Usulan Pemilu Ditunda, Faldo: Pemerintah Jangan Sampai Diseret-seret Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terus mengemukakan publik. Setelah diungkapkan oleh menteri Jokowi, penundaan juga diungkapkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan didukung Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin (28/2).

Baca Juga:

Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa

Namun, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut. Deklarasi dukungan tersebut, kata ia merupakan aspirasi dari partai politik.

Faldo menegaskan, Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Bahkan, klaim ia, tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik.

"Jadi jangan sampai diseret-seret," tegasnya.

Pemerintah, kata ia, saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19, memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.

"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.

Faldo menegaskan, selain pemulihan pasca pandemi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan," katanya.

Ia membantah, kalau kalau ada yang mengaitkan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik.

"Pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," katanya.

Usulan penundaan pemilu ini, diungkapkan para pengusulnya, karena krisis COVID-19, selain itu pertumbuhan ekonomi yang tengah berjalan dikhawatirkan terganggu padahal masyarakat belum pulih. (Asp)

Baca Juga:

Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM
Indonesia
Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM

Mereka juga meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sahnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021

Wamenkes Beberkan Alat Deteksi Khusus Varian Omicron di Pintu Masuk Indonesia
Indonesia
Wamenkes Beberkan Alat Deteksi Khusus Varian Omicron di Pintu Masuk Indonesia

S-Gene Failure Test (SGFT) untuk mengidentifikasi varian Omicron di pintu masuk negara.

Tiket Bus AKAP di Cirebon Naik 30%
Indonesia
Tiket Bus AKAP di Cirebon Naik 30%

Tiket bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalami kenaikan 25-30 persen, imbas dari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

APJII Ingin Jadi Jembatan Memasuki Dunia Metaverse
Indonesia
APJII Ingin Jadi Jembatan Memasuki Dunia Metaverse

Bersama APJII, WIR Group memasuki fase selanjutnya dari transformasi digital melalui adopsi teknologi tinggi metaverse dan ketersediaan jaringan internet sebagai jaringan pendukung utama.

Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali
Indonesia
Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali

Menurutnya, Giring berhak maju di Pilgub DKI 2024 jika mantan vokalis band Nidji itu punya keberanian.

 MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri
Indonesia
MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri

Mahkamah Agung mengurangi vonis bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara. MA beralasan Edhy sudah berbuat baik saat bekerja.

Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi
Indonesia
Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi

Deputi Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Montty Girianna, memastikan pemerintah selalu memonitor proses pendaftaran kendaraan roda empat untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Daerah Penyangga Jakarta Surati Anies Minta Dukungan Dana Hibah
Indonesia
Daerah Penyangga Jakarta Surati Anies Minta Dukungan Dana Hibah

Menurutnya, langkah tersebut sangat menguntungkan bagi Jakarta

Romo Vikep Surakarta Ajak Warga Perkuat Solidaritas di Tengah Pandemi
Indonesia
Romo Vikep Surakarta Ajak Warga Perkuat Solidaritas di Tengah Pandemi

Perjalanan bangsa Indonesia bahkan dunia telah dicoba kuat sepanjang dua tahun ini dengan adanya Pandemi COVID19.

[HOAKS atau FAKTA]: 212 Mart Jadi Sponsor Formula E
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: 212 Mart Jadi Sponsor Formula E

Pihak penyelenggara belum memberikan informasi secara terbuka kepada publik.