19.

Butuh 500 Relawan, Vaksin Merah Putih Memasuki Uji Klinis
Indonesia
Butuh 500 Relawan, Vaksin Merah Putih Memasuki Uji Klinis

"Untuk tahap satu dan dua ada 500 sampel. Mohon doanya yah, semoga lancar, sebab saat ini sudah dalam proses rekrutmen," ungkapnya.

Aturan Baru Naik Kereta: Anak Usia 6-17 Tahun Tak Perlu Tes COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Naik Kereta: Anak Usia 6-17 Tahun Tak Perlu Tes COVID-19

anak usia 6-17 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen, namun wajib sudah divaksinasi dosis kedua.

KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi
Indonesia
KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset barang rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Jatim Optimistis Sabet 136 Medali Emas di PON XX Papua
Indonesia
Jatim Optimistis Sabet 136 Medali Emas di PON XX Papua

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur optimistis bisa menyabet 136 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua, 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik

Atas pelanggaran etiknya, Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan
Indonesia
Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2020.

 Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum
Indonesia
Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum

"Dengan demikian kerja sama BKN dengan pihak ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum," kata Anam

Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang

“Kita tidak menginginkan PPKM Darurat terus berlanjut, tapi ini adalah upaya pemerintah untuk bisa meringankan saudara kita yang terdampak,” harap Yana