Usai Diperiksa KPK, Prasetyo Edi Ngaku Hanya Sebatas Sahkan Anggaran Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/ Ponco)

MerahPutih.com - Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, diklaim sudah melalui pembahasan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, Selasa (21/9).

Baca Juga:

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Prasetyo merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang bertugas untuk mengesahkan anggaran. Namun, Prasetyo tidak menyampaikan jumlah anggaran yang diterima oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Semua dibahas di dalam komisi, nah di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya, namanya dia minta, selama itu dipergunakan dengan baik ya enggak masalah,” kata Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9).

Prasetyo menegaskan, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tugas Banggar hanya sebatas mengesahkan anggaran.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di KPK. (Foto: MP/Ponco)
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di KPK. (Foto: MP/Ponco)

"Di pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke Banggar besar. Nah, di Banggar besar, saya serahkan ke eksekutif. Nah, eksekutif yang punya tanggung jawab," ungkap dia.

Dalam perkara ini KPK baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe.

KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar

KPK pun telah mendalami tujuan Perumda Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul. Pengadaan tanah itu diduga untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Program itu adalah salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya. (Pon)

Baca Juga:

Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tjahjo Sebut Lebih dari Sejuta Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS
Indonesia
Tjahjo Sebut Lebih dari Sejuta Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS

Terkait tenaga honorer, melalui PP akan diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023

Jokowi Hanya Bolehkan Menlu Pergi ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jokowi Hanya Bolehkan Menlu Pergi ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat

Para menteri selain Menteri Luar Negeri (Menlu) dilarang ke luar negeri saat PPKM Darurat.

KPK Usut Potongan Dana Para ASN Yang Dilakukan Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Usut Potongan Dana Para ASN Yang Dilakukan Rahmat Effendi

Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah Rp 600 juta

Kematian Akibat COVID-19 di Bulan Juli Mengkhawatirkan
Indonesia
Kematian Akibat COVID-19 di Bulan Juli Mengkhawatirkan

Wiku menekankan, pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi upaya penanganan di wilayahnya masing-masing. Mengingat, angka kematian masih terus meningkat.

Keputusan Jenderal Andika Tunjuk Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad Dinilai Tepat
Indonesia
Keputusan Jenderal Andika Tunjuk Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad Dinilai Tepat

Menurut Nuning, sapaan karib Susaningtyas, penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad sangat tepat.

Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK
Indonesia
Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priyatna Divonis 2 Tahun Penjara
Indonesia
Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priyatna Divonis 2 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna.

Piala Presiden 2022: Tiket Pertandingan Hanya Dijual Online
Indonesia
Piala Presiden 2022: Tiket Pertandingan Hanya Dijual Online

Turnamen pramusim Piala Presiden 2022 sudah bisa dihadiri para penonton secara langsung di stadion.

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin didakwa menyuap eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju

PKB Klaim Sebagai Penentu Kemenangan Pilpres
Indonesia
PKB Klaim Sebagai Penentu Kemenangan Pilpres

"PKB memiliki pengalaman dan mental sebagai pemenang di Pemilihan Presiden sejak partai itu dilahirkan," kata Nasim Khan.