Usut Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi, Kejagung Panggil Ulang Alex Noerdin Eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin menempelkan stiker Angkutan Lebaran (ANTARA)

Merahputih.com - Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan ulang Alex Noerdin sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Pemanggilan ulang dilakukan setelah mantan Gubernur Sumatera Selatan itu tidak hadir saat pemanggilan pertama pada Senin (13/9).

Baca Juga

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Tolak Eksepsi 8 Terdakwa ASABRI

"Yang bersangkutan enggak datang, minta penundaan, karena masih ada sidang DPR," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Supardi, Selasa (14/9).

Penyidik membutuhkan keterangan Alex Noerdin terkait sejumlah aliran dana dalam perkara dugaan korupsi PDPDE. Namun, Supardi enggan membeberkan lebih lanjut perihal materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap politisi Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Supardi menegaskan, permintaan keterangan terhadap Alex akan dilakukan pekan ini. "Untuk memperdalam penyidikan, kami masih panggil minggu ini," kata Supardi.

Dalam perkara PDPDE, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan dua orang tersangka, yakni inisial CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel periode 2008 dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa berinisial AYH.

Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin (kiri depan) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini (keempat kanan) (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) perkara ini diduga merugikan keuangan negara sebesar 30 juta dolar AS yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019.

Kemudian, kerugian juga dihitung dari setoran modal yang seharusnya tidak dibayarkan oleh PDPDE Sumsel sebesar 63.750 dolar AS.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan kasus ini terjadi antara tahun 2010-2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Baca Juga

Pakar Nilai Penerima Dana Korupsi Asabri Juga Harus Diproses Hukum

Keputusan BP Migas tersebut menunjuk BUMD PDPDE Sumsel sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut. Akan tetapi dengan dalil PDPDE tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk perusahaan patungan PT PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN.

Leonard menambahkan, penyidik masih terus mendalami penyidikan untuk menemukan tersangka lainnya yang diduga ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD PDPDE Sumatera Selatan Tahun 2010-2019. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Minta Giring PSI Tunjukan Tutur Kata dan Sikap yang Baik
Indonesia
Wagub DKI Minta Giring PSI Tunjukan Tutur Kata dan Sikap yang Baik

Apalagi Giring, kata Riza, masih generasi muda yang harus menunjukkan sikap yang baik antara tutur kata dan perbuatan. Perkataan mestinya yang membangun dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak

Pemerintah harus buka mata terkait melonjaknya harga bahan pokok saat puasa dan menjelang Idulfitri 2022. Terbaru, harga tepung terigu naik mencapai 2.000 per kilogram (Kg) dan sebelumnya minyak goreng.

Napi Selamat Kebakaran Lapas Tangerang Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Dana Subsidi Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Dana Subsidi Harus Tepat Sasaran

Pemerintah memperkirakan total anggaran yang diperlukan untuk subsidi ini mencapai Rp 7,28 triliun dengan menggunakan dana yang berasal dari BPDPKS.

Jokowi Sambut Kedatangan PM Papua Nugini
Indonesia
Jokowi Sambut Kedatangan PM Papua Nugini

Sejumlah rangkaian penyambutan kenegaraan dilakukan, mulai dari saat memasuki Istana Kepresidenan Bogor.

Respons Kubu Juliari soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos
Indonesia
Respons Kubu Juliari soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegas dia.

Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis
Indonesia
Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis

Menurut Kent, secara statistik, pidana kurungan belum membuktikan bisa memberikan efek jera bagi seseorang.

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama
Indonesia
KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kasubdit Transaksi Khusus Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak pada Kementerian Keuangan Wahyu Santoso, hari ini.

Bandara Ngurah Rai Segera Buka Puluhan Rute Penerbangan Internasional
Indonesia
Bandara Ngurah Rai Segera Buka Puluhan Rute Penerbangan Internasional

Secara umum Bandara Ngurah Rai, telah siap menerima kedatangan internasional baik dari sisi fasilitas maupun kapasitas.

PPKM Kabupaten Bogor Turun Level 2, Sederet Aturan Mulai Dilonggarkan
Indonesia
PPKM Kabupaten Bogor Turun Level 2, Sederet Aturan Mulai Dilonggarkan

Dalam PPKM Level 2, Pemkab Bogor memberlakukan sejumlah aturan yang dilonggarkan.