Usai Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi di Bekasi Terpapar COVID-19 Ilustrasi anggota kepolisia. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

MerahPutih.com - Anggota Polisi Resort Kota Bekasi terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka diduga terpapar usai melakukan pengamanan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Betul, anggota kami yang positif COVIS-19,” ujar Kapolres Bekasi, Kombes Hendra Gunawan kepada wartawan Sabtu (17/10).

Dia mengatakan, lima anggota tersebut dalam kondisi kasus konfirmasi tanpa gejala, yang terdiri dari tujuh anggota Polsek Cikarang Barat dan seorang Kapolsek Muaragembong.

Baca Juga:

Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan

“Mereka terlibat dalam penanganan aksi unjuk rasa di sejumlah titik,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, anggota yang terpapar tengah menjalani isolasi mandiri di tempat terpusat maupun rumah masing-masing.

Hendra berharap, agar Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, segera melakukan tes massal terhadap pekerja yang ikut aksi demonstrasi pada 6-8 Oktober 2020 lalu untuk memastikan mata rantai penyebaran segera diputus.

Ilustrasi Polisi
Ilustrasi Polisi. (Foto: Kanugrahana).

Saat ini, sejumlah personel kepolisian yang positif tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka juga mengalami beberapa gejala, seperti demam dan kehilangan indra penciuman.

Hendra mengatakan, pihaknya berencana melakukan swab test massal kepada seluruh personel di wilayah hukum Bekasi. Serta, memperketat penerapan protokol kesehatan.

"Untuk Polres kita lakukan protokol kesehatan lebih ketat lagi. Saat ini, belum ada orang yang mengalami gejala khusus. Tapi, rencananya kami lakukan swab massal," tutup Hendra.

Baca Juga:

Cek Kehalalan Vaksin COVID-19, MUI Dilibatkan Tinjau Pabrik Vaksin di Tiongkok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Ingatkan Polri Segera Laksanakan Seluruh Rekomendasi Peristiwa KM 50
Indonesia
Komnas HAM Ingatkan Polri Segera Laksanakan Seluruh Rekomendasi Peristiwa KM 50

"Kami ingatkan kembali itu dalam pertemuan itu, supaya mereka benar-benar menjalankan rekomendasi," ujar Taufan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/4).

Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali
Indonesia
Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali

Karena kebutuhan oksigen masing-masing pasien itu beda

Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Indonesia
Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu.

Ombudsman Minta PTM Diawasi Secara Ketat
Indonesia
Ombudsman Minta PTM Diawasi Secara Ketat

Gerak cepat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk mengantisipasi dampak negatif permanen yang bisa menyerang anak-anak.

Polisi Cari Formula Batasi Pergerakan Warga Saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Polisi Cari Formula Batasi Pergerakan Warga Saat Natal dan Tahun Baru

"Kapolri akan memberi arahan kepada jajaran. Jadi nanti setelah itu kami detailkan cara bertindak di lapangan apa," kata Imam.

44 Persen Jaringan Pipa Layanan Air Bersih di Jakarta Alami Kebocoran
Indonesia
44 Persen Jaringan Pipa Layanan Air Bersih di Jakarta Alami Kebocoran

Dari 44 persen pipa yang bocor, 80 persen di antaranya disebabkan oleh kebocoran fisik. Sementara, 20 persen sisanya adalah kebocoran komersial atau kebocoran yang disengaja.

Kejagung Diminta Waspada Serangan Balik Koruptor
Indonesia
Kejagung Diminta Waspada Serangan Balik Koruptor

Masifnya pengusutan kasus korupsi oleh Kejagung, praktisi hukum Masriadi Pasaribu mengingatkan agar jajaran korps Adhyaksa waspada. Pasalnya, sangat mungkin para koruptor melakukan serangan balik.

Irjen Napoleon: Kami Korban Malapraktik Penegakan Hukum untuk Jaga Muruah Polri
Indonesia
Irjen Napoleon: Kami Korban Malapraktik Penegakan Hukum untuk Jaga Muruah Polri

Irjen Napoleon Bonaparte menyebut dirinya menjadi korban kriminalisasi dan malapraktik penegakan hukum guna menjaga marwah institusi Polri.

Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Surat tersebut dikirim Komnas HAM dalam rangka meminta keterangan kepada jajaran Bareskrim Polri terkait barang bukti senjata tajam, senjata api, dan ponsel yang disita dalam perkara tersebut.

Lima Poin Pembicaraan Jokowi dan Menlu Prancis
Indonesia
Lima Poin Pembicaraan Jokowi dan Menlu Prancis

Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan vaksin Prancis ke Indonesia yang jumlah totalnya akan mencapai 4,8 juta dosis