Usai Salat Jumat, Ormas Islam Kepung Kedubes India Massa Aksi 212. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan melakukan aksi di Kedutaan Besar India di Jakarta usai salat Jumat. Aksi ini dilakukan memprotes isu kekerasan berbau rasial yang menimpa umat Muslim di India.

"Menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020," dalam keterangan tertulis bersama FPI, GNPF U dan PA 212, hari ini.

Baca Juga

ICMI Minta Pemerintah Indonesia Bersimpati ke Muslim India

Dalam pernyataan pers yang ditandatangi oleh Ketua Umum FPI, Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum GNPF, U Yusuf M Martak, dan Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif, disebutkan sikap ketiga organisasi masyarakat itu. Mereka juga mengemukan sejumlah tuntutan.

Pertama, Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan presekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan penguasa India terhadap Umat Islam India.

Aksi massa FPI dan PA 212 di Jakarta minta koruptor dipotong tangannya
Massa FPI dan PA 212 menggelar aksi pemberantasan korupsi di Jakarta (MP/Kanu)

Kedua, mendesak Pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstrimis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India

Selain itu, mendesak Pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap Umat Islam India.

Baca Juga

Protes atas Aksi Kekerasan di India, PA 212 Bakal Kepung Kedubes

Pemerintah India juga didesak untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.

"Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan Intoleran di India," katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus belum merinci soal berapa jumlah personel kepolisian yang akan diturunkan guna mengamankan jalannya aksi tersebut.

Baca Juga

Sikapi Kerusuhan Berbau SARA, Wapres Kiai Ma'ruf Sarankan India Tiru Indonesia

Soal adanya rencana rekayasa lalu lintas pun demikian. Hal tersebut bersifat situasional. Dengan kata lain, soal rencana rekayasa lalin mengikuti situasi di lapangan nanti.

"Sifatnya situasional (rencana rekyasa lalin)," kata Yusri. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH