Usai Diperiksa KPK, Prasetyo Edi Ngaku Hanya Sebatas Sahkan Anggaran Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/ Ponco)

MerahPutih.com - Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, diklaim sudah melalui pembahasan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, Selasa (21/9).

Baca Juga:

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Prasetyo merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang bertugas untuk mengesahkan anggaran. Namun, Prasetyo tidak menyampaikan jumlah anggaran yang diterima oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Semua dibahas di dalam komisi, nah di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya, namanya dia minta, selama itu dipergunakan dengan baik ya enggak masalah,” kata Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9).

Prasetyo menegaskan, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tugas Banggar hanya sebatas mengesahkan anggaran.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di KPK. (Foto: MP/Ponco)
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di KPK. (Foto: MP/Ponco)

"Di pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke Banggar besar. Nah, di Banggar besar, saya serahkan ke eksekutif. Nah, eksekutif yang punya tanggung jawab," ungkap dia.

Dalam perkara ini KPK baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe.

KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar

KPK pun telah mendalami tujuan Perumda Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul. Pengadaan tanah itu diduga untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Program itu adalah salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya. (Pon)

Baca Juga:

Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Minta Anies Izinkan Wisata Kepulauan Seribu Uji Coba Pembukaan
Indonesia
PSI Minta Anies Izinkan Wisata Kepulauan Seribu Uji Coba Pembukaan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengizinkan wisata Kepulauan Seribu melakukan uji coba pembukaan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Mendagri Minta Gubernur NTT Urus Perseteruan Bupati Alor dengan Mensos Risma
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur NTT Urus Perseteruan Bupati Alor dengan Mensos Risma

"Kemendagri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian persoalan itu kepada Gubernur NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

DPR Ingatkan Soal Sosialisasi dan Distribusi Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Ingatkan Soal Sosialisasi dan Distribusi Vaksin COVID-19

Seluruh rakyat Indonesia dapat menerima vaksin, tak hanya sebatas usia 18-59 tahun yang sempat diberitakan sebelumnya.

Jokowi Terima Vaksin Pertama COVID-19
Indonesia
Jokowi Terima Vaksin Pertama COVID-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja selesai menjalani vaksinasi COVID-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1) pagi WIB.

Gibran: Kerja 100 Hari Pertama Tidak Mudah
Indonesia
Gibran: Kerja 100 Hari Pertama Tidak Mudah

Diketahui Gibran dilantik bersama Wakil Wali Kota Teguh Prakosa pada Jumat, 26 Februari 2021.

 Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru
Indonesia
Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru

Acuan zona risiko penularan yang akan dijadikan acuan adalah aturan zonasi berdasarkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro

Gus Yaqut Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi di Kemenag
Indonesia
Gus Yaqut Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi di Kemenag

KPK menyambut baik harapan dan maksud kedatangan Menag

Aturan Jam Malam Tuai Protes Pedagang PKL di Jateng, Ganjar: 7-9 Take Away
Indonesia
Aturan Jam Malam Tuai Protes Pedagang PKL di Jateng, Ganjar: 7-9 Take Away

"Sekarang PKL tetap buka melayani pengunjung makan di tempat sampai pukul 19.00 WIB. Setelah itu take away sampai pukul 21.00 WIB," kata Ganjar

AKP Robin Ancam Bos PT Tenjo: Senin tidak Dibayar, Bapak Tersangka
Indonesia
AKP Robin Ancam Bos PT Tenjo: Senin tidak Dibayar, Bapak Tersangka

"Terdakwa (Robin) lalu menyampaikan 'bapak bayar Rp 350.000.000, saja untuk tim dan tidak harus sekali bayar lunas. Yang penting masuk dananya hari Senin, karena jika tidak hari Senin dibayar, Bapak akan dijadikan tersangka pada ekspos pada hari Senin jam 16.00'," kata Lie.

Tahun Depan, Sejumlah Kampus di Yogyakarta Masih Terapkan Kuliah Daring
Indonesia
Tahun Depan, Sejumlah Kampus di Yogyakarta Masih Terapkan Kuliah Daring

Sejumlah kampus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi masih menerapkan kuliah daring (online) di awal tahun 2021.