Usut Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi, Kejagung Panggil Ulang Alex Noerdin Eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin menempelkan stiker Angkutan Lebaran (ANTARA)

Merahputih.com - Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan ulang Alex Noerdin sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Pemanggilan ulang dilakukan setelah mantan Gubernur Sumatera Selatan itu tidak hadir saat pemanggilan pertama pada Senin (13/9).

Baca Juga

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Tolak Eksepsi 8 Terdakwa ASABRI

"Yang bersangkutan enggak datang, minta penundaan, karena masih ada sidang DPR," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Supardi, Selasa (14/9).

Penyidik membutuhkan keterangan Alex Noerdin terkait sejumlah aliran dana dalam perkara dugaan korupsi PDPDE. Namun, Supardi enggan membeberkan lebih lanjut perihal materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap politisi Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Supardi menegaskan, permintaan keterangan terhadap Alex akan dilakukan pekan ini. "Untuk memperdalam penyidikan, kami masih panggil minggu ini," kata Supardi.

Dalam perkara PDPDE, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan dua orang tersangka, yakni inisial CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel periode 2008 dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa berinisial AYH.

Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin (kiri depan) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini (keempat kanan) (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) perkara ini diduga merugikan keuangan negara sebesar 30 juta dolar AS yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019.

Kemudian, kerugian juga dihitung dari setoran modal yang seharusnya tidak dibayarkan oleh PDPDE Sumsel sebesar 63.750 dolar AS.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan kasus ini terjadi antara tahun 2010-2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Baca Juga

Pakar Nilai Penerima Dana Korupsi Asabri Juga Harus Diproses Hukum

Keputusan BP Migas tersebut menunjuk BUMD PDPDE Sumsel sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut. Akan tetapi dengan dalil PDPDE tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk perusahaan patungan PT PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN.

Leonard menambahkan, penyidik masih terus mendalami penyidikan untuk menemukan tersangka lainnya yang diduga ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD PDPDE Sumatera Selatan Tahun 2010-2019. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif
Indonesia
Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di lobi Paviliun Parahyangan RSHS Bandung.

Antisipasi Banjir, Wakil Wali Kota Jakpus Minta Warga Bersihkan Saluran Air Setiap Hari
Indonesia
Survei: Demokrat Geser Golkar di Tiga Besar, Dekati Gerindra
Indonesia
Survei: Demokrat Geser Golkar di Tiga Besar, Dekati Gerindra

Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi tiga besar menggeser Partai Golkar.

MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik
Indonesia
MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

MAKI meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik.

Pemprov DKI Klaim Sudah Mulai Kerjakan Program Antisipasi Banjir
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Sudah Mulai Kerjakan Program Antisipasi Banjir

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menghimbau pemerintah daerah setempat yang rawan terhadap bencana banjir untuk mewaspadai, mengantisipasi dan melakukan aksi mitigasi lebih awal untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana.

Luhut Ditunjuk Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali
Indonesia
Luhut Ditunjuk Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk jadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Akhir Lembaga Antirasuah?
Indonesia
Akhir Lembaga Antirasuah?

Banyak pihak memandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada di ambang kematian.

Ganjil Genap Redam Wisatawan Datang ke Puncak Bogor
Indonesia
Ganjil Genap Redam Wisatawan Datang ke Puncak Bogor

Sementara itu, data kasus terkonfirmasi positif virus korona COVID-19 di Indonesia, tercatat jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 4.167.511 orang, Minggu (12/9)

75,2 Juta Dosis Vaksin Corona Sudah Disuntikkan di AS
Dunia
75,2 Juta Dosis Vaksin Corona Sudah Disuntikkan di AS

CDC Amerika Serikat menyebutkan bahwa 75.236.003 dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan di negara tersebut hingga Minggu pagi (28/2).