Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membuka bimtek 3 PKS Sumbagut, di Padang, Senin (21/2/2022). ANTARA/Ikhwan Wahyudi

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih bersikukuh sekarang bukan waktu yang tepat untuk pindah ibu kota negara, karena dari sisi keuangan negara berada dalam kondisi tidak baik.

"PKS satu-satunya fraksi di DPR yang menolak RUU Ibu Kota Negara, karena saat ini kondisi keuangan negara terbebani oleh utang yang mencapai Rp6.700 triliun lebih," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Padang, Senin (21/2).

Baca Juga:

Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bisa Dirangkap Menteri

Menurut dia, saat ini yang lebih dibutuhkan negara adalah pemulihan sektor ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. "Ini perlu perhatian dan lebih baik ini yang diprioritaskan Pemerintah terlebih dahulu, agar negara semakin baik dan warga lebih sejahtera", ujarnya.

PKS menilai saat ini belum prioritas memindahkan ibu kota negara meskipun disebut biayanya bukan dari APBN, namun dalam UU IKN disebutkan 52 persen dari APBN, dan jika dibangun pada akhirnya rakyat akan menanggung. "Pembangunan IKN juga membutuhkan dana yang besar dan berdampak pada APBN," imbuh Ahmad.

Baca Juga:

IKN Nusantara Hanya Gelar Pileg dan Pilpres, Tidak Ada Pilkada

Pada sisi lain dilansir Antara, Ahmad menyoroti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, karena jika ibu kota pindah maka dikhawatirkan akan semakin sepi penumpang. "Kalau kereta cepat ini jadi, siapa lagi yang akan menumpang karena ibu kota pindah ke Kalimantan," ujarnya.

Penolakan PKS ini bukan asal menolak saja, melainkan sudah melalui proses diskusi kelompok terpumpun hingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai seharusnya sebelum membuat kebijakan harus disurvei dulu.

Jazuli memberi contoh soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berdasarkan survei rata-rata penumpang kereta hanya 2.000 orang sepekan. "Sementara penumpang travel mencapai 10 ribu orang, dari sini sudah kelihatan cuma 2.000 naik kereta ini bakalan rugi, kenapa harus dipaksakan," tutup politikus PKS itu. (*)

Baca Juga

Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara Ditunjuk Presiden, Masa Jabatan 5 Tahun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelar Gowes Sehat, PDIP: Politik itu Berkuasa untuk Masyarakat
Indonesia
Gelar Gowes Sehat, PDIP: Politik itu Berkuasa untuk Masyarakat

“Padahal tidak seperti itu. Politik itu adalah suci, kalau meminjam istilah dari pak Sabam Sirait, bahwa politik itu berkuasa untuk bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.

Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona
Indonesia
Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona

"Jadi untuk hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97 kemarin sore ditambah 45 orang jadi 142 orang," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).

Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar
Indonesia
Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar

Indikator penilaian terhadap individu-individu calon Panglima TNI dalam riset Setara Institute ini, yaitu aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas dan kontinuitas

Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan
Indonesia
Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan

Airlangga menyebut, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun begitu, ia tetap meminta seluruh kader bekerja keras demi mewujudkan harapan partai untuk tiga tahun mendatang.

Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dinilai Tepat
Indonesia
Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dinilai Tepat

Langkah yang ditempuh kubu Moeldoko mengajukan judicial review terhadap AD/RT Partai Demokrat Tahun 2020 dinilai tepat.

Trik Ngebul Eks Waketum AMPG Hindari Media Usai Diperiksa KPK terkait Suap Azis
Indonesia
Trik Ngebul Eks Waketum AMPG Hindari Media Usai Diperiksa KPK terkait Suap Azis

Mantan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado diperiksa KPK terkait kasus Azis Syamsuddin

Ganjil Genap Tidak Berlaku di Tiga Lokasi Wisata Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Tidak Berlaku di Tiga Lokasi Wisata Jakarta

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meniadakan sementara aturan ganjil genap (gage) di tiga kawasan di Jakarta, yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol dan Ragunan.

KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar
Indonesia
KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan aliran uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Kapolri Peringatkan Petugas Tak Kecolongan Awasi Karantina Wisatawan di Bali
Indonesia
Kapolri Peringatkan Petugas Tak Kecolongan Awasi Karantina Wisatawan di Bali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Benoa, Bali, Sabtu (15/1).

Gelar Lomba Dai Milenial, Polri Gencar Kampanye Perdamaian
Indonesia
Gelar Lomba Dai Milenial, Polri Gencar Kampanye Perdamaian

Mabes Polri kembali menggelar lomba yang melibatkan elemen masyarakat. Salah satunya unsur pemuka agama. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Kakorbinmas Baharkam) Mabes Polri, Irjen Suwondo Nainggolan mengatakan bahwa Polri terus berkomitmen untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga