Utang Indonesia Meroket, Tapi Berguna untuk Pembangunan Infrastruktur Salah satu pembangunan infrastruktur garapan pemerintah (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

MerahPutih.Com - Utang Indonesia terus meningkat mencemaskan sejumlah pihak. Bayangkan saja, sampai Juni 2017, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 3.706,52 triliun. Angka utang tentu mengkhawatirkan tapi tidak sebesar Malaysia atau Thailand.

Menurut Ekonom Dr James Adam utang luar negeri Indonesia sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 3.706,52 triliun atau meningkat sebesar Rp34,19 triliun bermanfaat juga dalam pembangunan infratruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Utang Indonesia di luar negeri memang besar, tetapi sangat bermanfaat bagi pembangunan infratruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat," katanya di Kupang, Kamis (10/8.

James Adam mengatakan hal itu terkait utang Indonesia dan manfaat utang dalam pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, katanya, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand dan Jepang termasuk Brazil 69 persen, Meksiko 48 persen, China 46 persen.

"Utang pemerintah masih dalam batas aman karena berada di bawah 30 persen dari PDB bahkan di bawah ketentuan UU Keuangan yang menyaratkan maksimal 60 persen dari PDB," katanya.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan anggaran bagi pembangunan, maka skema pembangunan infrastruktur yang ditempuh pemerintah saat ini untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Misalnya, kata dia, pelibatan pihak swasta murni, BUMN murni maupun PPP (Public Private Partnership), Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha merupakan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur Nasional yang ditempuh saat ini harus diapresiasi.

"Apabila skema yang dirancang saat ini yaitu anggaran pembangunan infrastruktur yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni maupun PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha) berjalan maka diyakini akan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang di daerah ini," papar James Adam.

"Skema pembiayaan infrastruktur yang bersumber pada kerja sama swasta murni, Public Private Partnership (PPP), akan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana di daerah," pungkasnya.(*)

Sumber: ANTARA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Biden dan Putin Dukung Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Biden dan Putin Dukung Jokowi 3 Periode

Presiden Vladimir Putin dan Presiden Joe Biden yang bertemu untuk pertemuan puncak di Jenewa, Swiss.

Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY
Indonesia
Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY

Pada Januari 2020 lalu, Syekh Ali Jaber sempat menyatakan kebanggaannya menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah resmi mendapatkan paspor hijau.

Abu vulkanik Gunung Raung Sampai di Lereng Gunung Ijen, Petani Terancam Gagal Panen
Indonesia
Abu vulkanik Gunung Raung Sampai di Lereng Gunung Ijen, Petani Terancam Gagal Panen

Untuk penyebarannya, abu vulkanik tersebut akan mengikuti arah angin berhembus

Anggota DPR Ini Minta Filosofi Dibuatnya UU ITE Dikembalikan ke Awal
Indonesia
Anggota DPR Ini Minta Filosofi Dibuatnya UU ITE Dikembalikan ke Awal

UU ITE selama ini sering dimanfaatkan untuk menjerat orang

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis
Indonesia
PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.

[HOAKS atau FAKTA]: Antrean Pasien Terjadi di IGD RS Hasan Sadikin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Antrean Pasien Terjadi di IGD RS Hasan Sadikin

Hal ini terlihat sejak pertengahan Mei 2021

Anies Diminta Gandeng Polisi Amankan Begal Sepeda di Jakarta
Indonesia
Anies Diminta Gandeng Polisi Amankan Begal Sepeda di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng Kepolisian Polda Metro Jaya dalam membantu keamanan terkait maraknya begal sepeda di kawasan ibu kota beberapa waktu terakhir ini.

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024
Indonesia
PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum

Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen
Indonesia
Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Agar dapat menjadi negara berpendapatan atas, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita senilai USD 23.199.

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi
Indonesia
BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

BEM Nusantara se-Indonesia akan mengawal isu Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik dan isu tersebut akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.