Utang Indonesia Meroket, Tapi Berguna untuk Pembangunan Infrastruktur Salah satu pembangunan infrastruktur garapan pemerintah (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

MerahPutih.Com - Utang Indonesia terus meningkat mencemaskan sejumlah pihak. Bayangkan saja, sampai Juni 2017, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 3.706,52 triliun. Angka utang tentu mengkhawatirkan tapi tidak sebesar Malaysia atau Thailand.

Menurut Ekonom Dr James Adam utang luar negeri Indonesia sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 3.706,52 triliun atau meningkat sebesar Rp34,19 triliun bermanfaat juga dalam pembangunan infratruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Utang Indonesia di luar negeri memang besar, tetapi sangat bermanfaat bagi pembangunan infratruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat," katanya di Kupang, Kamis (10/8.

James Adam mengatakan hal itu terkait utang Indonesia dan manfaat utang dalam pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, katanya, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand dan Jepang termasuk Brazil 69 persen, Meksiko 48 persen, China 46 persen.

"Utang pemerintah masih dalam batas aman karena berada di bawah 30 persen dari PDB bahkan di bawah ketentuan UU Keuangan yang menyaratkan maksimal 60 persen dari PDB," katanya.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan anggaran bagi pembangunan, maka skema pembangunan infrastruktur yang ditempuh pemerintah saat ini untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Misalnya, kata dia, pelibatan pihak swasta murni, BUMN murni maupun PPP (Public Private Partnership), Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha merupakan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur Nasional yang ditempuh saat ini harus diapresiasi.

"Apabila skema yang dirancang saat ini yaitu anggaran pembangunan infrastruktur yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni maupun PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha) berjalan maka diyakini akan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang di daerah ini," papar James Adam.

"Skema pembiayaan infrastruktur yang bersumber pada kerja sama swasta murni, Public Private Partnership (PPP), akan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana di daerah," pungkasnya.(*)

Sumber: ANTARA



Eddy Flo

YOU MAY ALSO LIKE