Utang Luar Negeri Turun Ilustrasi uang. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Utang Luar Negeri (ULN) sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta, mengalami penurunan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) menurun menjadi sebesar 397,4 miliar USD, dibandingkan bulan sebelumnya 400,2 miliar dolar AS.

Baca Juga:

Berbagai Negara Akan Alami Kesulitan Utang

Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan mengungkapkan, secara tahunan posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya 4,1 persen.

Adapun posisi ULN pemerintah pada Agustus 2022 sebesar 184,9 miliar USD, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya 185,6 miliar USD. Secara tahunan ULN pemerintah terkontraksi 10,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan Juli 2022 sebesar 9,9 persen.

Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.

Sementara itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto naik seiring peningkatan arus modal masuk pada SBN domestik, yang mencerminkan kepercayaan investor asing di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

"Penarikan ULN pada Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tulisnya.

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan, pada Agustus 2022 sebesar 204,1 miliar USD, menurun dibandingkan bulan sebelumnya 206,1 miliar USD. Secara tahunan ULN swasta terkontraksi 2 persen (yoy), lebih dalam bulan sebelumnya 1,2 persen.

Kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,6 persen (yoy), yang antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan sektornya ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5 persen dari total ULN swasta.

ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1 persen terhadap total ULN swasta.

Secara keseluruhan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

ULN Indonesia pada bulan lalu juga tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,4 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7 persen.

Bank Indonesia mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN. (Asp)

Baca Juga:

Cadangan Devisa Indonesia Cukup Buat Impor dan Bayar Utang 5,7 Bulan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasib Pilot Selandia Baru yang Hilang Usai Pembakaran Pesawat oleh KKB
Indonesia
Nasib Pilot Selandia Baru yang Hilang Usai Pembakaran Pesawat oleh KKB

Hingga kini tim gabungan TNI-Polri masih terus melakukan pencarian terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Erick Thohir Pastikan Investigasi Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang Berjalan Optimal
Indonesia
Erick Thohir Pastikan Investigasi Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang Berjalan Optimal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung bergerak cepat meninjau Integrated Terminal, Plumpang, Jakarta Utara.

Menguatnya Elektabilitas AHY Diklaim Tepat Jadi Cawapres Anies
Indonesia
Menguatnya Elektabilitas AHY Diklaim Tepat Jadi Cawapres Anies

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk lima besar sosok cawapres yang paling diminati masyarakat di Pilpres 2024 versi survei Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, AHY mendapat elektabilitas 6,6 persen.

KPK Tahan Eks Komisaris Wika Beton Tersangka Kasus Suap MA
Indonesia
KPK Tahan Eks Komisaris Wika Beton Tersangka Kasus Suap MA

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Dadan Tri ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Kavling C1. Dia bakal mendekam di sel tahanan hingga 25 Juni 2023.

[HOAKS atau FAKTA]: Israel Terciduk Sogok FIFA, Indonesia Ikut Piala Dunia U-20
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Israel Terciduk Sogok FIFA, Indonesia Ikut Piala Dunia U-20

Klaim tersebut dibagikan melalui akun YouTube bernama Kreator Bola pada 5 Mei 2023 lalu.

PPP Harapkan Kerja Sama Politik dengan PDIP Langgeng
Indonesia
PPP Harapkan Kerja Sama Politik dengan PDIP Langgeng

Arsul Sani mengharapkan hubungan kerja sama politik PPP dengan PDI Perjuangan (PDIP) bisa tetap langgeng.

Kapolsek Pinang Tangerang Dicopot karena Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
Kapolsek Pinang Tangerang Dicopot karena Dugaan Pelecehan Seksual

Kapolsek Pinang Polres Metro Tangerang Kota Iptu M Tapril yang terseret kasus dugaan pelecehan terhadap wanita.

Komisi X DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat agar Indonesia Tak Disanksi FIFA
Indonesia
Komisi X DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat agar Indonesia Tak Disanksi FIFA

"PSSI dan pemerintah pun harus bergerak cepat agar hal itu tidak terjadi,” ungkap Huda kepada awak media di Jakarta, Senin (27/3).

2023 Harus Jadi Tahun Konsolidasi Politik
Indonesia
2023 Harus Jadi Tahun Konsolidasi Politik

Sejak tahun 2021 LP3ES senantiasa menyuarakan fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi di Tanah Air.

MK: Parpol Bisa Dibubarkan jika Terbukti Lakukan Politik Uang
Indonesia
MK: Parpol Bisa Dibubarkan jika Terbukti Lakukan Politik Uang

MK menyebut ada tiga langkah untuk mencegah politik uang termasuk membubarkan parpol peserta pemilu.