Usut Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi, Kejagung Panggil Ulang Alex Noerdin Eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin menempelkan stiker Angkutan Lebaran (ANTARA)

Merahputih.com - Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan ulang Alex Noerdin sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Pemanggilan ulang dilakukan setelah mantan Gubernur Sumatera Selatan itu tidak hadir saat pemanggilan pertama pada Senin (13/9).

Baca Juga

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Tolak Eksepsi 8 Terdakwa ASABRI

"Yang bersangkutan enggak datang, minta penundaan, karena masih ada sidang DPR," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Supardi, Selasa (14/9).

Penyidik membutuhkan keterangan Alex Noerdin terkait sejumlah aliran dana dalam perkara dugaan korupsi PDPDE. Namun, Supardi enggan membeberkan lebih lanjut perihal materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap politisi Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Supardi menegaskan, permintaan keterangan terhadap Alex akan dilakukan pekan ini. "Untuk memperdalam penyidikan, kami masih panggil minggu ini," kata Supardi.

Dalam perkara PDPDE, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan dua orang tersangka, yakni inisial CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel periode 2008 dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa berinisial AYH.

Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin (kiri depan) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini (keempat kanan) (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) perkara ini diduga merugikan keuangan negara sebesar 30 juta dolar AS yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019.

Kemudian, kerugian juga dihitung dari setoran modal yang seharusnya tidak dibayarkan oleh PDPDE Sumsel sebesar 63.750 dolar AS.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan kasus ini terjadi antara tahun 2010-2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Baca Juga

Pakar Nilai Penerima Dana Korupsi Asabri Juga Harus Diproses Hukum

Keputusan BP Migas tersebut menunjuk BUMD PDPDE Sumsel sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut. Akan tetapi dengan dalil PDPDE tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk perusahaan patungan PT PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN.

Leonard menambahkan, penyidik masih terus mendalami penyidikan untuk menemukan tersangka lainnya yang diduga ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD PDPDE Sumatera Selatan Tahun 2010-2019. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Unpad Terima 2.996 Mahasiswa dari Jalur SMUP
Indonesia
Unpad Terima 2.996 Mahasiswa dari Jalur SMUP

Hasil Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) untuk jenjang sarjana Jalur Mandiri, Jalur Prestasi, dan Jalur Internasional telah diumumkan, Jumat (2/7) pukul 18.30 WIB.

BKN Perpanjang Lagi Pendaftaran PPPK Guru di Papua dan Papua Barat
Indonesia
BKN Perpanjang Lagi Pendaftaran PPPK Guru di Papua dan Papua Barat

BKN kembali memperpanjang pendaftaran seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir
Indonesia
Wagub DKI Akui Gedung di Jakarta Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut ada sejumlah gedung di Jakarta yang menyalahi aturan dalan pembangunan, sehingga berimbas banjir di kawasan ibu kota.

73 Sekolah di Kota Bogor Akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
73 Sekolah di Kota Bogor Akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Sebanyak 73 sekolah yang terdiri atas 36 sekolah dasar dan 37 sekolah menengah pertama di Kota Bogor disiapkan untuk melaksanakan uji coba penyelenggaraan pembelajaran secara tatap muka.

Kapolri Klaim PPKM Darurat Mampu Turunkan Mobilitas di Bandung
Indonesia
Kapolri Klaim PPKM Darurat Mampu Turunkan Mobilitas di Bandung

Mobilitas masyarakat di Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat mengalami penurunan di minggu pertama dan kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

AHY Dinilai Tengah Playing Victims dan Tak Percaya Diri
Indonesia
AHY Dinilai Tengah Playing Victims dan Tak Percaya Diri

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belakangan tengah menuai sorotan.

Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri
Indonesia
Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bernama Alvin Wijaya atau AW mengundurkan diri.

Siap Bertarung, Zohri dan Alvin Berangkat ke Olimpiade Tokyo
Indonesia
Siap Bertarung, Zohri dan Alvin Berangkat ke Olimpiade Tokyo

Zohri maupun Alvin berharap bisa membuat prestasi terbaik dalam Olimpiade pertamanya. Apalagi persiapan yang dilakukan cukup matang termasuk dalam mengatasi pandemi.

Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet
Indonesia
Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet

Partai koalisi pendukung pemerintah kini semakin membludak. Hal ini tak lepas dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap
Indonesia
Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.