Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Ingin Cari Muka Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/11). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menganggap pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja," kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12), dikutip Antara.

Baca Juga:

Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat Sebut Upaya Citrakan Jokowi 'Maruk' Kekuasaan

Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945. Namun awalnya, rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Presiden Jokowi berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen. ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.
Presiden Jokowi berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen. (ANTARA FOTO/Akbar N Gumay)

Wakil Ketua MPR dari fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan perihal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem, salah satu partai pendukung Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan, partainya mengusulkan masa jabatan presiden selama tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya untuk satu periode.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga, saat itu ada keinginan untuk amendemen, jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," tambah Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Demokrat Tolak Wacana Perpanjang Jabatan Presiden, Alasannya?

Sehingga, Presiden Jokowi memilih untuk tidak perlu dilakukan amendemen UUD 1945.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)
Presiden Jokowi bersama Ibu Negara saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

"Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," tegas Presiden.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (*)

Baca Juga:

Terlalu Politis, Mahfud MD Enggan Tanggapi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH