Usut Dugaan Rasis Oleh Relawan Jokowi, Penyidik Pakai Konsep Komjen Listyo Kadiv Humas Polri, Irjen Prabowo Argo Yuwono. instagram/Divisi Humas polri

Merahputih.com - Bareskrim Polri bakal menerapkan konsep 'Presisi' dalam pengusutan kasus dugaan rasis yang diduga dilakukan oleh mantan relawan Jokowi, Ambroncius Nababan terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Konsep 'Presisi' ini digaungkan oleh Kapolri Terpilih, Komjen Listyo Sigit Prabowo. 'Presisi' sendiri merupakan akronim dari pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Baca Juga

Bareskrim Segera Periksa Relawan Jokowi Terkait Kasus Dugaan Rasis

Pemolisian prediktif dalam perkara ini terwujud sejak adanya postingan akun Facebook atas nama Ambroncius Nababan pada 24 Januari 2021 lalu, yang diduga mantan Relawan Jokowi ini.

"Bahwa akun rasisme tersebut ada di media sosial yaitu Facebook, yang atas namanya AN yang diduga mengunggah foto yang tidak pantas," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Senin (25/1).

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

Polisi pun langsung melakukan analisis sebagai bentuk responsibilitas terkait dengan perkara tersebut. Oleh sebab itu, setelah adanya pelaporan di Polda Papua dan Polda Papua Barat, Bareskrim Polri langsung mengambil alih kasus itu.

Dengan pelimpahan tersebut, Bareskrim Polri pun langsung bertindak cepat untuk memproses perkara ini. Diantaranya adalah memanggil Ambroncius Nababan dan akan memeriksa sejumlah saksi ahli.

Baca Juga

Ketum Projamin Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Hinaan ke Natalius Pigai

Argo menekankan, dalam pengusutan kasus tindakan rasisme ini, Bareskrim Polri akan melakukan transparansi berkeadilan. Sehingga, proses hukum akan ditegakan kepada siapapun yang diduga kuat melakukan tindakan rasis tersebut.

"Jangan membuat sesuatu yang nanti akan melanggar pidana. Percayakan bahwa kepolisian akan transapran dalam melakukan penyidikan kasus ini," tutur Argo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Larang ASN Bukber Selama Ramadan
Indonesia
Pemprov DKI Larang ASN Bukber Selama Ramadan

SekdaDKI mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan pemprov untuk tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama (bukber).

Wagub DKI Ajak Pemuda Bantu Pemerintah Perangi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Ajak Pemuda Bantu Pemerintah Perangi COVID-19

Pemda DKI sangat membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih orang dewasa agar wabah virus corona ini segera hilang.

KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya

"Salut dan respect atas kinerja Kejagung dalam menangani kasus Asabri dan Jiwasraya, itu kerja yang luar biasa dan sangat tidak mudah. Perkara-perkara tersebut adalah coruption big scandal," kata Nawawi

RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Jost (RJ) Lino dituntut enam tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 Siasat DPR - Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja, Ubah Dahulu Tata Cara Bikin UU
Indonesia
Siasat DPR - Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja, Ubah Dahulu Tata Cara Bikin UU

Baleg fokus menyelesaikan revisi UU PPP dan UU Ciptaker di tahun 2022 karena MK hanya memberikan waktu dua tahun bagi pembuat UU untuk memperbaiki UU Ciptaker.

Polda Metro Beberkan Kronologis Penangkapan Kapolsek Sepatan
Indonesia
Polda Metro Beberkan Kronologis Penangkapan Kapolsek Sepatan

Kapolsek Sepatan, AKP Oky Bekti Wibowo ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran
Indonesia
Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran

Anggota TNI-Polri mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran. Mencegah hal itu, jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan memperketat tracing terhadap pendatang.

Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok
Indonesia
Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok

Tersangka melakukan aksinya bulan Agustus 2021 dan mereka sudah berada di Indonesia sejak enam bulan yang lalu.

Ingin Segera Vaksinasi, Menkes Budi Minta Masyarakat Bersabar
Indonesia
Ingin Segera Vaksinasi, Menkes Budi Minta Masyarakat Bersabar

"Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu," kata Menkes Budi