Usulan Kepolisian di Bawah Kementerian Dinilai Belum Relevan Ilustrasi Polisi (Foto: Antara/Nyoman Budhiana)

MerahPutih.com - Usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk menjadikan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian terus menuai polemik.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda menilai, usulan tersebut belum relevan untuk dilakukan saat ini. Sebab, pertama, institusi kepolisian, khususnya pasca-reformasi sudah merupakan institusi sipil non-militer yang terpisah dengan TNI.

Baca Juga

Alasan Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian

“Sehingga, kemudian Polri itu prinsipnya adalah sipil yang kita persenjatai dalam konteks menjaga keamanan di dalam negeri,” ujar Rifqi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/1).

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Arief/nvl/DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Arief/nvl/DPR RI

Kedua, lanjutnya, dari sisi sisi struktur ketatanegaraan, kedudukan Kapolri berada langsung di bawah Presiden, atau setara dengan posisi menteri. Bahkan, dalam konteks fungsi pengawasan, DPR memiliki pengawasan yang lebih kuat, dalam konteks misalnya, melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Kapolri.

“Ini tentu berbeda kalau konteksnya diletakkan sebagai sebuah kementerian di mana dipimpin seorang menteri. Maka DPR tentu hanya bisa melakukan fungsi pengawasan yang konvensional,” katanya.

Ketiga, tambah Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini, meskipun institusi kepolisian bagian dari institusi sipil, peranannya dalam politik sangat dibatasi.

Baca Juga

Pimpinan DPR Minta Ada Kajian Sebelum Polri Berada di Bawah Kementerian

Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, di mana hak memilih dan dipilih para personel Polri tidak diberikan, dalam rangka untuk menjaga netralitas berkaitan dengan anasir-anasir politik.

"Sehingga, sekali lagi, yang diusulkan Lemhanas, saya kira belum relevan untuk kita lakukan saat ini,” tutup Rifqi.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk.

Nantinya, kata Agus, Polri berada di bawah kementerian tersebut. Agus menjelaskan usulan itu muncul sebab belum ada lembaga politik yang merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri. (Knu)

Baca Juga

Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penanganan COVID-19 Membaik, Kemacetan di Kawasan Wisata Harus Dipantau
Indonesia
Penanganan COVID-19 Membaik, Kemacetan di Kawasan Wisata Harus Dipantau

Sesuai dengan terbitnya Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 di poin 5 bahwa untuk daerah PPKM level 3, kawasan wisata sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan, serta harus ada pemberlakuan ganjil-genap di jalan-jalan menuju dan dari kawasan wisata.

Tembok Keraton Kartasura Dijebol dengan Alat Berat, Polres Sukoharjo Periksa 2 Saksi
Indonesia
Tembok Keraton Kartasura Dijebol dengan Alat Berat, Polres Sukoharjo Periksa 2 Saksi

Tembok bersejarah Keraton Kasunanan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dijebol oleh warga setempat dengan menggunakan alat berat, Jumat (22/4).

Diduga Rugikan Negara Rp 15 Miliar, Eks Direktur PTPN Ditetapkan Jadi Tersangka
Indonesia
Diduga Rugikan Negara Rp 15 Miliar, Eks Direktur PTPN Ditetapkan Jadi Tersangka

Setelah studi banding ke Thailand tersebut, Budi memerintahkan salah satu staf PTPN XI menyiapkan dan memproses pelaksanaan pelelangan

Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok
Indonesia
Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok

Tersangka melakukan aksinya bulan Agustus 2021 dan mereka sudah berada di Indonesia sejak enam bulan yang lalu.

Pastikan Formula E Tak Pakai Pawang Hujan, Anies: Kita Selalu Gunakan Ilmu Pengetahuan
Indonesia
Pastikan Formula E Tak Pakai Pawang Hujan, Anies: Kita Selalu Gunakan Ilmu Pengetahuan

Pemerintah DKI akan terus berkoordinasi dengan BMKG mengenai cuaca.

Polisi Benarkan Napoleon Bonaparte Pelaku Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Muhammad Kece Dijebloskan ke Penjara, Puluhan Videonya Dalam Proses Takedown
Indonesia
Muhammad Kece Dijebloskan ke Penjara, Puluhan Videonya Dalam Proses Takedown

Sementara itu ada puluhan video yang diproduksi oleh Muhammad Kece dengan pembahasan serupa

 Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum
Indonesia
Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum

"Dengan demikian kerja sama BKN dengan pihak ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum," kata Anam

Ketua MPR: Warung Tetap Diperbolehkan Beroperasi
Indonesia
Ketua MPR: Warung Tetap Diperbolehkan Beroperasi

Target 1 juta vaksinasi per hari masih belum bisa terlaksana

Ketua DPRD DKI Bantah Ada Perda Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bantah Ada Perda Formula E

DPRD DKI Jakarta menampik bahwa eksekutif dan legislatif telah membuat payung hukum tentang perhelatan mobil balap Formula E.