Usut Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Eks Pegawai Jhonlin Baratama Ilustrasi. KPK (Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

Dalam mengusut kasus tersebut, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks pegawai PT Jhonlin Baratama, Ian Setya Mulyawan, Kamis (12/8).

Baca Juga:

KPK Korek Keterangan Chief of Finance Officer Bank Panin Terkait Kasus Pajak

Ian Setya yang pernah bekerja di anak perusahaan Jhonlin Grup milik Haji Isam itu akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji (APA).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis.

Selain Ian Setya, ada saksi lainnya yang diperiksa hari ini. Empat saksi merupakan PNS, yakni Alfred Sumanjuntak, Atik Djauhari, M Tunjung Nugroho, dan Wawan Ridwan. Sementara satu saksi lainnya merupakan pegawai Foresight Consulting Naufal Binnur. Para saksi-saksi tersebut juga diperiksa untuk tersangka Angin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Di antaranya, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji; Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Dirjen Pajak, Dadan Ramdani.

Sementara empat orang lainnya ialah konsultan pajak dari tiga perusahaan besar yang diduga terjerat kasus pajak. Mereka adalah Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations.

Selanjutnya, Veronika Lindawati selaku konsultan pajak PT Bank PAN Indonesia (Bank Panin) dan Agus Susetyo perwakilan PT Jhonlin Baratama milik pengusaha batu bara Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Suap Pejabat Pajak Lewat Lima Pegawai Bank Panin

KPK menduga tersangka Angin dan Dadan telah menerima uang miliaran rupiah dari tiga perusahaan besar itu. Diantaranya, mereka diduga menerima uang sebesar SGD 500 atau sekitar Rp5,39 miliar dari komitmen sebanyak Rp25 miliar melalui Veronika mewakili PT Bank Panin pada 2018.

Keduanya juga diduga menerima uang dari PT Gunung Madu Plantations sebesar Rp15 miliar melalui Ryan Ahmad dan Aulia Imran pada Januari-Februari 2018. Kemudian dari PT Jhonlin Baratama sebesar SGD 3 juta melalui tersangka Agus Susetyo pada Juli-September 2019. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Didakwa Perkara Terorisme, Munarman eks FPI  'Minta Tolong' 7 Saksi
Indonesia
Didakwa Perkara Terorisme, Munarman eks FPI  'Minta Tolong' 7 Saksi

Identitas para saksi harus dijaga kerahasiaan.

Ada Polisi Siber, Warga Ragu Ungkapkan Kritik di Media Sosial
Indonesia
Ada Polisi Siber, Warga Ragu Ungkapkan Kritik di Media Sosial

Hampir 120 orang memperoleh peringatan mengenai konten-konten yang mereka publikasikan di sosial media pada kuartal kedua tahun 2021.

Polda Metro Terjunkan 150 Personel dalam Pengamanan Jakarta Fair 2022
Indonesia
Polda Metro Terjunkan 150 Personel dalam Pengamanan Jakarta Fair 2022

Pihak penyelenggara juga telah berkoordinasi terkait keamanan mengingat acara pameran ini berlangsung satu bulan lebih.

Gelontorkan Rp 42 triliun, Smelter PT Freeport di Gresik Diklaim Jadi Yang Terbesar
Indonesia
Gelontorkan Rp 42 triliun, Smelter PT Freeport di Gresik Diklaim Jadi Yang Terbesar

Peresmian ini menandai dimulainya tahap konstruksi smelter, setelah sejumlah tahapan dilakukan termasuk Front-End Engineering Design, reklamasi dan penguatan lahan, serta rekayasa detail yang sudah dimulai sejak akhir 2018.

Ribuan Tenaga Honorer Terancam Pengangguran, DPRD Desak Gibran Konsultasi ke Pusat
Indonesia
Ribuan Tenaga Honorer Terancam Pengangguran, DPRD Desak Gibran Konsultasi ke Pusat

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023.

Sosok Kepala Daerah Dinilai Punya Kans Besar Jadi Pemimpin Nasional
Indonesia
Sosok Kepala Daerah Dinilai Punya Kans Besar Jadi Pemimpin Nasional

Beberapa nama kepala daerah yang berpeluang adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Inflasi Tinggi Bukti Pelemahan Ekonomi Sudah Terjadi
Indonesia
Inflasi Tinggi Bukti Pelemahan Ekonomi Sudah Terjadi

Tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah akan menyebabkan harga bahan baku naik

Kenaikan Harga BBM Dinilai Ganggu Upaya Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kenaikan Harga BBM Dinilai Ganggu Upaya Pemulihan Ekonomi

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi merembet ke sejumlah sektor.

Puan Harap Sidang Tahunan Kali Ini Solidkan Semua Lembaga Negara
Indonesia
Puan Harap Sidang Tahunan Kali Ini Solidkan Semua Lembaga Negara

DPR juga akan terus mengawasi penanganan COVID-19 oleh pemerintah

DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri
Indonesia
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.