Usut Kasus Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan dan mendalami kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Dalam upaya tersebut, KPK mengisyaratkan bakal memanggil dan memeriksa Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Sinyal pemeriksaan politikus partai banteng ini mencuat seiring proses penyidikan kasus suap yang telah menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara sebagai tersangka tersebut. Dalam proses penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi pada Selasa (12/1).

Baca Juga:

Geledah Rumah Orang Tua Legislator PDIP, KPK Sita Alat Komunikasi dan Dokumen

Dua lokasi yang digeladah itu yakni, rumah di Jalan Raya Hankam Nomor 72 Cipayung, Jakarta Timur dan rumah di Perum Rose Garden Nomor 15, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi, salah satu rumah yang digeledah itu merupakan milik orang tua Ihsan Yunus.

Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan alat komunikasi dan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Selanjutnya barang yang telah diamankan itu akan segera dianalisis tim penyidik hingga disita.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Tak hanya dianalisis, penyidik juga bakal mengkonfirmasi soal penggeledahan dan barang yang telah diamankan kepada pihak-pihak terkait. Tak terkecuali Ihsan Yunus.

"Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu tergantung kebutuhan proses penyidikan perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/1).

Namun, Ali belum mengetahui ihwal agenda pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus. Yang jelas, kata Ali, siapa pun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka akam dikonfirmasi oleh penyidik.

Baca Juga:

Kasus Suap Bansos, KPK Geledah Rumah Dirjen Linjamsos Kemensos

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

KPK Terjunkan Belasan Personel Kawal Tahanan Isolasi COVID-19 di Wisma Atlet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Acak-Acak Empat Lokasi, Kejagung Sita Satu Mobil Mewah Jaksa Pinangki
Indonesia
Acak-Acak Empat Lokasi, Kejagung Sita Satu Mobil Mewah Jaksa Pinangki

Penyidik sedang fokus untuk menuntaskan pemberkasan tersangka Pinangki dengan Djoko Tjandra

Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah
Indonesia
Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah

Vaksin Sinovac rencananya akan disebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Subsidi Gaji Tahap II Mulai Disalurkan
Indonesia
Subsidi Gaji Tahap II Mulai Disalurkan

Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan penyaluran tahap II subsidi gaji untuk pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta sudah mulai disalurkan.

BK DPRD Jabar Segera Panggil Dadan Supriatna Gegara 'Surat Sakti' Sekolah
Indonesia
28 Ribu Kendaraan Nekat Mudik dari Jakarta
Indonesia
28 Ribu Kendaraan Nekat Mudik dari Jakarta

Jumlah terbanyak berada di wilayah Polda Metro Jaya, yakni 1.093 kendaraan.

Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19

Ada sebanyak 16,9 juta pelayan publik yang akan menerima vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi nasional tahap kedua.

Bawaslu Waspadai Proses Kampanye Jelang Pemungutan Suara
Indonesia
Bawaslu Waspadai Proses Kampanye Jelang Pemungutan Suara

Kampanye jadi tahapan paling panjang

 Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB

"Protokol kesehatan tetap kita berlakukan ketat di semua lembaga dan perkantoran. Jika tidak mematuhi aturan kita tindak tegas," kata dia.

Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai
Indonesia
Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai

Segala bentuk perilaku dan tindak tanduk Andreau tidak berkaitan dengan partai

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi
Indonesia
Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Polisi bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana