Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Ingin Cari Muka Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/11). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menganggap pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja," kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12), dikutip Antara.

Baca Juga:

Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat Sebut Upaya Citrakan Jokowi 'Maruk' Kekuasaan

Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945. Namun awalnya, rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Presiden Jokowi berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen. ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.
Presiden Jokowi berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen. (ANTARA FOTO/Akbar N Gumay)

Wakil Ketua MPR dari fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan perihal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem, salah satu partai pendukung Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan, partainya mengusulkan masa jabatan presiden selama tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya untuk satu periode.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga, saat itu ada keinginan untuk amendemen, jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," tambah Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Demokrat Tolak Wacana Perpanjang Jabatan Presiden, Alasannya?

Sehingga, Presiden Jokowi memilih untuk tidak perlu dilakukan amendemen UUD 1945.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)
Presiden Jokowi bersama Ibu Negara saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

"Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," tegas Presiden.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (*)

Baca Juga:

Terlalu Politis, Mahfud MD Enggan Tanggapi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Daya Beli Turun, Inflasi Tahunan Terendah Sejak Mei 2000
Indonesia
Daya Beli Turun, Inflasi Tahunan Terendah Sejak Mei 2000

Pergerakan inflasi tahun ini, beda jauh dari tahun sebelumnya. Kalau dulu, Ramadhan selalu menjadi puncak inflasi karena permintaan meningkat dan banyak uang beredar.

 Hemat Biaya Tagihan Listrik, Pemprov DKI Redupkan Lampu Jalan
Indonesia
Hemat Biaya Tagihan Listrik, Pemprov DKI Redupkan Lampu Jalan

"Dilakukan peredupan (dimming) sekaligus untuk menghemat pembayaran rekening PJU. Secara bertahap, sampai dengan selesainya PSBB," kata Hari

Kebijakan Penggratisan Listrik Korban COVID-19 Rawan Terjadi Maladministrasi
Indonesia
Kebijakan Penggratisan Listrik Korban COVID-19 Rawan Terjadi Maladministrasi

Jangan sampai nanti kemudian pemotongan-pemotongan atau penggratisan dari listrik itu sendiri menyebabkan subsidi jadi menyimpang.

Di Batam, Azan Mulai Dikumandangkan dengan Seruan Salat di Rumah
Indonesia
Di Batam, Azan Mulai Dikumandangkan dengan Seruan Salat di Rumah

Sebelum mengumandangkan azan, pengurus masjid juga meminta warga untuk tidak datang dan menggelar salat berjamaah.

Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti
KPR
Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pembantunya membuat langkah-terobosan, bekerja lebih cepat, dan optimalisasi serapan anggaran pandemi COVID-19.

5 Jurnalis di Surabaya Diintimidasi saat Demo, AJI Minta Polisi Belajar Lagi UU Pers
Indonesia
5 Jurnalis di Surabaya Diintimidasi saat Demo, AJI Minta Polisi Belajar Lagi UU Pers

"Kecaman tak mengubah apapun. Sebab itu, pada akhirnya kami ingin ucapkan, SELAMAT BELAJAR (LAGI)," tutup Faridl

Romahurmuziy Mengaku Belum Puas dengan Putusan PT DKI Meski Bebas dari Rutan KPK
Indonesia
Romahurmuziy Mengaku Belum Puas dengan Putusan PT DKI Meski Bebas dari Rutan KPK

Romi mengaku belum puas dengan putusan PT DKI yang telah mengkorting hukumannya menjadi hanya satu tahun.

 Polisi Ungkap Pelaku Penyebaran Hoaks Corona Makin Banyak
Indonesia
Polisi Ungkap Pelaku Penyebaran Hoaks Corona Makin Banyak

"Sampai hari ini jumlahnya ada 70 kasus," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Kombes Asep Adi Saputra

Whatsapp Eks Ketua MK Hamdan Zoelva Diretas, Pelaku Minta Duit Jutaan Rupiah
Indonesia
Whatsapp Eks Ketua MK Hamdan Zoelva Diretas, Pelaku Minta Duit Jutaan Rupiah

Whatsapp diretas untuk melakukan tindak pidana penipuan, seperti yang dijelaskan pada laman Twitter @hamdanzoelva,

Tim Gegana Diturunkan atas Kasus Paparan Radioaktif di Serpong
Indonesia
Tim Gegana Diturunkan atas Kasus Paparan Radioaktif di Serpong

Polisi masih menyelidiki penemuan limbah radioaktif jenis Cs 137 di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan.