Usai Demo Berujung Rusuh, Wali Kota Risma Marah-marah Wali Kota Tri Rismaharini saat bersih-bersih bekas bentrokan demo menolak UU Cipta Kerja. (Foto: MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - Bentrokan antara pendemo dengan polisi di sekitaran gedung negara Grahadi, Surabaya, yang berlangsung selama tiga jam, akhirnya mereda.

Tepat pukul 19.30, puluhan petugas sudah ditarik. Sebagian massa sudah membubarkan diri. Puluhan pendemo yang anarkis juga berhasil diamankan.

Gabungan petugas Pemkot Surabaya bahu bahu membahu membersihkan puing-puing pasca bentrokan.

Baca Juga:

PMI Bantu Pengobatan Puluhan Pedemo di Jakarta

Akibat bentrokan tersebut, memang banyak fasilitas umum yang rusak. Bahkan, pos polisi di Jalan Basuki Rahmad rusak parah akibat dibakar.

Pasca bentrokan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga terlihat langsung turun ke jalan.

 Wali Kota Tri Risma Harini saat bersih-bersih bekas bentrokan demo menolak UU Cipta Kerja. (Foto: MP/Budi Lentera)
Wali Kota Tri Rismaharini saat bersih-bersih bekas bentrokan demo menolak UU Cipta Kerja. (Foto: MP/Budi Lentera)

Awalnya, Risma turut serta membersihkan puing-puing sisa bangunan yang rusak. Namun, kemarahan Risma memuncak tatkala melihat salah seorang pelaku perusakan yang diseret petugas di Jalan Gubernur Suryo, ternyata bukan warga Surabaya.

"Kamu kira aku enak-enakan duduk ngurus Surabaya. Mengurus Surabaya itu enggak gampang," bentak Risma.

Baca Juga:

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

"Kasihan warga Surabaya kalau begini. Aku ini melindungi wargaku," lanjut Risma.

Usai marah, Risma pun berlanjut membersihkan ruas jalan.

Diketahui sebelumnya, bentrokan terjadi ketika mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak omnibus law, di depan Gedung Grahadi Surabaya. (Budi Lentera/Jawa Timur)

Baca Juga:

Demo UU Cipta Kerja Picu Lonjakan Kasus COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Duga Proses PPDB Berpotensi Terjadi KKN
Indonesia
DPR Duga Proses PPDB Berpotensi Terjadi KKN

Semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah favorit sesuai prestasi, kemampuan, dan tempat tinggal mereka.

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan
Indonesia
KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan

Majelis hakim menyatakan Zainudin Hasan tetap dihukum 12 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan

Hilangkan Debat Normalisasi dan Naturalisasi, DPR: Rakyat Butuh Bantuan
Indonesia
Hilangkan Debat Normalisasi dan Naturalisasi, DPR: Rakyat Butuh Bantuan

Ace berharap, persiapan posko-posko penanganan bencana banjir harus terus disiagakan oleh pemerintah

Dana Penanganan Corona Rp695 T, Seharusnya Biaya Rapid Test Gratis
Indonesia
Dana Penanganan Corona Rp695 T, Seharusnya Biaya Rapid Test Gratis

Besaran biaya untuk rapid test bervariasi mulai dari Rp300.000-500.000

Kehadiran Yasonna di Tim Hukum PDIP Berpotensi Munculkan Ketidakadilan Hukum
Indonesia
Kehadiran Yasonna di Tim Hukum PDIP Berpotensi Munculkan Ketidakadilan Hukum

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kehadiran Menteri Hukum dan HAM dalam tim hukum PDIP ' melawan' KPK bisa menjadi citra buruk bagi pemerintah.

 Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online
Indonesia
Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online

Warga bisa memesan kebutuhan pokok tanpa perlu keluar rumah. Bahan yang dijual seperti masker kain, sembako, sayur, buah, ayam, ikan, telor dan olah dalam bentuk Frozen serta aneka camilan," jelas Pustopo

Buntut Kasus Pembunuhan Balita, KPAI Minta Orang Tua Awasi Anak-anak Nonton TV
Indonesia
Buntut Kasus Pembunuhan Balita, KPAI Minta Orang Tua Awasi Anak-anak Nonton TV

"Anak adalah peniru ulung dari apa yang dia lihat langsung di lingkungannya atau dia lihat melalui tayangan di televisi dan film," kata Retno

Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor
Indonesia
Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor

LPSK berharap kasus ini diteruskan hingga ranah pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...
Indonesia
Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...

Ia menyebutkan, saat ini anggota Panlih sedang berkoordinasi apakah pemilihan bisa dilakukan secara online

Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak
Indonesia
Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak

Tes akan dilaksanakan secara online sehingga semua guru honorer yang ada bisa mengikuti asalkan sesuai kriteria menjadi peserta