Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas, Senin (15/03/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

MerahPutih.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik, terkait kembali munculnya isu masa jabatan Presiden Republik Indonesia tiga periode.

Menurut Jerry, jika masa jabatan Presiden ditambah maka akan merusak sistem demokrasi yang ada.

Baca Juga

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

"Ikuti saja regulasi konstitusi yang ada," kata Jerry saat dihubungi wartawan, Senin (15/3).

Jerry pun mengatakan, usulan masa jabatan Presiden tiga periode itu Irasional.

"Ini bisa jadi penggorengan isu yang sudah digulirkan, bisa jadi upaya menjegal ada oknum-oknum yang melegalkan jabatan presiden 3 periode," ucapnya.

Presiden Jokowi sebelum memimpin Rapat Terbatas, Senin (15/03/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden Jokowi sebelum memimpin Rapat Terbatas, Senin (15/03/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Jerry juga menilai, hal ini berkaitan dengan hukum primer bukan sekunder. Terlebih, partai tak punya calon paling ngotot atau masih menjagokan Jokowi untuk 3 periode.

"Begitu pula dengan relawan fanatik masih menginginkannya berkuasa lagi. Adapula usulan 7 tahun memimpin, tapi lupakan niat inkonstitusional tersebut," katanya.

Menurut Jerry, perlu ada langkah preventif terhadap isu yang irasional dan inkonstitusional ini.

"Nah, bola panas ini ada di tangan DPR apakah UU jika dibuat akan disahkan atau sudah RUU-nya akan ditolak," tambahnya.

Peryataan Jerry itu menanggapi mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.

Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal. Satu di antara dua pasal itu, Amien mengatakan akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali. (Knu)

Baca Juga

Jokowi Tak Punya Hak Konstitusional Minta MPR Gelar Sidang Istimewa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yogyakarta Catat Rekor Terendah Kasus COVID-19 Sejak Awal 2021
Indonesia
Yogyakarta Catat Rekor Terendah Kasus COVID-19 Sejak Awal 2021

DIY mencatat penularan COVID-19 harian terendah pada Kamis (21/10), dengan 12 kasus, sejak awal 2021.

Wagub DKI Ungkap Sikap Anies Hadapi Serangan dari Buzzer
Indonesia
Wagub DKI Ungkap Sikap Anies Hadapi Serangan dari Buzzer

Lalu, bagaimana sikap Anies menghadapi serangan pada pembullynya?

Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia
Indonesia
Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia

Komnas HAM mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi
Indonesia
Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi

Indonesia akan terus menjadi wilayah jajahan negara lain

Ratusan Keluarga Kalsel Berlebaran di Tengah Banjir
Indonesia
Ratusan Keluarga Kalsel Berlebaran di Tengah Banjir

Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu belum surut hingga lebaran hari kedua.

Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI
Indonesia
Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI

Sejauh ini PSI sudah sesuai makanisme dalam mencoret Viani dari keanggotaan partai.

Dokter Lois Owien Ditangkap Polisi, Sebut COVID-19 Bukan Virus dan Tak Menular
Indonesia
Dokter Lois Owien Ditangkap Polisi, Sebut COVID-19 Bukan Virus dan Tak Menular

Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Dokter Lois Owien diduga karena pernyataannya tidak percaya dengan COVID-19 atau virus corona.

Ada Indra Rukman dalam Rekonstruksi Kasus Suap Bansos di KPK
Indonesia
Ada Indra Rukman dalam Rekonstruksi Kasus Suap Bansos di KPK

Nama Indra Rukman muncul dalam rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2).

Vaksin Terbatas, Vaksinasi COVID-19 Harus Dibarengi Penelitian Lanjutan
Indonesia
Vaksin Terbatas, Vaksinasi COVID-19 Harus Dibarengi Penelitian Lanjutan

“Karena vaksin ini masih dalam pararel dengan penelitiannya, jadi harus benar-benar orang yang sehat yang menerimanya.”

4.036 Pekerja Migran Indonesia Diisolasi di Wisma Atlet Pademangan
Indonesia
4.036 Pekerja Migran Indonesia Diisolasi di Wisma Atlet Pademangan

Sebanyak 4.036 pekerja migran Indonesia yang tiba di tanah air sedang menjalani isolasi COVID- 19 di Wisma Atlet Pademangan Jakarta.