Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, kembali mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengungkap fakta di balik kerusuhan Agustus lalu.
“Rakyat berhak tahu apa fakta sebenarnya di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. Keluarga korban berhak untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarga mereka,” kata Usman dalam keterangannya, Selasa (30/9).
Menurut Usman, desakan ini kembali relevan dan semakin penting mengingat pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang terbaru dalam acara Musyawarah Nasional ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemarin.
Baca juga:
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa Agustus lalu, "Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat, they're evil (mereka jahat), mereka zalim, mereka ingin buat kekacauan, mereka ingin mengadu domba.”
“Pernyataan itu menunjukkan kesan seolah-olah Presiden tidak tahu fakta-fakta yang terjadi saat kerusuhan pada akhir Agustus. Atau sebenarnya Presiden tidak mau tahu,” ujar Usman.
Menurut Usman, seharusnya Presiden meminta informasi dari Mabes Polri, Badan Intelijen Keamanan (BIK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) khususnya terkait keterlibatan aparat militer dan intelijen tempur dalam kerusuhan tersebut.
Baca juga:
KPAI Sesalkan Polisi Tetapkan Ratusan Anak Tersangka Demo Rusuh Agustus 2025
“Kemampuan membakar sejumlah Gedung-Gedung pemerintahan seperti DPRD maupun tindakan lain seperti penyerangan markas polisi dan penjarahan anggota DPRRI beserta rumah Menteri Keuangan mustahil dilakukan jika hanya oleh masyarakat biasa,” katanya.
Sementara itu, Direktur Public Virtue Research Institute Muhammad Naziful Haq menyesalkan, negara belum serius melakukan perubahan berbagai kebijakan sosial ekonomi yang diprotes oleh para demonstran.
“Pernyataan Prabowo juga menyesatkan. Padahal jelas rangkaian unjuk rasa 25 Agustus hingga 2 September 2025 ialah bentuk kemarahan rakyat atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat selaku pemilik kedaulatan,” katanya.
Baca juga:
Ia menjelaskan, demonstrasi Agustus lalu membawa agenda yang jelas. Hal ini tercermin dalam tuntutan 17+8, ditambah 8 tuntutan ekonomi, perubahan aturan parpol dan sistem pemilu, 9 isu reforma agraria sejati, resolusi pelanggaran HAM berat dan tuntutan lainnya.
“Intinya, rakyat mempertanyakan ketidakadilan hukum dan ketimpangan sosial ekonomi, akibat kerusakan alam, korupsi-kolusi-nepotisme, dan praktik otoriter yang mendisfungsidemokrasi," tegasnya.
Negara, kata Nazif, seharusnya memahami dan mendengarkan kemarahan rakyat yang demikian dengan memenuhi seluruh tuntutan.
Baca juga:
KPAI Minta Polri Bebaskan Anak-anak yang Terlibat Demo Rusuh dan Temukan Dalang Utama
"Faktanya, negara lambat, tidak cakap, tidak serius, dan tidak bertanggungjawab dalam mengubah kebijakan yang dipersoalkan,” pungkasnya. (Pon)
