Usut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI Harus Jadi Teladan Kondisi Polsek Ciracas yang diserang massa, Sabtu (28/8). (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Insiden penyerangan warga, anggota polisi dan Polsek Ciracas di Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diduga dilakukan oleh aparat anggota TNI, disoroti Amnesty International Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta, institusi TNI tidak melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran tindakan hukum. Institusi, harusnya menegakkan hukum setegak-tegaknya.

"Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya, menjaga kehormatannya. Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan," katanya.

Baca Juga:

Pangkat Tertinggi Penyerangan Polsek Ciracas Sersan Mayor

Ia menjelaskan, tindakan hukum aparat keamanan seperti kasus penyerangan Kantor Polsek Ciracas bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejumlah kasus sejenis sebelumnya, penyelesaiannya belum sepenuhnya bersandar kepada hukum, belum transparan kepada publik, sekaligus belum menunjukkan iktikad yang positif, dalam konteks pendidikan hukum.

Usman mengingatkan TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum.

"Mulai dari cara menyikapi perselisihan, termasuk ketika terjadi sengketa hukum," katanya.

Usman menyesalkan adanya dampak yang dialami masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat aksi penyerangan tersebut.

"Kenapa? Karena oknum secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik. Di era media sosial kini, hal itu dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru," katanya.

Konsekuensinya, penegakan hukum dan transparansi hukum terhadap kasus tersebut menjadi kunci penting, untuk menjaga martabat lembaga, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum.

Penyerangan sekaligus kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota terhadap anggota Polri di Polsek Ciracas tersebut, menurut Usman, harus benar-benar jadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

"Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum," katanya.

"Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh institusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung 'ringan tangan' untuk melakukan tindakan yang melawan hukum," kata dia.

Polsek Ciracas
Kondisi Polsek Ciracas saat diserang. (Foto: Antara).

Polda Metro Jaya telah meminta masyarakat sipil membuat laporan apabila menjadi korban sekelompok oknum yang melakukan penyerangan dan perusakan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur.

"Kami minta mereka membuat laporan ke polisi, nanti kami serahkan ke POM (Polisi Militer) kalau memang pelakunya adalah oknum TNI. Ini masih lidik. Laporkan saja," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Menurut Yusri, Polda Metro masih menunggu laporan dari masyarakat yang turut menjadi korban.

"Silakan. Dari kemarin, kita masih menunggu laporan masyarakat. Kalau tidak laporan bagaimana tahu, mereka punya kaca pecah, dipukul, tapi enggak melapor," ungkapnya.

Menyoal berapa kerugian yang dialami terkait peristiwa penyerangan dan perusakan itu, Yusri belum menjelaskan, karena masih dalam proses pendataan. "Masih didatakan (jumlah kerugian)," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Mesti Dibuka ke Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Kerahkan Intelijen Kaji Izin Reuni Akbar 212
Indonesia
Polisi Kerahkan Intelijen Kaji Izin Reuni Akbar 212

Data intelijen diperlukan untuk merencanakan langkah yang harus dilakukan

Car Free Night Sudirman-Thamrin, Ini Lokasi Parkir Bagi Pengunjung
Indonesia
Car Free Night Sudirman-Thamrin, Ini Lokasi Parkir Bagi Pengunjung

"Penutupan dan pengalihan arus lalu lintas pada acara Car Free Night dimulai pukul 15.00 sd 24.00 WIB," jelas Fahri.

Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia
Dunia
Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia

Pengecualian diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk .ertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,

Akademisi: FPI dan Rizieq Bukan Ancaman terhadap Keutuhan Bangsa
Indonesia
Akademisi: FPI dan Rizieq Bukan Ancaman terhadap Keutuhan Bangsa

Ahmad Atang mengatakan bahwa Front Pembela Isilan (FPI) dan Habib Rizieq Shihab bukan merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

 DPRD Minta Perolehan Pendapatan dari Aset DKI Dirasionalisasi
Indonesia
DPRD Minta Perolehan Pendapatan dari Aset DKI Dirasionalisasi

"Dari apa yang kita lihat bahwa aset yang kita miliki kini berjumlah Rp475 triliun, sedangkan (target) pendapatan dari kita hanya Rp158 miliar. Kalau kita bandingkan hal demikian hanya 0,03 persen yang kita dapatkan.

ISIS Masih Eksis di Indonesia, Pengamat Minta Warga Waspadai Teror Saat Natal
Indonesia
ISIS Masih Eksis di Indonesia, Pengamat Minta Warga Waspadai Teror Saat Natal

Stanislaus mennyebut, bom malam natal yang pernah terjadi secara serentak di beberapa kota menjadi momok menakutkan saat perayaan Natal.

Ketua MPR Peringatkan Pemerintah Tak Paksakan New Normal
Indonesia
Ketua MPR Peringatkan Pemerintah Tak Paksakan New Normal

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari 25 daerah tersebut perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan tiga aspek utama dari kesehatan masyarakat.

 Hasto Dukung KPK Kembangkan Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Indonesia
Hasto Dukung KPK Kembangkan Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan

"Sejak awal sikap PDIP sangat tegas. Kami tidak komproni terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Partai terus melakukan edukasi serta partai memberikan sanksi yang berat," kata Hasto

11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000
Indonesia
11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000

310 daerah yang memiliki kasus aktif dibawah 50

Banjir Jakarta Meluas seperti 2010, Anies Dianggap Lalai
Indonesia
Banjir Jakarta Meluas seperti 2010, Anies Dianggap Lalai

Proyek naturalisasi sungai Jakarta yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal total.