Usulan Presiden Tiga Periode Muncul Berbarengan Dengan Amendemen UUD Presiden Joko Widodo di sidang MPR. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dorongan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai telah mengkhianati cita-cita reformasi, dan wacana tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

"Munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga periode juga menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional," kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR

Dia merasa heran, kenapa masih ada upaya pihak tertentu mendorong kembali wacana jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode dan tidak tahu apa motif dan untuk kepentingan siapa wacana tersebut, namun gerakan itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi yang jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan UUD 1945.

Ia menegaskan, jika ditelusuri usulan masa jabatan presiden tiga periode, pertama kali muncul pada November 2019, seiring dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.

"Saat itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden," ujarnya.

Presiden Jokowi, kata ia, sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, yaitu tanggal 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021.

Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menilai, sikap Presiden yang tidak setuju MPR untuk mengamendemen UUD 1945 dan dua kali penolakannya, seharusnya menjadi rujukan semua pihak agar jangan lagi mewacanakan Jokowi 3 periode.

Perhitungan suara.  (Foto: KPU)
Perhitungan suara. (Foto: KPU)

"Dan Saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini. Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga 'cari panggung' dan sensasi," katanya lagi.

Guspardi meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.

"Sebaiknya wacana tersebut diakhiri, karena Presiden Jokowi tegas menolaknya, bahkan Jokowi juga menaruh curiga yang mengusulkan wacana yang justru menjerumuskannya," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Amandemen Terbatas UUD 1945 Harus Libatkan DPD RI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arab Saudi Beri Sinyal Izinkan Pemerintah Bangun Rumah Indonesia di Makkah
Indonesia
Arab Saudi Beri Sinyal Izinkan Pemerintah Bangun Rumah Indonesia di Makkah

Menteri Al-Falih menyambut baik rencana tersebut dan langsung menawarkan beberapa calon lokasi yang dapat digunakan.

Jadi Tersangka Kasus Pornografi, Artis GA Terancam Dipenjara 12 Tahun
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Pornografi, Artis GA Terancam Dipenjara 12 Tahun

Artis GA terancam pidana penjara setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus video panas.

PSI Kritik Anies soal Penanganan Banjir
Indonesia
PSI Kritik Anies soal Penanganan Banjir

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad menyampaikan, hingga kini program yang diunggulkan Anies belum terlihat nyata membantu mengatasi banjir Jakarta.

Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI
Indonesia
Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria memastikan pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi terkait unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kantor KAMI Diteror Petasan
Indonesia
Kantor KAMI Diteror Petasan

Namun, ia belum bisa merinci soal peristiwa tersebut. Tetapi dipastikan ledakan itu akibat petasan.

Peringati May Day, 50 Ribu Buruh bakal Gelar Aksi Demo Besok
Indonesia
Peringati May Day, 50 Ribu Buruh bakal Gelar Aksi Demo Besok

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day berjumlah 50 ribu buruh.

ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran Terancam Dipecat
Indonesia
ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran Terancam Dipecat

"Sebagaimana sudah disampaikan tidak diperkenankan mudik bagi asn akan mendapatkan sanski," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria

KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai
Indonesia
KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai

KLB PD akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Dia meyakini pemilihan Ketum baru akan membawa PD menang di Pemilu 2024.

Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.