Usai Diperiksa KPK, Rizal Ramli Beberkan Kronologi Kasus BLBI Rizal Ramli didampingi sejumlah staf langsung menuju kantor KPK untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode 2000-2001, Rizal Ramli rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7).

Rizal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Usai diperiksa, Rizal menjelaskan ihwal munculnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)‎.‎

Baca Juga: KPK Periksa Rizal Ramli Terkait Kasus BLBI

Rizal Ramli tiba di Gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)
Rizal Ramli tiba di Gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)

"Pada saat krisis (1998). Krisis itu dipicu karena swasta-swasta Indonesia pada waktu itu utangnya banyak sekali. Ada satu Grup Sinarmas pada waktu itu sangat ekspansif terbitkan bon 8 miliar dolar ternyata enggak mampu bayar kuponnya. Jadi default yang lain-lainnya juga pada default utang pemerintah sama utang swasta," kata Rizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/7).

Rizal menyebut, karena utang sangat membengkak, para pihak swasta mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup-grup perusahaan swasta itu sendiri. Jumlah pinjaman yang diberikan, kata Rizal, juga sangat besar lantaran pada waktu itu belum ada regulasi batasan jumlah pinjaman pada internal grup perusahaan swasta. Selain itu, International Monetary Fund (IMF) juga memaksa pemerintah Indonesia menaikan bunga bank.‎

"Kemudian IMF menaikkan tingkat bunga Bank Indonesia. Naikin dari 18% ke 80%. Begitu itu terjadi (justru) banyak perusahaan-perusahaan enggak mampu bayar kan. Tapi kenapa perusahaan
-perusahaan ini dapat kredit dari bank, akhirnya bank nya collapse (goyang) semua, yang gede-gede semua. Akhirnya pemerintah terpaksa nyuntik apa yang disebut dengan dana BLBI," jelas dia.

Menurut Rizal, kucuran dana BLBI saar itu jumlahnya sangat besar hingga miliaran dollar Amerika. Kurs dollas AS saat kebijakan itu dikeluarkan, sekitar 10 ribu per dolar. ‎ Dikatakan Rizal, para bank-bank yang mendapat suntikan dana BLBI harus membayar utangnya secara tunai, namun saat era BJ Habibie, ada aturan pembayaran dapat menggunakan aset.

"Esensinya utang ini harusnya tunai bayarnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya enggak usah bayar tunai tapi bayar aset," ungkap dia.

Baca Juga: Giliran Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie Terseret BLBI

"Nah kalau pengusahanya benar, lurus, dia serahkan aset yang bagus-bagus, tapi ada juga yang bandel kan, dibilangnya aset ini bagus padahal belum atau aset busuk atau setengah busuk atau belum clean and clear. Misalnya tanah, padahal surat-suratnya belum jelas, tapi dimasukan sebagai aset," sambung Rizal.

Bekas Menteri Koordinator Kemaritiman ini melanjutkan, kemudian BPPN meminta tolong Lehman Brothers, bank investasi raksasa asal Amerika, untuk melakukan valuasi. Namun, menurut Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers cenderung sembrono.

"Lehman Brothers juga sembrono. Masa dalam waktu 1 bulan dia udah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan sehingga banyak kasus-kasus di mana mengaku sudah serahkan aset segini kenyataannya tidak segitu," ujar Rizal.

Rizal mengatakan, bila BLBI tetap dianggap sebagai utang tunai, diprediksi pemerintah tak akan rugi karena jika tidak dibayar akan terus ada bunga. ‎

"Tapi karena dibayar dengan‎ aset, bisa masalah seperti sekarang," imbuh Rizal.

Tahun 2000, Rizal lalu diangkat menjadi Menko Ekuin Ia mengaku langsung mempelajari kasus BLBI. Namun, kata dia, saat itu posisi pemerintah Indonesia lemah secara hukum. Karena itu dirinya membuat kebijakan agar semua konglomerat yang memiliki utang dengan pemerintah, dalam konteks BLBI harus menyerahkan personal guarantee.‎

"Artinya tanggung jawab terhadap utang itu tidak hanya berhenti dia, sampai cucu sampai anaknya sama cucunya nggak bisa lolos. Agar bargaining pemerintah Indonesia kuat," ujar Rizal.

Rizal mengaku saat itu banyak pengusaha yang menolak aturan itu, tapi ia tetap berlakukan. Namun setelah Gus Dur tidak lagi jadi presiden, aturan tersebut kembali lagi seperti sebelumnya.

"Pemerintah Gus Dur jatuh diganti sama pemerintahan berikutnya, eh dibalikin lagi itu (soal) personal guarantee. Pemerintah Indonesia posisinya jadi lemah lagi jadi kalau ada perdebatan hari ini tentang misrepresentasi dan lain-lain itu masalahnya itu tadi. Pertama karena utang diubah jadi diganti dengan pembayaran aset, yang kedua posisi bargaining yang Indonesia dibikin lemah. Dibikin personal guarantee dicabut lagi," ujarnya.

Untuk itu, Rizal menyerahkan penuh penanganan kasus SKL BLBI ini kepada KPK. Rizal berharap lembaga yang dikomandoi Agus Rahardjo cs itu segera tuntaskan kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar itu.‎

Baca Juga: KPK Resmi Tetapkan Taipan Sjamsul Nursalim dan Istri Tersangka Korupsi BLBI

"Kasus BLBI ini kan udah pulang tahun (bertahun-tahun) kasus Century udah berapa tahun? seperti buah di pohon harusnya sudah matang, dibikin mengkal terus dibikin macam-macam lah. Karena mungkin ya kasus-kasus kayak begini kan yang kena yang terlibat tuh yang kuasa-kuasa ya. Jadi saya minta KPK beranilah beresin mental, sudah matang enggak usah dibikin mengkal terus ya," pungkasnya.

Ilustrasi

KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH