Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024 Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra, Syarif (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan delapan poin yang akan menyempurnakan tata tertib (Tatib) periode 2019-2024.

Delapan poin penyempurnaan itu merupakan hasil pembahasan sembilan orang tim percepatan pembentukan rancangan tatib yang merupakan perwakilan dari masing-masing fraksi di tim penyusunan.

Baca Juga

DPRD DKI Ingin Dilibatkan Dalam Pemilihan Jabatan Wali Kota dan Direksi BUMD

"Kita sudah mencoba membahas mendalami peraturan DPRD Nomor 1 tentang tatib yang merupakan produk dari DPRD lama periode 2014-2019 lalu. Dalam perbincangan muncul usulan baru yang perlu didalami dan perlu mendapat atensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Pantas Nainggolan di gedung DPRD DKI

Poin pertama dari usulan tersebut, DPRD sepakat meminta Kemendagri mendukung penambahan tenaga ahli untuk membantu kinerja dewan agar semakin optimal. Lalu usulan kedua mengenai penguatan fungsi terhadap pengawasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)
Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ketiga, seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta sepakat agar mekanisme pemilihan kepala daerah masuk ke dalam Tatib terbaru. Upaya tersebut untuk mempermudah proses pemilihan Wagub yang telah kosong setahun lebih.

Keempat pengusulan tentang jaminan asuransi jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dalam menjalankan tugas. Kelima, usulan untuk membentuk badan urusan rumah tangga DPRD.

Baca Juga

DPRD DKI Usulkan Penyediaan Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota Dewan

Keenam pengajuan dukungan anggaran untuk insiatif pembuatan Raperda. Pasalnya DPRD punya hak inisiatif tetapi saat ini masih minim dukungan anggaran, sementara sebuah persyaratan agar bisa mengajukan Raperda harus didukung oleh skala akademik yang bekerjasama dengan perguruan negeri tinggi.

“Selanjutnya poin ketujuh tentang fungsi penyebarluasan perda (peraturan daerah), saya fikir perlu penegasan dalam tatib ini, jadi Perda yang sudah disahkan baru bisa disebarluaskan,” tandas Pantas.

Terakhir tentang keberatan kebocoran informasi yang sifatnya tertutup, menurut Pantas hal tersebut sangat penting untuk dimasukkan dalam tatib DPRD periode ini.

“Itu hasil dari rapat tim kecil yang perlu kita dalami. Kita harap melalui Kemendagri, kejelasan dari delapan poin itu bisa secepatnya ditanggapi,” terang Pantas.

Baca Juga

Eks Ketua DPRD DKI Setuju Anggota Dewan Dapat Tenaga Ahli

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Sementara, Syarif optimis pembahasan tatib secepatnya rampung dan akan dikonsultasikan ke Kemendagri pada Jumat (13/9) mendatang.

"Hari ini kita lanjutkan pembahasan tatib, mudah-mudahan lancar, Kamis ini selesai lalu Jumat kita ke Kemendagri," tutup Syarif. (Asp)

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH