Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak. Penggeledahan dilakukan pada pada Kamis (18/3).

"Adapun lokasi dimaksud bertempat di kantor PT JB (Jhonlin Baratama) di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3) malam.

Jhonlin Baratama adalah salah satu lini bisnis milik Jhonlin Group yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Nama Jhonlin Group identik dengan "Sultan" Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam.

Baca Juga:

KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak

Selain di kantor Jhonlin, KPK juga menggeledah 3 rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Ketiga rumah tersebut berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Dari penggeledahan ini, ditemukan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang diduga terkait dengan perkara," ujar Ali.

Ali mengatakan, KPK akan melakukan analisa dan verifikasi terkait berbagai dokumen dan barang elektronik yang ditemukan. "Untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dari berkas penyidikan perkara dimaksud," tutup Ali.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di Ditjen Pajak.

"Kami sedang penyidikan betul," kata Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Namun, Alex belum bisa mengungkap identitas pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," ujarnya.

Baca Juga:

Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap

Alex menjelaskan, modus dugaan rasuah ini diawali dari pihak wajib pajak yang memberikan sejumlah uang supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah.

"Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," jelas dia.

Menurut Alex, nilai suap dalam dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati ini mencapai miliaran rupiah.

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," imbuhnya. (Pon)

Baca Juga:

DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Segera Panggil Manajemen Jakmania
Indonesia
Polda Metro Jaya Segera Panggil Manajemen Jakmania

Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya, Kombes Marsudianto mengatakan, pemeriksaan manajemen Jakmania baru sebatas sebagai saksi saja.

Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka
Indonesia
Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Seksi IV yang berlokasi di Marunda Cilincing, Jakarta Utara sudah membawa para pekerja proyek yang terluka

Pemerintah Diminta Jangan Lengah Saat Evaluasi 'New Normal'
Indonesia
Pemerintah Diminta Jangan Lengah Saat Evaluasi 'New Normal'

Pemerintah diminta untuk terus terbuka soal data

Kalah Berebut Rekomendasi PDIP dari Gibran, Purnomo Pilih Berhenti Berpolitik
Indonesia
Kalah Berebut Rekomendasi PDIP dari Gibran, Purnomo Pilih Berhenti Berpolitik

Keputusan berhenti dari kegiatan politik menutup rapat peluang PKS atau partai lain untuk melamar Purnomo maju di Pilwakot Solo.

Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma
Indonesia
Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma

Perseroan juga tengah dalam proses negosiasi untuk menambah 120 juta dosis bahan baku dari pengembang vaksin asal Tiongkok.

Gubernur Sulsel Lantik 11 Pasang Kepala Daerah
Indonesia
Gubernur Sulsel Lantik 11 Pasang Kepala Daerah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Sulsel. Mereka yang dilantik berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.73-356 Tahun 2021.

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak
Indonesia
Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

"Agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk kontrol," papar Misbah

Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun
Indonesia
Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun

Ada 3 program bantuan pemerintah di tahun 2021 ini diantaranya Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

PWI Peringatkan Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Pers adalah Perbuatan Pidana
Indonesia
PWI Peringatkan Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Pers adalah Perbuatan Pidana

Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas kepolisian juga harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.

Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair
Indonesia
Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair

Permasalahan pembayaran duit tambahan untuk sopir ambulans dan penggali kubur itu akan segera diselesaikan.