Usut Kasus Walkot Richard, KPK Geledah Kantor SKPD Ambon Tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (tengah/rompi jingga), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada Selasa (17/5).

Penggeledahan terkait kasus dugaan suap soal persetujuan izin prinsip pembangunan cabang toko ritel Alfamidi di Kota Ambon pada 2020 yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

Baca Juga

KPK Tahan Wali Kota Ambon

"Benar, hari ini Tim Penyidik melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah kota Ambon," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (17/5).

Ali mengatakan, hingga saat ini kegiatan upaya paksa penggeledahan masih berlangsung. Informasi selanjutnya akan segera disampaikan.

"Untuk update perkembangannya nantinya akan kami sampaikan kembali," ujar Ali.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap soal persetujuan izin prinsip pembangunan cabang toko ritel Alfamidi pada 2020 di Kota Ambon.

Selain Richard, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanusa serta Kepala Perwakilan Regional Alfamidi, Amri.

Baca Juga

KPK Tetapkan Wali Kota Ambon Tersangka

Richard diduga menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy meminta agar Amri menyerahkan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew.

Tak hanya itu, Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Selain suap, KPK pun menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, hal itu masih didalami tim penyidik. (Pon)

Baca Juga

KPK Duga Wali Kota Ambon Terima Suap Izin Pembangunan 20 Gerai Alfamidi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Bendungan Kolaka Timur, Jokowi Lanjut Resmikan Bendungan di Wonogiri
Indonesia
Setelah Bendungan Kolaka Timur, Jokowi Lanjut Resmikan Bendungan di Wonogiri

Jokowi menekankan, jika bangsa Indonesia menginginkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan, dapat tercapai, maka waduk adalah kunci.

1.000 Lampion Imlek Dinyalakan, Warga Solo Tumpah Ruah
Indonesia
1.000 Lampion Imlek Dinyalakan, Warga Solo Tumpah Ruah

Sebanyak 1.000 lampion dan satu shio macan air yang terpasang di Pasar Gede dan halaman Balai Kota Solo mulai dinyalakan.

Menkominfo Raih Penghargaan Top Leader on Digital
Indonesia
Menkominfo Raih Penghargaan Top Leader on Digital

Ia menerima penghargaan TOP Digital Awards 2021 untuk kategori TOP Leader on Digital Implementation 2021.

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat

Selain mengamankan Terbit Rencana dan sejumlah pihak lainnya tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap yang digelar di Langkat, Sumatera Utara.

DIY di PPKM Level 3, Sri Sultan: Masyarakat Sudah Lelah
Indonesia
DIY di PPKM Level 3, Sri Sultan: Masyarakat Sudah Lelah

Raja Yogyakarta ini menegaskan masyarakat sudah lelah dibatasi mobilitas dan kegiatannya.

DPD Walubi DKI Jakarta Gelar Puja Bakti Secara Virtual
Indonesia
DPD Walubi DKI Jakarta Gelar Puja Bakti Secara Virtual

Puja bakti agama Buddha bagi para ASN di DKI mampu merekatkan sinergitas para ASN

Muhammadiyah Imbau Umat Islam Tak Terprovokasi Perang Rusia-Ukraina
Indonesia
Muhammadiyah Imbau Umat Islam Tak Terprovokasi Perang Rusia-Ukraina

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, perang Rusia dan Ukraina bukan masalah agama.

Susi Air Somasi Bupati Malinau, Minta Ganti Rugi Rp 8,9 Miliar
Indonesia
Susi Air Somasi Bupati Malinau, Minta Ganti Rugi Rp 8,9 Miliar

Visi Law Office sebagai kuasa hukum Susi Air pun secara resmi mengirimkan somasi teguran pada Senin (7/2), yang ditujukan kepada dua pihak, yakni Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Ernes Silvanus.

Mahfud MD Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Dimulai 14 Juni 2022
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Dimulai 14 Juni 2022

Adanya dukungan pemerintah kepada penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, diharapkan supaya Pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu.

Vaksinasi Anak Terus Digencarkan Seiring PTM 100 Persen
Indonesia
Vaksinasi Anak Terus Digencarkan Seiring PTM 100 Persen

Upaya mencegah anak menjadi korban penyebaran COVID-19 terus dilakukan.