Usut Pembakaran Bendera Partai Penguasa, Polri Janji Profesional Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (tengah). (ANTARA/HO-Polri)

Merahputih.com - Polisi berjanji akan profesional mengusut kasus dugaan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setelah sejumlah kader PDI-P membuat laporan.

"Jadi, polisi akan melakukan penyelidikan secara profesional yang tentunya akan mencari fakta-fakta. Kita akan memeriksa saksi dan bukti-bukti yang ada," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Jumat (26/6)

Polisi akan menindaklanjuti laporan yang masuk nantinya. Semua Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemeriksaan suatu laporan akan dilakukan nantinya apabila sudah ada laporan yang masuk.

Baca Juga

Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Sejauh ini, dia menyebut belum ada pemeriksaan mendalam karena belum adanya laporan resmi. Setelah laporan masuk barulah polisi akan memeriksa pelapor dan saksi-saksi lain.

"Ya tentunya nanti setelah ada laporan yang kita terima dari penyidik, nanti akan mendalami laporan tersebut nanti akan meminta keterangan dari pelapor, kemudian juga saksi-saksi yang lain akan dilakukan pemeriksaan," katanya.

Ia meminta semua pihak bisa menjaga kestabilan nasional. Sebab tak dapat dipungkiri menyusul kejadian ini beberapa waktu belakangan ada aksi yang dilakukan oleh kader PDI-P. Semisal aksi yang dilakukan di Jakarta Timur karena tak terima akan pembakaran bendera partainya itu.

"Dan kami tetap komunikasi dengan masyarakat semua maupun yang lain bagaimana tercipta situasi yang kondusif," jelas Argo.

Koordinator Lapangan Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme Edy Mulyadi mengaku telah dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait pembakaran bendera PDIP dalam aksi yang berlangsung Rabu 24 Juni 2020 di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Dipanggil untuk klarifikasi saja (kemarin), belum masuk penyidikan. Iya (terkait bendera PDIP) karena mereka kan tersinggung, yang kami bakar sebetulnya bendera PKI. Cuma kalau ada bendera PDIP itu accident dan pimpinan kami menduga itu penyusup," tuturnya kepada wartawan.

Massa PDIP Jakarta Timur melakukan aksi jalan kaki di Jalan Matraman Raya menuju Mapolrestro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).

Tentang dugaan penyusup dalam aksi itu, pihaknya masih mencari tahu lebih lanjut terkait hal itu. Maka itu, dia pun belum bisa berbicara banyak.

Dia sebagai korlap hanya tahu ada salah seorang yang membawa bendera PKI dan berencana melakukan aksi pembakaran. Dia tidak tahu mengapa ada bendera PDIP yang turut dibakar dalam aksi tersebut.

"Ditanya (polisi) kenapa bendera PDIP ikut dibakar. Saya bilang saya gak tahu, waktu diperiksa, oh ada dua bendera, waktu dibentang, wah ada bendera PDIP. Saya juga kaget dalam hati saya," terangnya.

Dia pun tak bisa menghentikan aksi pembakaran tersebut. Namun, dia menegaskan saat proses persiapan aksi, tak ada niatan ataupun bahasan tentang pembakaran bendera.

Namun, saat aksi berjalan, ada seseorang yang mendatanginya dan menyarankan aksi pembakaran bendera Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebelumnya, buntut dari pembakaran bendera berlambang Moncong Putih pada aksi demonstrasi RUU HIP di Gedung DPR Jakarta pada Rabu kemarin, ribuan kader partai PDI Perjuangan dari DPC Jakarta Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor Polres Jakarta Timur, Kamis (25/6).

Baca Juga

Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Massa yang berkumpul di Jalan Matraman Raya mulai melakukan long march menuju depan Polres Jakarta Timur pada pukul 14.00 WIB. Massa menuntut pihak kepolisian bertindak tegas terkait peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa aksi demonstrasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Rabu 24 Juni 2020.

"Kita menyikapi sekaligus menuntut pelaku aksi anarkisme pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh sekelompok orang pada aksi kemarin. Kami datang supaya dapat menindak lanjut pelaku pembakaran tersebut. Ini tindak lanjut dari kemarin," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Dwi Rio Sambodo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek
Indonesia
Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek

Saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021, Basuki memaparkan, fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi.

Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban
Indonesia
Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban

Petugas memastikan para jamaah mematuhi protokol kesehatan di tengah ancaman COVID-19.

KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19

KPK juga harus meningkatkan pengawasannya

Mudik Dilarang, KAI Batalkan Seluruh Perjalanan KA Jarak Jauh
Indonesia
Mudik Dilarang, KAI Batalkan Seluruh Perjalanan KA Jarak Jauh

“Total sejak 23 Maret 2020, KAI telah membatalkan sebanyak 401 perjalanan KA, dengan rincian 213 KA Jarak Jauh dan 188 KA Lokal,” ujarnya

Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun

Rp 4,5 triliun digunakan untuk anggaran tahun 2020 dan Rp8 triliun untuk anggaran di tahun 2021 mendatang

Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam
Indonesia
Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam

"Dalam KPI tersebut tidak boleh ada genangan di wilayah Jakpus lebih dari enam jam, tidak boleh ada korban, serta tidak boleh ada genangan jalur-jalur prioritas nasional," kata Irwandi

Jadi Saksi Korupsi PT DI, Sekjen DPR Dicecar Soal Pengadaan Helikopter di Setneg
Indonesia
Jadi Saksi Korupsi PT DI, Sekjen DPR Dicecar Soal Pengadaan Helikopter di Setneg

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017.

Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi
Indonesia
Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXI yang digelar di Gedung Islamic Center Jl. Dukuh Kupang 112-114, Surabaya, diwarnai kericuhan pada Selasa (23/3) malam WIB.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Nurhadi dan Menantunya ke Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Nurhadi dan Menantunya ke Pengadilan Tipikor

"Tim JPU (jaksa penuntut umum) melimpahkan berkas perkara terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono ke Pengadilan Tipikor Jakarta," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri

Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api
Indonesia
Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api

Maklumat Kapolri yang dikeluarkan 23 Desember 2020, mempertimbangkan penanganan penyebaran COVID-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali.