Usut Kasus Satelit Kemhan,Jaksa Agung Belum Bikin Penyidikan Koneksitas Penggeledahan di apartemen salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan proyek satelit Kementerian Pertahanan, Selasa (18/1/2022). ANTARA/HO-Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan Satelit Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) periode 2015 – 2021.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu berkoordinasi dengan Polisi Militer untuk mengetahui ada tidaknya oknum dari militer yang terlibat di kasus tersebut.

Baca Juga:

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Hal ini mengingat hanya Polisi Militer yang berwenang untuk mengusut potensi keterlibatan oknum militer. Namun demikian, koordinasi itu dapat terwujud dalam bentuk koneksitas antar keduanya.

"Kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas. Tetapi saat ini yang kami tetap selidiki adalah sipilnya, swastanya," tutur Burhanuddin kepada wartawan, Rabu (19/1).

Teranyar, penyidik memeriksa tiga orang saksi pihak swasta yang diduga mengetahui kasus tersebut. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, ketiga saksi yang diperiksa diantaranya PY selaku Senior Account Manager PT. Dini Nusa Kusuma, RACS selaku Promotion Manager PT. Dini Nusa Kusuma, dan AK selaku General Manager PT. Dini Nusa Kusuma.

"Ini untuk menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021," ujar Eben.

Baca Juga:

DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan

PT DNK merupakan pemegang Hak Pengelolaan Filing Satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan Satelit atau menggunakan Spektrum Frekuensi Radio di Orbit Satelit tertentu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu, membuat negara rugi.

Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran. Dengan nilai kontrak yang harus dibayar mencapai ratusan miliar rupiah. (Knu)

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan, Mahfud: Arahkan Kasus Ini Diproses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Penyelidik Beberkan Tudingan Kebiasaan Buruk KPK Era Firli Bahuri
Indonesia
Eks Penyelidik Beberkan Tudingan Kebiasaan Buruk KPK Era Firli Bahuri

Firli Cs dikritik lantaran kerap memberitahukan informasi terkait kasus yang masih dalam tahap penyelidikan di KPK.

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Sah, Pemilu Serentak Digelar 14 Februari dan Pilkada Serentak 27 November 2024
Indonesia
Sah, Pemilu Serentak Digelar 14 Februari dan Pilkada Serentak 27 November 2024

Tiga lembaga tersebut sepakat bahwa Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan pada 14 Februari dan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November.

Meski NFT Belum Punya Payung Hukum, Ghozali Tetap Ditagih Pajak
Indonesia
Meski NFT Belum Punya Payung Hukum, Ghozali Tetap Ditagih Pajak

Pemerintah tetap menarik pajak penghasilan mahasiswa asal Semarang, Ghozali yang viral.

450 Ton Silinder Oksigen dan Bantuan Kesehatan Darurat Kiriman UEA Mendarat di Indonesia
Indonesia
450 Ton Silinder Oksigen dan Bantuan Kesehatan Darurat Kiriman UEA Mendarat di Indonesia

Bantuan itu merupakan tahap ketiga dari rangkaian bantuan yang telah diberikan

Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit
Indonesia
Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memerlukan audit keuangan guna meminimalisir pembengkakan biaya yang tengah terjadi.

Selama Libur Natal, Permintaan BBM di Soloraya Naik 3,2 Persen
Indonesia
Selama Libur Natal, Permintaan BBM di Soloraya Naik 3,2 Persen

PT Pertamina mencatat adanya kenaikan permintaan BBM di Soloraya pada momen libur Natal sebanyak 3,2 persen. Perincian kenaikan tersebut semula 3.675 KL/hari menjadi 3.793 KL/hari.

Indonesia Siap Terima Rp 642 Triliun Investasi UEA
Indonesia
Indonesia Siap Terima Rp 642 Triliun Investasi UEA

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal UEA di Indonesia pada Januari-September 2021 sebesar USD 7,8 juta dolar. Sementara akumulasi realisasi investasi asal UEA di Indonesia tahun 2016-triwulan III 2021 mencapai USD 250,7 juta dan berada pada peringkat ke-27.

[HOAKS atau FAKTA] Pesawat Garuda Indonesia Jatuh di Bandara Iran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pesawat Garuda Indonesia Jatuh di Bandara Iran

Tangkapan layar yang berasal dari sebuah video tersebut berasal dari permainan X-Plane 11 Flight Simulator

Mayoritas Pasien COVID-19 di DKI Berasal dari Pendatang Luar Negeri
Indonesia
Mayoritas Pasien COVID-19 di DKI Berasal dari Pendatang Luar Negeri

Kasus positif paling tinggi disumbang oleh masyarakat perjalanan luar negeri.